Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Palsu
(Studi Kasus Putusan Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Riau
Author
Ginting, Supriyono
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-06-29 08:35:40
Abstract :
Permasalahan di bidang perlindungan konsumen yang pernah terangkat ke permukaan, menambah panjang deretan kasus di bidang perlindungan konsumen itu sendiri. Permasalahan sengketa juga sering ada yang menjurus kepada perbuatan pidana yang disebabkan ulah pelaku usaha yang tidak sportif dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya, misalanya seperti perkara yang penulis angkat ini, tentang tindak pidana mengedarkan dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi palsu atau pupuk yang tidak sesuai dengan merek aslinya sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Pada tahun 2013 jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, melakukan penangkapan terhadap pelaku (Firman Solihin) yang melakukan tindak pidana dengan mengedarkan atau memperdagangkan pupuk palsu merek PT. Pusri dan Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara No. 01.Pid.Sus/2014/PN.Bkn. Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Palsu Dalam Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Palsu Dalam Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian Observational Research (survei) atau penelitian empiris, sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis, sementara itu alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara (interview). Penulis dalam menganalisis data berdasarkan primer dan data sekunder, selanjut dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penyimpulan dari dari hal ? hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk palsu dalam perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn adalah penegakan hukum dalam tingkat Pengadilan terhadap pelaku yang melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara pelaku yang bernama Firman Solihin telah melakukan tindak pidana mengedarkan Pupuk palsu untuk memperoleh keungtungan sebesar-besarnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan pidana kepada pelaku karena melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf f jo Pasal 62 (1) Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya 1 (satu) tahun 9 bulan penjara. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk palsu dalam perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn bahwa pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang karena melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf f jo Pasal 62 (1) Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan ancaman hukuman 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan penjara yang menurut penulis tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, karena tindak pidana tersebut sudah merugikan banyak orang. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 sampai dengan 5 tahun penjara. Kata kunci : Penegakan Hukum-Pupuk Palsu-Putusan Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn
Permasalahan di bidang perlindungan konsumen yang pernah terangkat ke permukaan, menambah panjang deretan kasus di bidang perlindungan konsumen itu sendiri. Permasalahan sengketa juga sering ada yang menjurus kepada perbuatan pidana yang disebabkan ulah pelaku usaha yang tidak sportif dan bertanggungjawab dalam menjalankan kegiatan usahanya, misalanya seperti perkara yang penulis angkat ini, tentang tindak pidana mengedarkan dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi palsu atau pupuk yang tidak sesuai dengan merek aslinya sehingga menyebabkan masyarakat mengalami kerugian. Pada tahun 2013 jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau, melakukan penangkapan terhadap pelaku (Firman Solihin) yang melakukan tindak pidana dengan mengedarkan atau memperdagangkan pupuk palsu merek PT. Pusri dan Perkara ini sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara No. 01.Pid.Sus/2014/PN.Bkn. Perumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Palsu Dalam Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Palsu Dalam Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn. Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian Observational Research (survei) atau penelitian empiris, sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis, sementara itu alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara (interview). Penulis dalam menganalisis data berdasarkan primer dan data sekunder, selanjut dilakukan penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penyimpulan dari dari hal ? hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk palsu dalam perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn adalah penegakan hukum dalam tingkat Pengadilan terhadap pelaku yang melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara pelaku yang bernama Firman Solihin telah melakukan tindak pidana mengedarkan Pupuk palsu untuk memperoleh keungtungan sebesar-besarnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan pidana kepada pelaku karena melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf f jo Pasal 62 (1) Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya 1 (satu) tahun 9 bulan penjara. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengedarkan pupuk palsu dalam perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn bahwa pelaku sudah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang karena melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf f jo Pasal 62 (1) Undang-undang RI Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan ancaman hukuman 1 (satu) Tahun 9 (sembilan) bulan penjara yang menurut penulis tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, karena tindak pidana tersebut sudah merugikan banyak orang. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana penjara 3 sampai dengan 5 tahun penjara. Kata kunci : Penegakan Hukum-Pupuk Palsu-Putusan Perkara No. 01/Pid.Sus/2014/PN.Bkn
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
