Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Riau
Author
Wahyu, Yandika
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-06-29 08:36:09
Abstract :
Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perludilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untukmeningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruhlapisan rakyat Indonesia.Sistem self-assement yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung,membayar dan melapor kewajiban pajakya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinanterjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukankewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keenggananuntuk membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa. Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati kurang efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru terbukti kurang cukup efektif walaupun prosedur telah dilalui dengan benar. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut. Perlu ditambahnya jurusita dalam pelaksaan penagihan pajak, karena satu orang jurusita tidaklah cukup untuk memaksilkan pelaksanaan penagihan pajak dan juga tidak sebanding dengan pekerjaannya, mengingat banyaknya penunggak pajak sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan, oleh karena itu penambahan jurusita pajak diharapkan mampu memaksimalkan kinerja seksi penagihan.
Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perludilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untukmeningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruhlapisan rakyat Indonesia.Sistem self-assement yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung,membayar dan melapor kewajiban pajakya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinanterjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukankewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keenggananuntuk membayar kewajiban pajak terutangnya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru.Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa. Fenomena kepatuhan pajak cukup menjadi sorotan karena kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh Wajib Pajak, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa Rata-rata presentase efektivitas dari kondisi penagihan pajak dengan Surat Paksa didapati kurang efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru terbukti kurang cukup efektif walaupun prosedur telah dilalui dengan benar. Sedangkan, untuk kontribusi terhadap pencairan pajak masih sangat kurang sehingga masih banyak diperlukan perbaikan dalam hal penagihan pajak tersebut. Perlu ditambahnya jurusita dalam pelaksaan penagihan pajak, karena satu orang jurusita tidaklah cukup untuk memaksilkan pelaksanaan penagihan pajak dan juga tidak sebanding dengan pekerjaannya, mengingat banyaknya penunggak pajak sehingga terjadi penumpukkan pekerjaan, oleh karena itu penambahan jurusita pajak diharapkan mampu memaksimalkan kinerja seksi penagihan.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
