Sistem Pengupahan Dalam Hubungan Kerja Di PT.Subur Antar Nusa Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Riau
Author
Nabilah, Farah Diba
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-06-30 12:18:13
Abstract :
PT. Subur Antar Nusa bergerak pada bidang ekspedisi barang muatan berat. Perusahaan ekspedisi ini mempunyai pekerja sebanyak 24 Orang .Untuk pengupahan pekerja harian lepas dilakukan pada tiap minggu berbeda sistem pengupahannya dengan pekerja tetap. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan itu dijadikan penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Sistem Pengupahan dalam Hubungan Kerja di PT. Subur Antar Nusa Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah Kendala Pelaksanaan Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT Subur Antar Nusa Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode non doctrinal research atau peneltian survei dengan jenis penelitian observational research. Adapun metode populasi dan sampel yang penulis tetapkan adalah metode purposive, yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penulis. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut yaitu Dalam hal sistem pengupahan di PT. Subur Antar Nusa terhadap perkerja tetap dinilai pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mana di PT. Subur Antar Nusa adalah upah pokok dijumlahkan dengan tunjangan lainnya sehingga memenuhi Upah Minimum Provinsi. Sedangkan dari sisi Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan yang dinilai tidak terarah sehingga berimbas kepada sistem pengupahan. selain itu, kendala yang ditemukan yaitu dimana skala dan struktur pengupahan yang memang tidak dibuat oleh PT. Subur Antar Nusa diakibatkan dari tidak adanya peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Pemberlakuan nilai besaran upah seharusnya diperhitungkan juga dengan produktivitas pekerja serta membedakan antara pekerja yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga.selain itu juga pengawasan dari Pihak Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai masih kurang sehingga sistem pengupahan terhadap hubungan kerja kurang terkendali.
PT. Subur Antar Nusa bergerak pada bidang ekspedisi barang muatan berat. Perusahaan ekspedisi ini mempunyai pekerja sebanyak 24 Orang .Untuk pengupahan pekerja harian lepas dilakukan pada tiap minggu berbeda sistem pengupahannya dengan pekerja tetap. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat permasalahan itu dijadikan penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Sistem Pengupahan dalam Hubungan Kerja di PT. Subur Antar Nusa Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimanakah Kendala Pelaksanaan Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di PT Subur Antar Nusa Pekanbaru. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode non doctrinal research atau peneltian survei dengan jenis penelitian observational research. Adapun metode populasi dan sampel yang penulis tetapkan adalah metode purposive, yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penulis. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul datanya. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut yaitu Dalam hal sistem pengupahan di PT. Subur Antar Nusa terhadap perkerja tetap dinilai pelaksanaanya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mana di PT. Subur Antar Nusa adalah upah pokok dijumlahkan dengan tunjangan lainnya sehingga memenuhi Upah Minimum Provinsi. Sedangkan dari sisi Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem kerja berkaitan dengan manajemen perusahaan yang dinilai tidak terarah sehingga berimbas kepada sistem pengupahan. selain itu, kendala yang ditemukan yaitu dimana skala dan struktur pengupahan yang memang tidak dibuat oleh PT. Subur Antar Nusa diakibatkan dari tidak adanya peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Pemberlakuan nilai besaran upah seharusnya diperhitungkan juga dengan produktivitas pekerja serta membedakan antara pekerja yang telah berkeluarga maupun belum berkeluarga.selain itu juga pengawasan dari Pihak Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai masih kurang sehingga sistem pengupahan terhadap hubungan kerja kurang terkendali.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
