Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Hak-Hak Pekerja Akibat
Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pt Surveyor
Indonesia Di Pekanbaru
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Riau
Author
Nabilla, Putri Nofan
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-06-30 12:18:19
Abstract :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja baik oleh pekerja/buruh maupun majikan/pengusaha khususnya pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah kurangnya keaktifan dari pekerja/buruh PT Surveyor Indonesia untuk menuntut hak mereka menjadi permasalahan utama pada penelitian ini. Dari latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dan kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode observation research, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriktif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja. Namun sebagian pekerja/buruh tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka. Ini diakibatkan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh dan dimanfatkan oleh majikan/pengusaha. Kata Kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubugan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya kekurangan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja baik oleh pekerja/buruh maupun majikan/pengusaha khususnya pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah kurangnya keaktifan dari pekerja/buruh PT Surveyor Indonesia untuk menuntut hak mereka menjadi permasalahan utama pada penelitian ini. Dari latar belakang, penulis dapat merumuskan masalah pokok diantaranya: Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dan kedua, apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode observation research, yaitu dengan cara survey atau meninjau langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriktif yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembayaran hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pada PT Surveyor Indonesia di Pekanbaru belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tidak dibayarkannya hak-hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja. Namun sebagian pekerja/buruh tidak mengetahui apa yang menjadi hak mereka. Ini diakibatkan kurangnya pengetahuan pekerja/buruh dan dimanfatkan oleh majikan/pengusaha. Kata Kunci : Hubungan Kerja, Pemutusan Hubugan Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
