Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Riau
Author
Isnan, Mirdan
Subject
HG Finance
Datestamp
2018-06-30 12:28:48
Abstract :
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karena ada beberapa sistem pencatatanyang belum diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah lembaga teknis daerah yang merupakan pendukung pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, karena ada beberapa sistem pencatatanyang belum diterapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
