Implikasi Hukum Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Badikenita, Badikenita
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-04 03:17:27
Abstract :
Sejak berdirinya Dewan Perwakilan Daerah, konfigurasi lembaga perwakilan dan lembaga legislatif di Indonesia berubah. Dalam perubahan Kedua UUD 1945 yang termuat di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan dalam pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris dan pendekatan berupa perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa UU dan Putusan MK Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DPD lahir sebagai langkah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. DPD berperan dalam mempengaruhi materil Undang-undang Cipta Kerja dengan cukup dominan, walaupun tidak sampai pada pengesahan. Sehingga implikasi atas putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertambahnya jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Perubahan kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kata Kunci : DPD, Pembentukan UU, Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. / Since the founding of the Regional Representatives Council, the configuration of representative institutions and the legislature in Indonesia has changed. In the second amendment to the 1945 Constitution which is contained in Article 18, Article 18A, and Article 18B which emphasizes the implementation of regional government and central and regional relations carried out with a broad autonomy system. The formulation of the problem in this thesis is how is the authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in Forming Laws, especially Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and what are the Legal Implications After the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research uses a type of normative juridical research, and in practice it is supported by empirical juridical research and approaches in the form of legislation and conceptual. The types and sources of data used are primary data in the form of interview results and secondary data in the form of primary legal materials consisting of several laws and decisions of the Constitutional Court Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 as well as secondary materials in the form of books, journals and other scientific papers relating to the authority of the DPD. From the results of this study it can be concluded that the DPD was born as a step to raise the hopes of the people in the regions that regional interests and problems faced by the regions can be raised and fought for at the national level. The DPD played a dominant role in influencing the material of the Job Creation Law, even though it did not reach ratification. So that the implications of the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the increase in the number of bills in the 2022 Priority National Legislation Program and the second amendment to law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.
Sejak berdirinya Dewan Perwakilan Daerah, konfigurasi lembaga perwakilan dan lembaga legislatif di Indonesia berubah. Dalam perubahan Kedua UUD 1945 yang termuat di dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B yang memberikan penekanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan pusat dan daerah dilaksanakan dengan sistem otonomi luas. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Undang-Undang khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan bagaimana Implikasi Hukum Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dan dalam pelaksanaannya didukung dengan penelitian yuridis empiris dan pendekatan berupa perundang-undangan dan konseptual. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa UU dan Putusan MK Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan DPD. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DPD lahir sebagai langkah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah yang dihadapi daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasional. DPD berperan dalam mempengaruhi materil Undang-undang Cipta Kerja dengan cukup dominan, walaupun tidak sampai pada pengesahan. Sehingga implikasi atas putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020, bertambahnya jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2022 dan Perubahan kedua undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kata Kunci : DPD, Pembentukan UU, Putusan MK Nomor 91/PUU- XVIII/2020. / Since the founding of the Regional Representatives Council, the configuration of representative institutions and the legislature in Indonesia has changed. In the second amendment to the 1945 Constitution which is contained in Article 18, Article 18A, and Article 18B which emphasizes the implementation of regional government and central and regional relations carried out with a broad autonomy system. The formulation of the problem in this thesis is how is the authority of the Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia in Forming Laws, especially Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, and what are the Legal Implications After the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. This research uses a type of normative juridical research, and in practice it is supported by empirical juridical research and approaches in the form of legislation and conceptual. The types and sources of data used are primary data in the form of interview results and secondary data in the form of primary legal materials consisting of several laws and decisions of the Constitutional Court Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 as well as secondary materials in the form of books, journals and other scientific papers relating to the authority of the DPD. From the results of this study it can be concluded that the DPD was born as a step to raise the hopes of the people in the regions that regional interests and problems faced by the regions can be raised and fought for at the national level. The DPD played a dominant role in influencing the material of the Job Creation Law, even though it did not reach ratification. So that the implications of the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020, the increase in the number of bills in the 2022 Priority National Legislation Program and the second amendment to law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
