Abstract :
Perkembangan teknologi di masa kini sangat cepat, baik dalam bidang
informasi maupun ilmu pengetahuan. Tapi semua pasti ada dampak positif dan
negatifnya. Terutama dalam menggunakan media sosial tempat semua orang
bebas memposting atau mendapatkan berita mudah. Namun, banyak dari
mereka menyalahgunakan sosial media.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
terhadap masalah perspektif perundang-undangan. Data yang digunakan ialah
berupa bahan data primer berupa sekunder : Kitab Undang-undang Hukum
pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang
perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Nomor
1003/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL, sedangkan bahan hukum sekunder didapat
dari buku-buku maupun literatur yang lain, bahan hukum tersier berupa kamus
kemudian setelah bahan hukum terkumpul maka disusun dan analisis.
Dari hasil penelitian ini bahwa dapat disimpulkan dalam
mempertimbangkan dakwaan harus memperhatikan unsur-unsur maupun faktafakta hukum yang terjadi agar terciptanya penegakan hukum yang cermat dalam
memutuskan perkara. Dan Putusan ini telah sesuai dengan apa yang terjadi di
dalam perkara ini, yang dimana tindak pidana ini terjadi karena diunggah di
media sosial sehingga sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. / The development of technology today is very fast, both in the field of
information and science. But everything has positive and negative impacts.
Especially in using social media where everyone is free to post or get easy news.
However, many of them abuse social media.
This research is a normative juridical research with an approach to the
problem of statutory perspective. The data used is in the form of primary data
in the form of secondary: the Criminal Code, the Law of the Republic of
Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to the Law of the
Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and
Electronic Transactions, Decision Number 1003/Pid .Sus/2021/PN.JKT.SEL,
while secondary legal materials are obtained from books and other literature,
tertiary legal materials are in the form of dictionaries, then after the legal
materials are collected, they are compiled and analyzed.
From the results of this study, it can be concluded that in considering
the indictment one must pay attention to the elements and legal facts that
occurred in order to create careful law enforcement in deciding cases. And this
decision is in accordance with what happened in this case, where this crime
occurred because it was uploaded on social media so that it is in accordance
with the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning
amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic
Transactions.