Penataan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Era Society 5.0 : Suatu Telaah atas Perubahan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Suirwan, Suirwan
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-04 02:59:41
Abstract :
Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan wujud implementasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD Tahun 1945. Sejak terbitnya UU SJSN dan UU BPJS, sekurangnya telah terjadi perubahan melalui berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan Undang- Undang melalui metode omnibuslaw yakni UU Cipta Kerja UU P2SK. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1) bagaimanakah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, dan 2) bagaimanakah penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan pada era Society 5.0 sebagai dampak terbitnya UU Cipta Kerja dan UU P2SK. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS menunjukkan bahwa negara berkomitmen menciptakan dan memajukan kesejahteraan umum yang diwujudkan dengan penyelenggaraan jaminan sosial terhadap seluruh warga negara, meskipun masih terdapat kekurangan dalam implementasinya sebagaimana hasil berbagai kajian dan evaluasi. Untuk kepastian hukum diperlukan penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan 1) Penataan jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait amanah dari UU P2SK dan UU Cipta Kerja terkait program JHT, harmonisasi Program Pensiun, dan pengaturan cutloss serta penurunan nilai investasi, serta pelaksanaan putusan MK terkait pengalihan program dan penyelenggaraan program oleh BPJS dan 2) Penataan substansi peraturan perundang-undangan yang terkait evaluasi usia pensiun, penyesuaian besaran iuran jaminan pensiun, dan optimalisasi regulasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Kata Kunci : Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Penataan, Peraturan Perundang-undangan, Omnibuslaw, Society 5.0. / The implementation of employment social security by BPJS Ketenagakerjaan is a form of implementation of the provisions of Article 34 paragraph (4) of the 1945 Constitution above. Since the issuance of the SJSN Law and the BPJS Law, at least changes have occurred through various decisions of the Constitutional Court and changes to the Law through the omnibuslaw method, namely in 2 laws, Job Creation Law P2SK Law. The formulation of the problem in this thesis are 1) how is the implementation of the employment social security program according to statutory provisions, and 2) how is the arrangement of employment social security legislation in the Society 5.0 era as a result of the issuance of the Job Creation Law and the P2SK Law. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. From the results of this study it can be concluded that the implementation of the employment social security program regulated in the SJSN Law and the BPJS Law is the basis for carrying out the mandate of the 1945 Constitution, which shows that the state is committed to creating and promote the general welfare, state intervention in the pursuit of public welfare is realized by implementation of social security for all citizens, although there are still deficiencies in its implementation as per the results of various studies and evaluations. For legal certainty, it is necessary to structuring employment social security laws and regulations which can be carried out by 1) Structuring the types, hierarchy and content material of laws and regulations related to the mandate of the P2SK Law and the Job Creation Law related to the JHT program, harmonization of the Pension Program, and cut-loss arrangements as well reduction in investment value, as well as the implementation of the Constitutional Court's decision regarding program transfer and program implementation by BPJS and 2) Structuring the substance of laws and regulations related to evaluating retirement age, adjusting the amount of pension security contributions, and optimizing regulations for implementing Presidential Instruction Number 2 of 2021. Keyword : Social security, Employment, Structuring of Legislation, Omnibuslaw, Society 5.0
Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan wujud implementasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (4) UUD Tahun 1945. Sejak terbitnya UU SJSN dan UU BPJS, sekurangnya telah terjadi perubahan melalui berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan perubahan Undang- Undang melalui metode omnibuslaw yakni UU Cipta Kerja UU P2SK. Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1) bagaimanakah penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan menurut ketentuan peraturan perundang- undangan, dan 2) bagaimanakah penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan pada era Society 5.0 sebagai dampak terbitnya UU Cipta Kerja dan UU P2SK. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam UU SJSN dan UU BPJS menunjukkan bahwa negara berkomitmen menciptakan dan memajukan kesejahteraan umum yang diwujudkan dengan penyelenggaraan jaminan sosial terhadap seluruh warga negara, meskipun masih terdapat kekurangan dalam implementasinya sebagaimana hasil berbagai kajian dan evaluasi. Untuk kepastian hukum diperlukan penataan peraturan perundang-undangan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilaksanakan dengan 1) Penataan jenis, hirarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait amanah dari UU P2SK dan UU Cipta Kerja terkait program JHT, harmonisasi Program Pensiun, dan pengaturan cutloss serta penurunan nilai investasi, serta pelaksanaan putusan MK terkait pengalihan program dan penyelenggaraan program oleh BPJS dan 2) Penataan substansi peraturan perundang-undangan yang terkait evaluasi usia pensiun, penyesuaian besaran iuran jaminan pensiun, dan optimalisasi regulasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Kata Kunci : Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan, Penataan, Peraturan Perundang-undangan, Omnibuslaw, Society 5.0. / The implementation of employment social security by BPJS Ketenagakerjaan is a form of implementation of the provisions of Article 34 paragraph (4) of the 1945 Constitution above. Since the issuance of the SJSN Law and the BPJS Law, at least changes have occurred through various decisions of the Constitutional Court and changes to the Law through the omnibuslaw method, namely in 2 laws, Job Creation Law P2SK Law. The formulation of the problem in this thesis are 1) how is the implementation of the employment social security program according to statutory provisions, and 2) how is the arrangement of employment social security legislation in the Society 5.0 era as a result of the issuance of the Job Creation Law and the P2SK Law. This research is normative legal research with a statutory and conceptual approach. From the results of this study it can be concluded that the implementation of the employment social security program regulated in the SJSN Law and the BPJS Law is the basis for carrying out the mandate of the 1945 Constitution, which shows that the state is committed to creating and promote the general welfare, state intervention in the pursuit of public welfare is realized by implementation of social security for all citizens, although there are still deficiencies in its implementation as per the results of various studies and evaluations. For legal certainty, it is necessary to structuring employment social security laws and regulations which can be carried out by 1) Structuring the types, hierarchy and content material of laws and regulations related to the mandate of the P2SK Law and the Job Creation Law related to the JHT program, harmonization of the Pension Program, and cut-loss arrangements as well reduction in investment value, as well as the implementation of the Constitutional Court's decision regarding program transfer and program implementation by BPJS and 2) Structuring the substance of laws and regulations related to evaluating retirement age, adjusting the amount of pension security contributions, and optimizing regulations for implementing Presidential Instruction Number 2 of 2021. Keyword : Social security, Employment, Structuring of Legislation, Omnibuslaw, Society 5.0
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
