Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari
Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siregar, Chandra
Subject
LAW
Datestamp
2023-03-31 10:09:52
Abstract :
Pengadaan tanah adalah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengadaan tanah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode pendekatan, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan lain-lain. Adapun hasil penelian ini adalah bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mengatur bentuk kerugian bagi masyarakat hukum adat yang hak ulayat nya terkena pengadaan tanah, akan tetapi dalam hal penerapannya masih belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat dikarenakan pengaturan terkait ganti kerugian hanya menentukan kerugian fisik yang diderita sedangkan kerugian non-fisik masih belum diatur secara jelas dalam undangundang tersebut./ Land acquisition is an activity of providing land by giving appropriate and fair compensation to the rightful party. Land acquisition for public purposes aims to provide land for the implementation of development in order to improve the welfare and prosperity of the people, the state, and the community while continuing to guarantee the legal interests of those who are entitled. The formulation of the problem in this thesis is how the land acquisition procedure is for the public interest of the customary community's customary land and how the settlement efforts for the land acquisition cause losses to the customary law community. This research is a library research, with the approach method, with the normative juridical approach. In obtaining secondary data, the author uses primary legal material (Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest), to support the legal material, secondary legal material in the form of books, journals and others is also used. The result of this study is that land acquisition for public use in Law Number 12 of 2012 concerning land acquisition for development for public use has set the form of loss for indigenous and tribal peoples whose customary rights are affected by land acquisition, but in the case of its application is still not can provide justice for indigenous and tribal peoples because the regulation related to compensation only determines the physical loss suffered while the non-physical loss is still not clearly regulated in the law.
Pengadaan tanah adalah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari tanah ulayat masyarakat hukum adat dan bagaimana upaya penyelesaian terhadap pengadaan tanah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan metode pendekatan, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan lain-lain. Adapun hasil penelian ini adalah bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sudah mengatur bentuk kerugian bagi masyarakat hukum adat yang hak ulayat nya terkena pengadaan tanah, akan tetapi dalam hal penerapannya masih belum dapat memberikan keadilan bagi masyarakat hukum adat dikarenakan pengaturan terkait ganti kerugian hanya menentukan kerugian fisik yang diderita sedangkan kerugian non-fisik masih belum diatur secara jelas dalam undangundang tersebut./ Land acquisition is an activity of providing land by giving appropriate and fair compensation to the rightful party. Land acquisition for public purposes aims to provide land for the implementation of development in order to improve the welfare and prosperity of the people, the state, and the community while continuing to guarantee the legal interests of those who are entitled. The formulation of the problem in this thesis is how the land acquisition procedure is for the public interest of the customary community's customary land and how the settlement efforts for the land acquisition cause losses to the customary law community. This research is a library research, with the approach method, with the normative juridical approach. In obtaining secondary data, the author uses primary legal material (Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development for Public Interest), to support the legal material, secondary legal material in the form of books, journals and others is also used. The result of this study is that land acquisition for public use in Law Number 12 of 2012 concerning land acquisition for development for public use has set the form of loss for indigenous and tribal peoples whose customary rights are affected by land acquisition, but in the case of its application is still not can provide justice for indigenous and tribal peoples because the regulation related to compensation only determines the physical loss suffered while the non-physical loss is still not clearly regulated in the law.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
