Analisis Hukum Terhadap Upaya Kehamilan Melalui
Surrogate Mother Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Nahampun, Diky Swardsnezer
Subject
LAW
Datestamp
2023-03-31 10:13:13
Abstract :
Perkembangan teknologi medis telah menjadi solusi bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan. Salah satunya melalui proses surrogate mother (ibu pengganti/sewa rahim), dimana seorang wanita mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang di tanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Sehingga bila dihubungkan dengan aspek pidana maka seharusnya sewa rahim ini tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis. Beberapa pendekatan yang digunakan ix yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) yang mengatur tentang perbuatan dokter yang melakukan upaya surrogate mother / sewa rahim dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan untuk menelusuri aspek hukum surrogate mother dalam perspektif Hukum Pidana. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang sewa rahim (surrogate mother) yang masih bersifat kontradiktif di kalangan masyarakat. Selain tidak diperbolehkan oleh undang-undang juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Perkembangan teknologi medis telah menjadi solusi bagi pasangan yang tidak mempunyai keturunan. Salah satunya melalui proses surrogate mother (ibu pengganti/sewa rahim), dimana seorang wanita mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami istri tersebut yang di tanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Sehingga bila dihubungkan dengan aspek pidana maka seharusnya sewa rahim ini tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis. Beberapa pendekatan yang digunakan ix yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) yang mengatur tentang perbuatan dokter yang melakukan upaya surrogate mother / sewa rahim dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dilakukan untuk menelusuri aspek hukum surrogate mother dalam perspektif Hukum Pidana. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sejauh ini di Indonesia belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang sewa rahim (surrogate mother) yang masih bersifat kontradiktif di kalangan masyarakat. Selain tidak diperbolehkan oleh undang-undang juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
