Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Fintech Peer to Peer Lending dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Marpaung, Hillery Olivia
Subject
LAW
Datestamp
2023-04-28 09:33:21
Abstract :
Penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending sebagai layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara online yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu platform perlu diawasi oleh OJK dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap layanan Fintech Peer to Peer Lending dan bentuk perlindungan hukumnya terhadap penerima pinjaman yang menggunakan layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menitikberatkan kepada data sekunder atau penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra-operasional usaha dimana penyelenggara harus melakukan pendaftaran dan perizinan dan tahap operasional usaha yaitu pengawasan terhadap kegiatan usaha melalui laporan berkala oleh penyelenggara yang ditujukan ke OJK. Adapun upaya- upaya yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi penerima pinjaman dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan Fintech Peer to Peer Lending, sedangkan upaya represif dilakukan jika ditemukan pelanggaran maka penyelenggara akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin. / The implementation of Fintech Peer to Peer Lending as a lending and borrowing service conducted online that connects lender and borrower in one platform needs to be supervised by OJK in its operational activities. The purpose of this research to know the OJK supervision on Fintech Peer to Peer Lending services and forms of legal protection for borrower who use this service. The method used in this study is a normative juridical method with emphasis on secondary data or library research sourced from statutory regulations, literature, journals and the internet. The results of this research indicate that OJK supervision is divided into two stages, namely the pre-operational stage of the business where the organizer must register and licensing and the operational stage of the business, namely supervision of business activities through periodic reports by the organizer addressed to OJK. The efforts made by OJK in protecting borrower are divided into two, namely preventive efforts by conducting directions, education and also socialization related to the implementation as well as related rules that apply in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending, while repressive efforts are carried out if violations are found. sanctions will be in the form of written warnings, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, to the revocation of permits
Penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending sebagai layanan pinjam meminjam uang yang dilakukan secara online yang menghubungkan antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam suatu platform perlu diawasi oleh OJK dalam kegiatan operasionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan OJK terhadap layanan Fintech Peer to Peer Lending dan bentuk perlindungan hukumnya terhadap penerima pinjaman yang menggunakan layanan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menitikberatkan kepada data sekunder atau penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan OJK dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra-operasional usaha dimana penyelenggara harus melakukan pendaftaran dan perizinan dan tahap operasional usaha yaitu pengawasan terhadap kegiatan usaha melalui laporan berkala oleh penyelenggara yang ditujukan ke OJK. Adapun upaya- upaya yang dilakukan oleh OJK dalam melindungi penerima pinjaman dibagi menjadi dua yaitu upaya preventif dengan melakukan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi terkait penyelenggaraan maupun aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan Fintech Peer to Peer Lending, sedangkan upaya represif dilakukan jika ditemukan pelanggaran maka penyelenggara akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin. / The implementation of Fintech Peer to Peer Lending as a lending and borrowing service conducted online that connects lender and borrower in one platform needs to be supervised by OJK in its operational activities. The purpose of this research to know the OJK supervision on Fintech Peer to Peer Lending services and forms of legal protection for borrower who use this service. The method used in this study is a normative juridical method with emphasis on secondary data or library research sourced from statutory regulations, literature, journals and the internet. The results of this research indicate that OJK supervision is divided into two stages, namely the pre-operational stage of the business where the organizer must register and licensing and the operational stage of the business, namely supervision of business activities through periodic reports by the organizer addressed to OJK. The efforts made by OJK in protecting borrower are divided into two, namely preventive efforts by conducting directions, education and also socialization related to the implementation as well as related rules that apply in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending, while repressive efforts are carried out if violations are found. sanctions will be in the form of written warnings, fines, namely the obligation to pay a certain amount of money, restrictions on business activities, to the revocation of permits
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
