Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Euthanasia Pasif Berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Anastasia, Cicilia
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-14 08:28:48
Abstract :
Euthanasia merupakan sebuah topik perdebatan yang tiada akhir. Euthanasia ditafsirkan sebagai kematian yang baik secara etimologis, tetapi tidak dapat dipahami sebagai pembunuhan untuk mengakhiri hidup seseorang secara harfiah. Di Indonesia, euthanasia adalah tindakan yang terlarang dalam berbagai jenis, karena euthanasia sendiri merupakan sebuah perbuatan pidana yang tergolong pada kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan euthanasia di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia pasif di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta menggunakan teori pendukung kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah data bersifat sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tertier, yang ditelaah dengan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sampai saat ini Indonesia belum ada mengatur tentang euthanasia secara khusus. Sehingga, pengaturannya merujuk pada pasal-pasal KUHPidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Adapun dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, namun dokter dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban jika ia telah mendapatkan persetujuan dari keluarga pasien untuk tindakan medis yang akan dilakukannya. Kata Kunci : Euthanasia aktif dan pasif, Pertanggungjawaban Pidana. / Euthanasia is a topic of endless debate. Etymologically speaking euthanasia is interpreted as a good death, but cannot be understood as killing to end one's life literally. In Indonesia, euthanasia is a prohibited act in various types, because euthanasia itself is a criminal act that is classified as a crime against life. The formulation of the problem in writing this thesis is how to regulate criminal law against acts of euthanasia in Indonesia and what is the criminal responsibility for doctors who commit acts of passive euthanasia in Indonesia. In writing this thesis the author uses normative legal research methods with a statutory approach (statute approach), as well as using supporting theories of legal certainty and criminal responsibility to answer the formulation of the problems raised in this thesis. The type of data used is secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are reviewed by literature study (library research). From the results of the study it can be concluded that until now Indonesia has not specifically regulated euthanasia. Thus, the regulation refers to the articles of the Criminal Code relating to crimes against life. Meanwhile, doctors can be held criminally responsible for their actions, but doctors can be released from liability if they have obtained approval from the patient's family for the medical action they will perform. Keywords : Active and passive euthanasia, Criminal Responsibility
Euthanasia merupakan sebuah topik perdebatan yang tiada akhir. Euthanasia ditafsirkan sebagai kematian yang baik secara etimologis, tetapi tidak dapat dipahami sebagai pembunuhan untuk mengakhiri hidup seseorang secara harfiah. Di Indonesia, euthanasia adalah tindakan yang terlarang dalam berbagai jenis, karena euthanasia sendiri merupakan sebuah perbuatan pidana yang tergolong pada kejahatan terhadap nyawa. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan euthanasia di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan euthanasia pasif di Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), serta menggunakan teori pendukung kepastian hukum dan pertanggungjawaban pidana untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Jenis data yang digunakan adalah data bersifat sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, serta tertier, yang ditelaah dengan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sampai saat ini Indonesia belum ada mengatur tentang euthanasia secara khusus. Sehingga, pengaturannya merujuk pada pasal-pasal KUHPidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Adapun dokter dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya, namun dokter dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban jika ia telah mendapatkan persetujuan dari keluarga pasien untuk tindakan medis yang akan dilakukannya. Kata Kunci : Euthanasia aktif dan pasif, Pertanggungjawaban Pidana. / Euthanasia is a topic of endless debate. Etymologically speaking euthanasia is interpreted as a good death, but cannot be understood as killing to end one's life literally. In Indonesia, euthanasia is a prohibited act in various types, because euthanasia itself is a criminal act that is classified as a crime against life. The formulation of the problem in writing this thesis is how to regulate criminal law against acts of euthanasia in Indonesia and what is the criminal responsibility for doctors who commit acts of passive euthanasia in Indonesia. In writing this thesis the author uses normative legal research methods with a statutory approach (statute approach), as well as using supporting theories of legal certainty and criminal responsibility to answer the formulation of the problems raised in this thesis. The type of data used is secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are reviewed by literature study (library research). From the results of the study it can be concluded that until now Indonesia has not specifically regulated euthanasia. Thus, the regulation refers to the articles of the Criminal Code relating to crimes against life. Meanwhile, doctors can be held criminally responsible for their actions, but doctors can be released from liability if they have obtained approval from the patient's family for the medical action they will perform. Keywords : Active and passive euthanasia, Criminal Responsibility
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
