Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan BPSK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr dan Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019.
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Dinanty, Rezna Artha
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-13 09:20:31
Abstract :
Pada kehidupan manusia saat ini, sudah sering terjadi persengketaan antara Pelaku usaha dengan Konsumen. Sehingga Pemerintah pun membentuk kelembagaan yaitu BPSK. Didalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Sengketa Perlindungan Konsumen Mulai dari Putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung? Sehingga muncullah tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk membedah secara lebih rinci terkait rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Pengadilan Negeri sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, maupun literatur lain. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Kata Kunci : Eksekusi Putusan BPSK. / In today's human life, disputes often occur between business actors and consumers. In this thesis there is a formulation of the problem, namely How is BPSK Decision Number 001/A/BPSK-DKI/X/2019? and What are the Legal Considerations of Judges Related to Consumer Protection Disputes Starting from BPSK, District Court and Supreme Court Decisions? The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and District Court Decisions while secondary legal materials are obtained from books and other literature. From the results of this study it can be concluded that the implementation of consumer dispute resolution is in accordance with the applicable provisions, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of BPSK. Keywords : BPSK Decision Execution
Pada kehidupan manusia saat ini, sudah sering terjadi persengketaan antara Pelaku usaha dengan Konsumen. Sehingga Pemerintah pun membentuk kelembagaan yaitu BPSK. Didalam skripsi ini terdapat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Sengketa Perlindungan Konsumen Mulai dari Putusan BPSK, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung? Sehingga muncullah tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk membedah secara lebih rinci terkait rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Putusan Pengadilan Negeri sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, maupun literatur lain. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Kata Kunci : Eksekusi Putusan BPSK. / In today's human life, disputes often occur between business actors and consumers. In this thesis there is a formulation of the problem, namely How is BPSK Decision Number 001/A/BPSK-DKI/X/2019? and What are the Legal Considerations of Judges Related to Consumer Protection Disputes Starting from BPSK, District Court and Supreme Court Decisions? The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the Civil Code, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and District Court Decisions while secondary legal materials are obtained from books and other literature. From the results of this study it can be concluded that the implementation of consumer dispute resolution is in accordance with the applicable provisions, namely Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Kepmenperindag No. 350/MPP/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities of BPSK. Keywords : BPSK Decision Execution
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
