Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 194/Pid.B/2019/PN TRT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sinaga, Luciana Mellissa Dwita
Subject
Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Datestamp
2023-07-27 08:53:26
Abstract :
Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai harapan nusa dan bangsa, masyarakat, serta keluarga adalah tugas setiap warga negara dan apara negara (sesuai kemampuannya). (Studi Putusan: Nomor 194 /Pid.b/2019/Pn Trt). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia, dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nom or194/Pid.B/2019/PN Trt Tanggal 17 Februari 2020 sudah melindungi kepentingan anak sebagai korban kejahatan dan memenuhi rasa keadilan Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asasasas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran para sarjana). Hasil penelitian menujukan bahwa regulasi megenai Perlindungan anak sudah cukup untuk memberikan rasa perlindungan. Kondisi korban yang masih anak, dalam Putusan: Nomor 194 /Pid.b/2019/Pn Trt demi terwujudnya rasa keadilan bagi korban dan anggota masyarakat lainnya seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika tetapi menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Anak, Kejahatan Seksual, Pornografi, Perlindungan Hukum. / Protection of children is a human right that must be obtained by children. Providing protection to children as the hope of the homeland and nation, society, and family is the duty of every citizen and state (according to their abilities). (Study of Decision: Number 194 /Pid.b/2019/Pn Trt). The formulation of the problem in this thesis is how the regulation of legal protection for children as victims of sexual crimes in Indonesia, and the Analysis of the Tarutung District Court Decision Number 194/Pid.B/2019/PN Trt dated 17 February 2020 has protected the interests of children as victims of crime and fulfilled a sense of justice. The research method used in this research is normative juridical, meaning legal research that puts the law as a building system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions and doctrines (teachings of scholars). The results of the study indicate that regulations regarding child protection are sufficient to provide a sense of protection. The condition of the victim who is still a child, in Decision: Number 194 /Pid.b/2019/Pn Trt for the sake of realizing it a sense of justice for victims and other members of the community should the Public Prosecutor and the Panel of Judges not apply Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions but apply Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Keywords : Children, Sexual Crimes, Pornography, Legal Protection
Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Pemberian perlindungan kepada anak sebagai harapan nusa dan bangsa, masyarakat, serta keluarga adalah tugas setiap warga negara dan apara negara (sesuai kemampuannya). (Studi Putusan: Nomor 194 /Pid.b/2019/Pn Trt). Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Indonesia, dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nom or194/Pid.B/2019/PN Trt Tanggal 17 Februari 2020 sudah melindungi kepentingan anak sebagai korban kejahatan dan memenuhi rasa keadilan Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Yuridis Normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asasasas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran para sarjana). Hasil penelitian menujukan bahwa regulasi megenai Perlindungan anak sudah cukup untuk memberikan rasa perlindungan. Kondisi korban yang masih anak, dalam Putusan: Nomor 194 /Pid.b/2019/Pn Trt demi terwujudnya rasa keadilan bagi korban dan anggota masyarakat lainnya seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika tetapi menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Anak, Kejahatan Seksual, Pornografi, Perlindungan Hukum. / Protection of children is a human right that must be obtained by children. Providing protection to children as the hope of the homeland and nation, society, and family is the duty of every citizen and state (according to their abilities). (Study of Decision: Number 194 /Pid.b/2019/Pn Trt). The formulation of the problem in this thesis is how the regulation of legal protection for children as victims of sexual crimes in Indonesia, and the Analysis of the Tarutung District Court Decision Number 194/Pid.B/2019/PN Trt dated 17 February 2020 has protected the interests of children as victims of crime and fulfilled a sense of justice. The research method used in this research is normative juridical, meaning legal research that puts the law as a building system of norms. The system of norms in question is about principles, norms, rules of laws and regulations, court decisions and doctrines (teachings of scholars). The results of the study indicate that regulations regarding child protection are sufficient to provide a sense of protection. The condition of the victim who is still a child, in Decision: Number 194 /Pid.b/2019/Pn Trt for the sake of realizing it a sense of justice for victims and other members of the community should the Public Prosecutor and the Panel of Judges not apply Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions but apply Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Keywords : Children, Sexual Crimes, Pornography, Legal Protection
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
