Abstract :
Dalam rangka menegakkan hukum pidana di Indonesia, para
penegak hukum telah diberikan kewenangan hukum yang khusus untuk
mengesampingkan perkara pidana tanpa merujuknya ke pengadilan dengan
menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku,
korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat di
dalamnya. sebuah proses dialog.serta mediasi. Dalam penelitian skripsi ini
yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana penerapan restorative
justice terhadap tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan bagaimana pertimbangan
hukum dalam kasus tindak pidana pencurian terhadap studi kasus perkara
Nomor 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022 berdasarkan restorative justice.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif
dengan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan
berupa bahan hukum primer antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan
Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020
Tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di Lingkup Peradilan
Umum, Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan
Restoratif (RJ-35) Nomor: 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022, dan bahan hukum
sekunder yang diperoleh dari buku-buku maupun literature lainnya..
Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 restorative
justice dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, salah. satunya pada
kasus pencurian dengan memperhatikan syarat-syarat yang diatur dalam
Pasal 5 ayat (1) dan poin penting adalah adanya perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga. semakin memudahkan untuk menerapkan
restorative justice pada. tindak. pidana. ringan. Kata kunci : Restorative Justice, Pencurian,
Peraturan Kejakasaan. / In the framework of enforcing criminal law in Indonesia, law
enforcers have been given special legal authority to set aside criminal
cases without referring them to court by using a restorative justice
approach involving the perpetrator, victim, perpetrator/victim's family,
and other parties involved in it. . a process of dialogue and mediation. In
this thesis research, the formulation of the problem is how to apply
restorative justice to the crime of theft based on the Prosecutor's Office of
the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 and what are the legal
considerations in cases of theft crimes against the case study case Number
29/M.1.12/Eoh.2/ 10/2022 based on restorative justice.
This research is a normative juridical law research with a case
approach. The data used is in the form of primary legal materials
including the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the
Juvenile Criminal Justice System, Republic of Indonesia Police Regulation
Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative
Justice, Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020
concerning Termination Prosecution Based on Restorative Justice, Decree
of the Director General of the General Courts Agency Number
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Concerning the Implementation of
Guidelines for Restorative Justice in the Scope of General Courts, Letter
of Decision on Settlement of Cases Based on Restorative Justice (RJ-35)
Number: 29/M.1.12/Eoh.2/10/2022, and secondary legal materials
obtained from books and other literature.
Based on this research, it can be concluded that based on Attorney
Regulation Number 15 of 2020 restorative justice can be applied to minor
crimes, wrong. only in cases of theft by taking into account the conditions
stipulated in Article 5 paragraph (1) and the important point is that there
is peace between the perpetrator and the victim, so that making it easier to
apply restorative justice to follow criminal light. Keywords : Restorative Justice, Theft,
Prosecutor?s Regulations