Analisis Yuridis Terhadap Viktimisasi Sekunder dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Naiborhu, Rossa Alvina
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-14 08:21:49
Abstract :
Dalam proses peradilan pidana, penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan korban kekerasan, membuat korban stress dan gelisah berkepanjangan. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem peradilan hukum positif terkait viktimisasi sekunder terhadap korban pelecehan seksual dan bagaimana analisis perlindungan hukum korban viktimisasi sekunder berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Dengan menggunakan data berupa bahan primer Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun literatur lain. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam kenyataannya tuntutan korban (claim) atas viktimisasi yang terjadi pada dirinya sering kali diabaikan oleh negara. Meskipun ada beberapa pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia. Kata Kunci : Viktimisasi Sekunder, Sistem Peradilan Pidana, Korban. / In the process of criminal justice, insensitive handling and lack of understanding of the needs of women victims of violence, makes victims of prolonged stress and anxiety. In this way, victims indirectly experience re- victimization or secondary victimization during the criminal justice process. The formulation of the problem in this study is how the positive legal justice system relates to secondary victimization of victims of sexual harassment and how to analyze the legal protection of victims of secondary victimization based on Indonesian legislation. This research is a normative legal research with a conceptual approach or conceptual approach. By using data in the form of primary material from the Criminal Code, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the 1945 Constitution (1945 Constitution) relating to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and secondary legal materials in the form of books and other literature The results of this study can be concluded that in reality the claims of victims for victimization that have occurred to them are often ignored by the state. Although there are several arrangements that have been seen from the start of accommodating guidelines in handling women's cases in the law enforcement process such as Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Cases of Women Against the Law, key provisions regarding the crime of sexual harassment itself have not been regulated in Indonesia. keywords : Secondary Victimization, criminal Justice System, Victims of Sexual Violence
Dalam proses peradilan pidana, penanganan yang tidak sensitif dan kurangnya pengertian terhadap kebutuhan-kebutuhan perempuan korban kekerasan, membuat korban stress dan gelisah berkepanjangan. Dengan begitu, korban secara tidak langsung mengalami viktimisasi kembali atau viktimisasi sekunder selama proses peradilan pidana. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem peradilan hukum positif terkait viktimisasi sekunder terhadap korban pelecehan seksual dan bagaimana analisis perlindungan hukum korban viktimisasi sekunder berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Dengan menggunakan data berupa bahan primer Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun literatur lain. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa dalam kenyataannya tuntutan korban (claim) atas viktimisasi yang terjadi pada dirinya sering kali diabaikan oleh negara. Meskipun ada beberapa pengaturan telah terlihat dari mulai mengakomodirnya pedoman-pedoman dalam penanganan perkara perempuan dalam proses penegakan hukum seperti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, akan tetapi pengaturan kunci mengenai tindak pidana pelecehan seksual sendiri belum ada pengaturannya di Indonesia. Kata Kunci : Viktimisasi Sekunder, Sistem Peradilan Pidana, Korban. / In the process of criminal justice, insensitive handling and lack of understanding of the needs of women victims of violence, makes victims of prolonged stress and anxiety. In this way, victims indirectly experience re- victimization or secondary victimization during the criminal justice process. The formulation of the problem in this study is how the positive legal justice system relates to secondary victimization of victims of sexual harassment and how to analyze the legal protection of victims of secondary victimization based on Indonesian legislation. This research is a normative legal research with a conceptual approach or conceptual approach. By using data in the form of primary material from the Criminal Code, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, the 1945 Constitution (1945 Constitution) relating to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and secondary legal materials in the form of books and other literature The results of this study can be concluded that in reality the claims of victims for victimization that have occurred to them are often ignored by the state. Although there are several arrangements that have been seen from the start of accommodating guidelines in handling women's cases in the law enforcement process such as Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Trying Cases of Women Against the Law, key provisions regarding the crime of sexual harassment itself have not been regulated in Indonesia. keywords : Secondary Victimization, criminal Justice System, Victims of Sexual Violence
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
