Membangun Model Pengadilan Pemilu dalam
Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada
Berdasarkan Asas Kepastian Hukum yang Adil
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Widjajanto, Agus
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-03 09:21:59
Abstract :
Model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Mahkamah Konstitus masih terdapat permasalahan dengan adanya multilisme kelembagaan dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Penyelesaian sengketa Pilkada dipandang belum memenuhi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Disebutkan demikian, oleh karena proses upaya hukum yang berlapis-lap is dan terpisah dalam beberapa lingkup peradilan yang berbeda. Selain itu adanya kesulita n memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa dalam waktu yang demikian singkat. Rumusan masalah penelitian adalah pertama bagaimana proses penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, apakah telah mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil? Kedua, bagaimana membangun suatu model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil? Jenis penelitian menggunakan jenis doktrinal (normatif). pendekatan undang- undang, konseptual, pendekatan kasus dan perbandingan. Sumber data penelitian adalah data sekunder dengan pendekatan analisis kualitatif. Dalam hal kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada, harus dibentuk Pengadila n Khusus Pemilu. Pengadilan Pemilu terhubung dengan penegakan hukum atas pelanggara n Pemilu yang tidak mungkin diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Urgensi dibentuknya Pengadilan Pemilu juga untuk menjamin terselenggaranya asas-asas penyelenggaran Pemilu dan prinsip kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, kedudukan Bawaslu hanya sebatas lembaga pengawas. Adapun Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dengan hadirnya Pengadilan Pemilu, maka persengketaan perolehan suara dapat diselesaikan secara terintegrasi Kunci : Sengketa Pilkada, Multilisme, Pengadilan Pemilu, Aksiologi Hukum. / The Constitutional Court's strategy for resolving election disputes still has issues with the regional election dispute settlement system's institutional pluralism. The resolution of regional election disputes is perceived as falling short of a feeling of justice and certainty in the law. This is mentioned because the judicial system is complex and divided into numerous courts. Additionally, it can be challenging to resolve disputes in a timely manner in such a short period of time. xi Universitas Kristen Indonesia The study problem is formulated as follows: first, how has the Constitutional Court handled challenges arising from local elections so far? Has it succeeded in establishing just legal certainty? Second, how can we create a system that ensures more equitable legal certainty when addressing regional election issues through the Election Court? Research of this kind employs a normative (doctrinal) type. Legislative, conceptual, case-based, and comparative research methodologies are used. The secondary data used in the research are analysed using a qualitative methodology. A special election court must be created in order to resolve electoral disputes on an institutional level. For election breaches that the Constitutional Court is unable to address, the Election Court collaborates with law enforcement. The urgent need for an electoral court is essential to ensure that the values of fair elections and legal clarity are upheld. As a result, Bawaslu can only have a supervisory post. Election result appeals are no longer heard by the Constitutional Court. Conflicts regarding the acquisition of votes can be settled cohesively in the presence of the Election Court. Election Court, Multilism, Election Disputes, and Legal Axiology are important.
Model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Mahkamah Konstitus masih terdapat permasalahan dengan adanya multilisme kelembagaan dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Penyelesaian sengketa Pilkada dipandang belum memenuhi memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Disebutkan demikian, oleh karena proses upaya hukum yang berlapis-lap is dan terpisah dalam beberapa lingkup peradilan yang berbeda. Selain itu adanya kesulita n memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa dalam waktu yang demikian singkat. Rumusan masalah penelitian adalah pertama bagaimana proses penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, apakah telah mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil? Kedua, bagaimana membangun suatu model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil? Jenis penelitian menggunakan jenis doktrinal (normatif). pendekatan undang- undang, konseptual, pendekatan kasus dan perbandingan. Sumber data penelitian adalah data sekunder dengan pendekatan analisis kualitatif. Dalam hal kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada, harus dibentuk Pengadila n Khusus Pemilu. Pengadilan Pemilu terhubung dengan penegakan hukum atas pelanggara n Pemilu yang tidak mungkin diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Urgensi dibentuknya Pengadilan Pemilu juga untuk menjamin terselenggaranya asas-asas penyelenggaran Pemilu dan prinsip kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, kedudukan Bawaslu hanya sebatas lembaga pengawas. Adapun Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dengan hadirnya Pengadilan Pemilu, maka persengketaan perolehan suara dapat diselesaikan secara terintegrasi Kunci : Sengketa Pilkada, Multilisme, Pengadilan Pemilu, Aksiologi Hukum. / The Constitutional Court's strategy for resolving election disputes still has issues with the regional election dispute settlement system's institutional pluralism. The resolution of regional election disputes is perceived as falling short of a feeling of justice and certainty in the law. This is mentioned because the judicial system is complex and divided into numerous courts. Additionally, it can be challenging to resolve disputes in a timely manner in such a short period of time. xi Universitas Kristen Indonesia The study problem is formulated as follows: first, how has the Constitutional Court handled challenges arising from local elections so far? Has it succeeded in establishing just legal certainty? Second, how can we create a system that ensures more equitable legal certainty when addressing regional election issues through the Election Court? Research of this kind employs a normative (doctrinal) type. Legislative, conceptual, case-based, and comparative research methodologies are used. The secondary data used in the research are analysed using a qualitative methodology. A special election court must be created in order to resolve electoral disputes on an institutional level. For election breaches that the Constitutional Court is unable to address, the Election Court collaborates with law enforcement. The urgent need for an electoral court is essential to ensure that the values of fair elections and legal clarity are upheld. As a result, Bawaslu can only have a supervisory post. Election result appeals are no longer heard by the Constitutional Court. Conflicts regarding the acquisition of votes can be settled cohesively in the presence of the Election Court. Election Court, Multilism, Election Disputes, and Legal Axiology are important.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
