Perdamaian yang Tercapai dalam Kepailitan yang
Berasal dari Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang (PKPU) (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siregar, Horman
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-07 17:17:10
Abstract :
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 292. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua keditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang- undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berupa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Debitor dan Kreditor tetap dapat mencapai perdamaian walaupun Pengadilan Niaga telah menyatakan Debitor dalam keadaan pailit yang berasal dari PKPU. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU sebagaimana dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah hasil voting proposal perdamaian debitor pailit yang telah disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Selain itu Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Kata Kunci : Debitor, Kreditor, Perdamaian. / Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) only prohibit the Debtor from submitting a reconciliation plan if declared bankrupt based on Article 285, Article 286 and Article 292. Thus, the decision to declare bankruptcy caused other than the provisions of Article 285, Article 286 and Article 291 of the Bankruptcy Law and PKPU, is still permitted to submit a reconciliation plan in bankruptcy in accordance with the provisions of Article 144 of the Bankruptcy Law and PKPU. Article 144 of the Bankruptcy Law & PKPU states that every bankrupt debtor has the right to offer peace to all of his creditors. That is, the settlement can be offered by the debtor after the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court. This research aims to answer legal issues regarding the legal position of debtors and creditors in bankruptcy after the rejection of the peace plan in the PKPU process. To answer the research problem, this study uses a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach in the form of a Surabaya Commercial Court decision which is legal and binding. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that debtors and creditors can still reach peace even though the Commercial Court has declared that the debtor is in a state of bankruptcy originating from PKPU. The legal considerations of the panel of judges in ratifying the reconciliation of PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera in bankruptcy originating from PKPU as stated in Decision No. 59/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the Court did not find any reasons for refusing to ratify the settlement in accordance with Article 159 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement. Keywords: Debtors, Creditors, Peace.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya melarang Debitor mengajukan rencana perdamaian apabila dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 292. Dengan demikian, putusan pernyataan pailit yang diakibatkan selain dari ketentuan Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU, masih tetap diperbolehkan untuk mengajukan rencana perdamaian dalam Kepailitan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU. Dalam pasal 144 UU Kepailitan & PKPU dinyatakan setiap debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua keditornya. Artinya, perdamaian tersebut dapat ditawarkan oleh Debitor setelah Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan kedudukan hukum Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan setelah ditolaknya rencana perdamaian dalam proses PKPU. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang- undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus berupa putusan Pengadilan Niaga Surabaya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Debitor dan Kreditor tetap dapat mencapai perdamaian walaupun Pengadilan Niaga telah menyatakan Debitor dalam keadaan pailit yang berasal dari PKPU. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengesahkan perdamaian PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera dalam kepailitan yang berasal dari PKPU sebagaimana dalam Putusan No. 59/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah hasil voting proposal perdamaian debitor pailit yang telah disetujui oleh kreditor sesuai ketentuan Pasal 151 UU Kepailitan dan PKPU yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian. Selain itu Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sesuai Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pengadilan wajib memberikan putusan tentang pengesahan perdamaian tersebut. Kata Kunci : Debitor, Kreditor, Perdamaian. / Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) only prohibit the Debtor from submitting a reconciliation plan if declared bankrupt based on Article 285, Article 286 and Article 292. Thus, the decision to declare bankruptcy caused other than the provisions of Article 285, Article 286 and Article 291 of the Bankruptcy Law and PKPU, is still permitted to submit a reconciliation plan in bankruptcy in accordance with the provisions of Article 144 of the Bankruptcy Law and PKPU. Article 144 of the Bankruptcy Law & PKPU states that every bankrupt debtor has the right to offer peace to all of his creditors. That is, the settlement can be offered by the debtor after the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court. This research aims to answer legal issues regarding the legal position of debtors and creditors in bankruptcy after the rejection of the peace plan in the PKPU process. To answer the research problem, this study uses a type of normative legal research with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach in the form of a Surabaya Commercial Court decision which is legal and binding. The data used are secondary data in the form of primary, secondary and tertiary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that debtors and creditors can still reach peace even though the Commercial Court has declared that the debtor is in a state of bankruptcy originating from PKPU. The legal considerations of the panel of judges in ratifying the reconciliation of PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera in bankruptcy originating from PKPU as stated in Decision No. 59/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN.Niaga.Sby at the Commercial Court at the Surabaya District Court is the result of voting for a bankruptcy debtor's settlement proposal that has been approved by the creditor in accordance with the provisions of Article 151 of the Bankruptcy Law and PKPU which is then set forth in a peace agreement. In addition, the Court did not find any reasons for refusing to ratify the settlement in accordance with Article 159 paragraph (2) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt, the court is obliged to give a decision regarding the ratification of the settlement. Keywords: Debtors, Creditors, Peace.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
