Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan
Wewenang pada Badan Usaha Milik Negara yang
Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus
Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Oleh Direktur Utama dan Direktu
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Kurniawan, Puji
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-11 04:08:53
Abstract :
Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Penegakan Hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur ?melawan hukum? dan ?menyalahgunakan wewenang? yang selalu dibarengi dengan ?kerugian negara? sebagai dasar untuk tersangka dan mendakwa seseorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum da atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta sebesar Rp. 2.375.302.640,- (terbilang dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan Perum PPD pada periode bulan januari 2009 sampai dengan November 2010, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agar seluruh stakeholder memahami peran khususnya dalam mengambil setiap kebijakan dan pengawasan dalam setiap sektor lembaga khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mencegah praktik tindak pidana korupsi serta mereformasi Udnang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengelola dan menjalankan perseroan dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan juga harus secara proporsional mengacu pada SOP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. / This thesis analyses the acts of corruption committed by the President Director and Finance Director of a State-Owned Enterprise that caused state financial losses in Law Enforcement in the crime of corruption contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Jo Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (PTPK Law). In the process of law enforcement, there are many elements of "against the law" and "abuse of authority" which are always accompanied by "state losses" as a basis for suspecting and charging an official who commits a criminal act of corruption. This research method is juridical normative legal research which is carried out by examining by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study that there has been an event suspected of being a criminal act of corruption by deliberately committing an act against the law and or abuse of authority which resulted in state financial losses at the Djakarta Passenger Transport General Company amounting to Rp. 2,375,302,640. 2,375,302,640, - (fairly two billion three hundred seventy five million three hundred two thousand six hundred and forty rupiah), committed by the President Director and Director of Financial Administration of Perum PPD in the period January 2009 to November 2010, as referred to in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). So that all stakeholders understand their special role in making every policy and supervision in every sector of the institution, especially in State-Owned Enterprises (BUMN) in order to prevent the practice of corruption and reform the Corruption Eradication Law. Managing and running the company and must comply with laws and regulations and must also proportionally refer to the SOP in carrying out its functions and duties.
Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan pada Badan Usaha Milik Negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam Penegakan Hukum dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Dalam proses penegakan hukum banyak ditemukan unsur ?melawan hukum? dan ?menyalahgunakan wewenang? yang selalu dibarengi dengan ?kerugian negara? sebagai dasar untuk tersangka dan mendakwa seseorang pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan secara meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum da atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta sebesar Rp. 2.375.302.640,- (terbilang dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Administrasi Keuangan Perum PPD pada periode bulan januari 2009 sampai dengan November 2010, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Agar seluruh stakeholder memahami peran khususnya dalam mengambil setiap kebijakan dan pengawasan dalam setiap sektor lembaga khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mencegah praktik tindak pidana korupsi serta mereformasi Udnang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengelola dan menjalankan perseroan dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dan juga harus secara proporsional mengacu pada SOP dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. / This thesis analyses the acts of corruption committed by the President Director and Finance Director of a State-Owned Enterprise that caused state financial losses in Law Enforcement in the crime of corruption contained in Article 3 of Law Number 20 of 2001 Jo Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (PTPK Law). In the process of law enforcement, there are many elements of "against the law" and "abuse of authority" which are always accompanied by "state losses" as a basis for suspecting and charging an official who commits a criminal act of corruption. This research method is juridical normative legal research which is carried out by examining by conducting a search for regulations and literature related to the problem under study that there has been an event suspected of being a criminal act of corruption by deliberately committing an act against the law and or abuse of authority which resulted in state financial losses at the Djakarta Passenger Transport General Company amounting to Rp. 2,375,302,640. 2,375,302,640, - (fairly two billion three hundred seventy five million three hundred two thousand six hundred and forty rupiah), committed by the President Director and Director of Financial Administration of Perum PPD in the period January 2009 to November 2010, as referred to in Article 2 paragraph (1) and or Article 3 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Jo Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP). So that all stakeholders understand their special role in making every policy and supervision in every sector of the institution, especially in State-Owned Enterprises (BUMN) in order to prevent the practice of corruption and reform the Corruption Eradication Law. Managing and running the company and must comply with laws and regulations and must also proportionally refer to the SOP in carrying out its functions and duties.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
