Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten
Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan
Petani Pesisir Selatan dalam Konteks Hukum
Pertanahan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Afandi, Sugandi
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-12 09:04:08
Abstract :
Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan. Konflik pertanahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan petani pesisir selatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sudah berlangsung lama. Konflik pertanahan yang kerap berujung bentrok dan ada korban luka terutama petani. Konflik yang berlarut-larut karena minimnya sosialisasi pendaftaran dalam hak atas tanah sehingga yang terjadi adalah masing-masing pihak saling klaim. Sengketa tanah di Kabupaten Kebumen memberikan gambaran bagaimana sistem adminsitrasi pertanahan yang tidak rapi. Kondisi ini mungkin terjadi di daerah lain. Adapun teori hukum yang dipakai adalah penelitian adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls. Kedua teori ini masih relevan untuk menggambarkan persoalan konflik pertanahan di Kabupaten Kebumen. Kepastian hukum dan keadilan , tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan lahir keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif, dimana peneliti mmengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta pada konflik pertanahan. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Selain itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yang dilengkapi data primer sebagai pendukung data sekunder, kemudian juga data hukum tersier. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan penyebab konflik pertanahan adalah ketidakpastian hukum pada hak atas tanah, dan upaya-upaya penyelesaian konflik secara non litigasi, belum sepenuhnya memberikan solusi. Oleh sebab itu, penyelesaikan konflik didorong untuk menggunakan jalur litigasi atau pengadilan termasuk arbitrase untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang tanah dan memasifkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), karena banyak tanah di Kebumen belum bersertifikat. Kata kunci: Konflik Pertanahan, TNI Angkatan Darat, Petani Pesisir Selatan, kepastian hukum, keadilan, litigasi. / The Settlement of Land Conflict in Kebumen Regency, Central Java Between the Indonesian Army and South Coastal Farmers in the Context of Land Law. The land conflicts between the Indonesian National Army and south coast farmers in Kebumen Regency, Central Java, had been going on for a long time. The land conflicts that often lead to clashes and injuries, especially farmers. The protracted conflict was due to the absence of legal certainty in land rights so that what happens was that each party claims each other. Land disputes in Kebumen District illustrated how the land administration system was not neat. This condition may occur in other areas. The legal theories used Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice. Both theories were still relevant to describe the issue of land conflicts in Kebumen Regency. Legal certainty and justice were inseparable. With legal certainty, justice would be born. The method used in this research was evaluative research, where researchers collected various information and facts on land conflicts. For data analysis, the method was normative juridical analysis. Data collection techniques were observation and interview. In addition, also used secondary data, which was complemented by primary data as secondary data support, then also tertiary legal data. From the results of this research, it was concluded that the cause of land conflicts was legal uncertainty in land rights, and non-litigation conflict resolution efforts had not fully provided solutions. Therefore, conflict resolution was encouraged to use litigation or court channels including arbitration to obtain legal certainty. Then encourage the government to conduct land re-measurement and intensify the complete systematic land registration (PTSL) program, because many lands in Kebumen had not been certified. Keywords: Land Conflict, Army, South Coastal Farmers, legal certainty, justice, litigation
Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Antara TNI AD dengan Petani Pesisir Selatan Dalam Konteks Hukum Pertanahan. Konflik pertanahan antara Tentara Nasional Indonesia dengan petani pesisir selatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sudah berlangsung lama. Konflik pertanahan yang kerap berujung bentrok dan ada korban luka terutama petani. Konflik yang berlarut-larut karena minimnya sosialisasi pendaftaran dalam hak atas tanah sehingga yang terjadi adalah masing-masing pihak saling klaim. Sengketa tanah di Kabupaten Kebumen memberikan gambaran bagaimana sistem adminsitrasi pertanahan yang tidak rapi. Kondisi ini mungkin terjadi di daerah lain. Adapun teori hukum yang dipakai adalah penelitian adalah teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori keadilan John Rawls. Kedua teori ini masih relevan untuk menggambarkan persoalan konflik pertanahan di Kabupaten Kebumen. Kepastian hukum dan keadilan , tidak dapat dipisahkan. Dengan adanya kepastian hukum maka akan lahir keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian evaluatif, dimana peneliti mmengumpulkan berbagai informasi dan fakta-fakta pada konflik pertanahan. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Selain itu, data yang digunakan adalah data sekunder, yang dilengkapi data primer sebagai pendukung data sekunder, kemudian juga data hukum tersier. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan penyebab konflik pertanahan adalah ketidakpastian hukum pada hak atas tanah, dan upaya-upaya penyelesaian konflik secara non litigasi, belum sepenuhnya memberikan solusi. Oleh sebab itu, penyelesaikan konflik didorong untuk menggunakan jalur litigasi atau pengadilan termasuk arbitrase untuk mendapatkan kepastian hukum. Kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan pengukuran ulang tanah dan memasifkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), karena banyak tanah di Kebumen belum bersertifikat. Kata kunci: Konflik Pertanahan, TNI Angkatan Darat, Petani Pesisir Selatan, kepastian hukum, keadilan, litigasi. / The Settlement of Land Conflict in Kebumen Regency, Central Java Between the Indonesian Army and South Coastal Farmers in the Context of Land Law. The land conflicts between the Indonesian National Army and south coast farmers in Kebumen Regency, Central Java, had been going on for a long time. The land conflicts that often lead to clashes and injuries, especially farmers. The protracted conflict was due to the absence of legal certainty in land rights so that what happens was that each party claims each other. Land disputes in Kebumen District illustrated how the land administration system was not neat. This condition may occur in other areas. The legal theories used Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice. Both theories were still relevant to describe the issue of land conflicts in Kebumen Regency. Legal certainty and justice were inseparable. With legal certainty, justice would be born. The method used in this research was evaluative research, where researchers collected various information and facts on land conflicts. For data analysis, the method was normative juridical analysis. Data collection techniques were observation and interview. In addition, also used secondary data, which was complemented by primary data as secondary data support, then also tertiary legal data. From the results of this research, it was concluded that the cause of land conflicts was legal uncertainty in land rights, and non-litigation conflict resolution efforts had not fully provided solutions. Therefore, conflict resolution was encouraged to use litigation or court channels including arbitration to obtain legal certainty. Then encourage the government to conduct land re-measurement and intensify the complete systematic land registration (PTSL) program, because many lands in Kebumen had not been certified. Keywords: Land Conflict, Army, South Coastal Farmers, legal certainty, justice, litigation
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
