Perlindungan Hukum bagi Penyelenggara Layanan dalam Perjanjian Kerja Sama Tiga Pihak Layanan Uang Berbasis Teknologi (Analisis Kasus: Putusan No. 267/PDT.G/2020/PN.BDG)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Tiarastuti, Audia
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-17 05:03:24
Abstract :
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai kegiatan mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam rangka melakukan perjanjian hutang piutang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan tersebut mengatur tentang adanya transaksi pinjam meminjam secara elektronik antara tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam di antara para pihak. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, terciptanya perjanjian di antara para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder, disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan fintech peer to peer lending terdapat perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, yang mana perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, namun penerapannya tetap mengacu pada peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas terkait yaitu OJK dan asosiasi terkait yaitu AFPI. Pernyataan dari salah satu Pejabat OJK yang menyatakan bahwa Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending tidak dapat menagihkan kewajiban pembayaran tertunggak yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan jelas telah menciderai semangat hukum yang ada. Hal ini dikarenakan, tujuan dari diciptakannya perjanjian dan peraturan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak lain memiliki hak untuk memilih penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi. Kata kunci : Fintech, Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi. / Information technology-based lending and borrowing services POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services Article 1 point 3 is defined as an activity of bringing together Lenders and Loan Recipients carried out by Service Providers in the context of entering into debt and credit agreements through an electronic system using the internet network. These provisions regulate the existence of electronic lending and borrowing transactions between three parties, namely lenders, organizers and loan recipients based on a lending and borrowing agreement between the parties. Based on the theory of legal protection and theory of legal certainty, the creation of an agreement between the parties is to provide legal protection and legal certainty for the parties in carrying out information technology-based lending and borrowing transactions. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data, besides that primary data is also used to support secondary data legal materials. For data analysis carried out by normative juridical analysis method. From the results of the study it can be concluded that in practice, peer to peer lending fintech activities have a written agreement made by the parties, in which the agreement is a binding law for the parties who make it, but its application still refers to the official regulations issued by related Authorities, namely OJK and related associations, namely AFPI. A statement from one of the OJK Officials stating that the Fintech Peer to Peer Lending Organizer cannot collect outstanding payment obligations made by the Borrower if it has exceeded the 3 (three) month period clearly has damaged the spirit of the existing law. This is because, the purpose of creating agreements and regulations is to provide legal protection and legal certainty in society, so that in the event of default by one party, the other party has the right to choose the settlement of the default. Keywords : Fintech, Lending Agremeent, Default
Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai kegiatan mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan dalam rangka melakukan perjanjian hutang piutang melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ketentuan tersebut mengatur tentang adanya transaksi pinjam meminjam secara elektronik antara tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penyelenggara dan penerima pinjaman yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam di antara para pihak. Berdasarkan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, terciptanya perjanjian di antara para pihak adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder, disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan fintech peer to peer lending terdapat perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak, yang mana perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya, namun penerapannya tetap mengacu pada peraturan resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas terkait yaitu OJK dan asosiasi terkait yaitu AFPI. Pernyataan dari salah satu Pejabat OJK yang menyatakan bahwa Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending tidak dapat menagihkan kewajiban pembayaran tertunggak yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan jelas telah menciderai semangat hukum yang ada. Hal ini dikarenakan, tujuan dari diciptakannya perjanjian dan peraturan adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, maka pihak lain memiliki hak untuk memilih penyelesaian atas wanprestasi yang terjadi. Kata kunci : Fintech, Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi. / Information technology-based lending and borrowing services POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services Article 1 point 3 is defined as an activity of bringing together Lenders and Loan Recipients carried out by Service Providers in the context of entering into debt and credit agreements through an electronic system using the internet network. These provisions regulate the existence of electronic lending and borrowing transactions between three parties, namely lenders, organizers and loan recipients based on a lending and borrowing agreement between the parties. Based on the theory of legal protection and theory of legal certainty, the creation of an agreement between the parties is to provide legal protection and legal certainty for the parties in carrying out information technology-based lending and borrowing transactions. The method used in this research is normative legal research which is carried out as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The data used is secondary data, besides that primary data is also used to support secondary data legal materials. For data analysis carried out by normative juridical analysis method. From the results of the study it can be concluded that in practice, peer to peer lending fintech activities have a written agreement made by the parties, in which the agreement is a binding law for the parties who make it, but its application still refers to the official regulations issued by related Authorities, namely OJK and related associations, namely AFPI. A statement from one of the OJK Officials stating that the Fintech Peer to Peer Lending Organizer cannot collect outstanding payment obligations made by the Borrower if it has exceeded the 3 (three) month period clearly has damaged the spirit of the existing law. This is because, the purpose of creating agreements and regulations is to provide legal protection and legal certainty in society, so that in the event of default by one party, the other party has the right to choose the settlement of the default. Keywords : Fintech, Lending Agremeent, Default
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
