Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Menggunakan Applikasi Michat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/Pn Bit)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Dewi, R. Aviantri Febriana Kemala
Subject
LAW
Datestamp
2023-08-01 08:47:09
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk menentukan upaya hukum dari maraknya pemidanaan pelaku prostitusi Online yang terus berkembang, kedua untuk mencari keadilan dari banyaknya kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui applikasi dan secara Online. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yakni undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), buku-buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Dalam menganalisis data menggunakan data-data yang terkumpul kemudian di uraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur dan logis sehingga menjawab tiap rumusan masalah Kesimpulan dari penelitian ini, pertama peranan penegak hukum dari kasus prostitusi Online pada proses penindakan sudah cukup baik dan tepat karena dilakukan sesuai prosedur dimana pihak kepolisian menerima laporan masyarakat terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) kemudian pada saat tertangkap terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, jaksa mendakwa kasus dengan Pasal yang sesuai yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan unsur yang dinyatakan sudah terpenuhi, begitu juga dengan hakim yang memutus perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta hukum dan memberikan beberapa pertimbangan hakim sehingga dijatuhkannya hukuman yang tepat kepada pelaku prostitusi Online. Kedua, upaya penanggulangan terhadap kasus prostitusi Online ini dapat dilakukan dengan 4 (empat) upaya yakni preemtif, preventif, represif dan sosial. Dimana kegiatan tersebut masing-masing dilakukan dengan campur tangan pemerintah, tokoh masyarakat, dan lingkungan masyarakat agar pelaku tidak melakukan hal serupa dikemudian hari. Kata kunci : Prostitusi Online, michat , penegakan hukum. / The purpose of this research is first to determine legal remedies for the rampant criminalization of Online prostitution that continues to grow, and second to seek justice for the large number of prostitution activities carried out through applications and Online. This research is normative juridical law research. The data source used is legal material, namely law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions (UU ITE), books, journals, articles, and other related legal materials. In analyzing the data using the collected data then described through effective, orderly and logical sentences to answer each problem formulation The conclusion of this study, firstly, the role of law enforcers in Online prostitution cases in the prosecution process is quite good and appropriate because it is carried out according to procedures where the police receive community reports first before checking the crime scene (TKP) then when the accused is arrested along with the evidence secured by the police, the prosecutor charged the case with the appropriate article, namely article 45 paragraph (1) in conjunction with article 27 paragraph (1) of the ITE Law with the elements declared to have been fulfilled, as well as the judge who decided on the case by looking at the legal facts and provide several judges' considerations so that appropriate punishments are imposed on Online prostitution perpetrators. Second, efforts to deal with cases of Online prostitution can be carried out with 4 (four) efforts, namely pre-emptive, preventive, repressive, and social. Where each of these activities is carried out with the intervention of the government, community leaders, and the community environment so that the perpetrators do not do the same thing in the future. Keywords: Online prostitution, mi chat, and law enforcement.
Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk menentukan upaya hukum dari maraknya pemidanaan pelaku prostitusi Online yang terus berkembang, kedua untuk mencari keadilan dari banyaknya kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui applikasi dan secara Online. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yakni undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), buku-buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Dalam menganalisis data menggunakan data-data yang terkumpul kemudian di uraikan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur dan logis sehingga menjawab tiap rumusan masalah Kesimpulan dari penelitian ini, pertama peranan penegak hukum dari kasus prostitusi Online pada proses penindakan sudah cukup baik dan tepat karena dilakukan sesuai prosedur dimana pihak kepolisian menerima laporan masyarakat terlebih dahulu sebelum dilakukannya pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) kemudian pada saat tertangkap terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian tersebut, jaksa mendakwa kasus dengan Pasal yang sesuai yakni Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dengan unsur yang dinyatakan sudah terpenuhi, begitu juga dengan hakim yang memutus perkara tersebut dengan melihat fakta-fakta hukum dan memberikan beberapa pertimbangan hakim sehingga dijatuhkannya hukuman yang tepat kepada pelaku prostitusi Online. Kedua, upaya penanggulangan terhadap kasus prostitusi Online ini dapat dilakukan dengan 4 (empat) upaya yakni preemtif, preventif, represif dan sosial. Dimana kegiatan tersebut masing-masing dilakukan dengan campur tangan pemerintah, tokoh masyarakat, dan lingkungan masyarakat agar pelaku tidak melakukan hal serupa dikemudian hari. Kata kunci : Prostitusi Online, michat , penegakan hukum. / The purpose of this research is first to determine legal remedies for the rampant criminalization of Online prostitution that continues to grow, and second to seek justice for the large number of prostitution activities carried out through applications and Online. This research is normative juridical law research. The data source used is legal material, namely law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions (UU ITE), books, journals, articles, and other related legal materials. In analyzing the data using the collected data then described through effective, orderly and logical sentences to answer each problem formulation The conclusion of this study, firstly, the role of law enforcers in Online prostitution cases in the prosecution process is quite good and appropriate because it is carried out according to procedures where the police receive community reports first before checking the crime scene (TKP) then when the accused is arrested along with the evidence secured by the police, the prosecutor charged the case with the appropriate article, namely article 45 paragraph (1) in conjunction with article 27 paragraph (1) of the ITE Law with the elements declared to have been fulfilled, as well as the judge who decided on the case by looking at the legal facts and provide several judges' considerations so that appropriate punishments are imposed on Online prostitution perpetrators. Second, efforts to deal with cases of Online prostitution can be carried out with 4 (four) efforts, namely pre-emptive, preventive, repressive, and social. Where each of these activities is carried out with the intervention of the government, community leaders, and the community environment so that the perpetrators do not do the same thing in the future. Keywords: Online prostitution, mi chat, and law enforcement.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
