Peranan dan Tugas Nakhoda dalam Penegakan dan
Pelaksanaan Hukum Diatas Kapal Menurut Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Wenur, Elfried A.
Subject
LAW
Datestamp
2023-07-28 09:39:50
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama untuk meneliti lebih mendalam mengenai : Peran dan tugas nahkoda dalam pelaksanakan hukum menurut undang- undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kedua, untuk meneliti lebih mendalam tanggung jawab hukum terhadap nahkoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis, adapun tehnik analisis data yang digunakan melalui data- data terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama Secara umum tugas seorang Nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat, Keberadaan nakhoda terhadap sebuah kapal niaga, sangat berperan menjaga keselamatan berlayar menuju pelabuhan tujuan.kedua, Pertanggungjawaban nahkoda diatur sebagaimana dalam pasal 342 ayat (2) KUHD yang merupakan imbangan atas kedudukannya sebagai pemimpin kapal yang tertuang di dalam Pasal 341 ayat (1) KUHD. Adapun juga, Pertanggungjawaban Administrasi ini merupakan pertanggung jawab yang muncul setelah adanya Putusan dari Mahkamah Pelayaran yang menyatakan bahwa seorang Nakhoda bersalah atau tidak. Mahkamah pelayaran tidak memiliki otoritas untuk memutus perkara dalam aspek keperdataan maupun pidana sekalipun timbul kaitannya dengan kecelakaan kapal, karena hal tersebut merupakan aspek peradilan umum. Kata Kunci : Pelayaran, Nahkoda, Pelaksanaan Hukum dan Penegakan Hukum. / The purpose of this study is first to examine more deeply: The role and duties of the captain in implementing the law according to law number 17 of 2008 concerning shipping. Second, to examine more deeply the legal responsibility of the captain for safety based on law number 17 of 2008 concerning shipping. This research is normative legal research that considers research to analysis, while data analysis techniques are used through data collected from legal material with descriptions through effective, orderly, and logical sentences to simplify the analysis of the results of the problem formulation. The conclusions from this study, first, in general, a ship captain must be responsible when carrying a ship on a voyage, whether from one port to another safely. , The responsibility of the captain is regulated as in Article 342 paragraph (2) of the Criminal Code which is a counterbalance to his position as the leader of the ship as stated in Article 341 paragraph (1) of the Criminal Code. Also, this Administrative Responsibility is the responsibility that arises after a Decision from the Shipping Court which states whether a Captain is guilty or not. The shipping court does not have the authority to decide cases in civil or criminal aspects even if they are related to ship accidents, because this is an aspect of general justice. Keywords: Shipping, Captain, Law Implementation, and Law Enforcemen
Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama untuk meneliti lebih mendalam mengenai : Peran dan tugas nahkoda dalam pelaksanakan hukum menurut undang- undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kedua, untuk meneliti lebih mendalam tanggung jawab hukum terhadap nahkoda atas keselamatan berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis, adapun tehnik analisis data yang digunakan melalui data- data terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama Secara umum tugas seorang Nakhoda kapal adalah bertanggung jawab ketika membawa sebuah kapal dalam pelayaran baik itu dari pelabuhan satu menuju ke pelabuhan lainnya dengan selamat, Keberadaan nakhoda terhadap sebuah kapal niaga, sangat berperan menjaga keselamatan berlayar menuju pelabuhan tujuan.kedua, Pertanggungjawaban nahkoda diatur sebagaimana dalam pasal 342 ayat (2) KUHD yang merupakan imbangan atas kedudukannya sebagai pemimpin kapal yang tertuang di dalam Pasal 341 ayat (1) KUHD. Adapun juga, Pertanggungjawaban Administrasi ini merupakan pertanggung jawab yang muncul setelah adanya Putusan dari Mahkamah Pelayaran yang menyatakan bahwa seorang Nakhoda bersalah atau tidak. Mahkamah pelayaran tidak memiliki otoritas untuk memutus perkara dalam aspek keperdataan maupun pidana sekalipun timbul kaitannya dengan kecelakaan kapal, karena hal tersebut merupakan aspek peradilan umum. Kata Kunci : Pelayaran, Nahkoda, Pelaksanaan Hukum dan Penegakan Hukum. / The purpose of this study is first to examine more deeply: The role and duties of the captain in implementing the law according to law number 17 of 2008 concerning shipping. Second, to examine more deeply the legal responsibility of the captain for safety based on law number 17 of 2008 concerning shipping. This research is normative legal research that considers research to analysis, while data analysis techniques are used through data collected from legal material with descriptions through effective, orderly, and logical sentences to simplify the analysis of the results of the problem formulation. The conclusions from this study, first, in general, a ship captain must be responsible when carrying a ship on a voyage, whether from one port to another safely. , The responsibility of the captain is regulated as in Article 342 paragraph (2) of the Criminal Code which is a counterbalance to his position as the leader of the ship as stated in Article 341 paragraph (1) of the Criminal Code. Also, this Administrative Responsibility is the responsibility that arises after a Decision from the Shipping Court which states whether a Captain is guilty or not. The shipping court does not have the authority to decide cases in civil or criminal aspects even if they are related to ship accidents, because this is an aspect of general justice. Keywords: Shipping, Captain, Law Implementation, and Law Enforcemen
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
