Asas Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Laut dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Maritim
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Belseran, Alioth Wilem
Subject
LAW
Datestamp
2023-08-21 10:59:59
Abstract :
Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki laut sebagai penghubung antar wilayah dan batas dari teritorial negara. Pentingnya fungsi laut menimbulkan perlunya penegakan hukum di laut yang baik untuk mempertahankannya. Namun, penegakan hukum di laut dalam yuridiksi nasional Indonesia belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari posisi kewenangan dalam pengaturan terkait keamanan kemaritiman nasional yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI- AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Tulisan ini akan menganalisis lembaga negara yang menjadi coast guard di Indonesia. Selain itu mengenai permasalahan penegakan hukum di laut tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh ketidak harmonisan antar peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil mengenai analisis harmonisasi penegakan hukum dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum keamanan laut di Indonesia. Kata kunci: Instansi Penegak Hukum Di Laut, Pertahanan, Keamanan, Laut, Coast Guard. / Indonesia as the world's maritime axis has seas as a link between regions and boundaries of the country's territories. The importance of the function of the sea raises the need for good law enforcement at sea to maintain it. However, law enforcement at sea within Indonesia's national jurisdiction has not been well organized. This can be seen from the position of authority in regulations related to national maritime security which overlap between institutions such as the Indonesian Navy (TNI-AL), the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Sea and Coast Guard Unit (KPLP). This paper will analyze the state institutions that are the coast guards in Indonesia. In addition, regarding the problem of law enforcement at sea, it cannot be carried out properly due to disharmony between laws and regulations. This writing uses a normative juridical method that uses a statutory approach. From this writing, results will be obtained regarding the analysis of harmonization of law enforcement and the factors that become obstacles in enforcing maritime security law in Indonesia. Keywords: Law Enforcement Agencies at Sea, Defense, Security, Sea, Coast Guard
Indonesia sebagai poros maritim dunia memiliki laut sebagai penghubung antar wilayah dan batas dari teritorial negara. Pentingnya fungsi laut menimbulkan perlunya penegakan hukum di laut yang baik untuk mempertahankannya. Namun, penegakan hukum di laut dalam yuridiksi nasional Indonesia belum tertata dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari posisi kewenangan dalam pengaturan terkait keamanan kemaritiman nasional yang saling tumpang tindih antar lembaga seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI- AL), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP). Tulisan ini akan menganalisis lembaga negara yang menjadi coast guard di Indonesia. Selain itu mengenai permasalahan penegakan hukum di laut tidak dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh ketidak harmonisan antar peraturan perundang-undangan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dari penulisan ini akan diperoleh hasil mengenai analisis harmonisasi penegakan hukum dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum keamanan laut di Indonesia. Kata kunci: Instansi Penegak Hukum Di Laut, Pertahanan, Keamanan, Laut, Coast Guard. / Indonesia as the world's maritime axis has seas as a link between regions and boundaries of the country's territories. The importance of the function of the sea raises the need for good law enforcement at sea to maintain it. However, law enforcement at sea within Indonesia's national jurisdiction has not been well organized. This can be seen from the position of authority in regulations related to national maritime security which overlap between institutions such as the Indonesian Navy (TNI-AL), the Maritime Security Agency (Bakamla), and the Sea and Coast Guard Unit (KPLP). This paper will analyze the state institutions that are the coast guards in Indonesia. In addition, regarding the problem of law enforcement at sea, it cannot be carried out properly due to disharmony between laws and regulations. This writing uses a normative juridical method that uses a statutory approach. From this writing, results will be obtained regarding the analysis of harmonization of law enforcement and the factors that become obstacles in enforcing maritime security law in Indonesia. Keywords: Law Enforcement Agencies at Sea, Defense, Security, Sea, Coast Guard
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
