Tata Cara Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing
(Analisis Putusan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Patricia, Anastasya Deliarosa
Subject
Marriage
Datestamp
2020-02-19 04:58:19
Abstract :
Pernikahan campuran, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orangorang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. dalam pelaksanaan perkawinan campuran haruslah memenuhi syarat-syarat, apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa ketentuan hukum tentang perkawinan secara umum, perkawinan campuran, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena syarat yang tidak lengkap disebabkan pemalsuan dokumen. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak calon mempelai dan pihak pegawai pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa adanya syarat yang lengkap terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah pernikahan campuran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka diharapkan hendaknya pasangan berbeda kewarganegaraan yang akan menikah, terlebih dahulu terlebih dahulu melengkapi dokumen sebagai persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan peraturan perundang-undanan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk sahnya suatu perkawinan campuran. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Pembatalan Perkawinan, Dokumen Palsu, Pemalsuan Identitas Mixed marriages, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, are marriages that are held between people who are subject to different laws due to differences in citizenship. in the implementation of mixed marriages must meet the conditions, if the legal requirements for a marriage are not met then the marriage can be canceled. This study uses a normative juridical method by analyzing the legal provisions regarding marriages in general, mixed marriages, and judges' considerations in deciding marital cancellations because of incomplete conditions due to falsification of documents. Pursuant to Article 61 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage of a prospective bride party and a civil registration employee who performs a mixed marriage without the existence of complete conditions may be subject to criminal sanctions. Based on the results of the study, it can be concluded that the judge's judgment in deciding case No. 586 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel is a mixed marriage using illegal documents and can be canceled in accordance with Article 22 of the Marriage Law Number 1 of 1974. Then, it is expected that different nationality couples who will get married, first complete the documents as a requirement required by statutory regulations in accordance with legal procedures that apply to the validity of a mixed marriage. Key Word : Mixed Marriages, Cancellations Marriage, Fake Documents, Counterfeiting Identity
Pernikahan campuran, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah perkawinan yang dilangsungkan antara orangorang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. dalam pelaksanaan perkawinan campuran haruslah memenuhi syarat-syarat, apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa ketentuan hukum tentang perkawinan secara umum, perkawinan campuran, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena syarat yang tidak lengkap disebabkan pemalsuan dokumen. Berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pihak calon mempelai dan pihak pegawai pencatatan sipil yang melangsungkan perkawinan campuran tanpa adanya syarat yang lengkap terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel adalah pernikahan campuran tersebut menggunakan dokumen yang tidak sah dan dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka diharapkan hendaknya pasangan berbeda kewarganegaraan yang akan menikah, terlebih dahulu terlebih dahulu melengkapi dokumen sebagai persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan peraturan perundang-undanan sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk sahnya suatu perkawinan campuran. Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Pembatalan Perkawinan, Dokumen Palsu, Pemalsuan Identitas Mixed marriages, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, are marriages that are held between people who are subject to different laws due to differences in citizenship. in the implementation of mixed marriages must meet the conditions, if the legal requirements for a marriage are not met then the marriage can be canceled. This study uses a normative juridical method by analyzing the legal provisions regarding marriages in general, mixed marriages, and judges' considerations in deciding marital cancellations because of incomplete conditions due to falsification of documents. Pursuant to Article 61 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage of a prospective bride party and a civil registration employee who performs a mixed marriage without the existence of complete conditions may be subject to criminal sanctions. Based on the results of the study, it can be concluded that the judge's judgment in deciding case No. 586 / Pdt.G / 2014 / PN.Jkt.Sel is a mixed marriage using illegal documents and can be canceled in accordance with Article 22 of the Marriage Law Number 1 of 1974. Then, it is expected that different nationality couples who will get married, first complete the documents as a requirement required by statutory regulations in accordance with legal procedures that apply to the validity of a mixed marriage. Key Word : Mixed Marriages, Cancellations Marriage, Fake Documents, Counterfeiting Identity
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
