Tinjauan Hukum Terhadap Debt Collector Sebagai Penagih Hutang Dalam Perspektif Hukum Pidana
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Simanjuntak, Ferdio Parlindungan
Subject
Credit. Debt. Loans Including credit institutions, credit instruments, consumer credit, bank- ruptcy
Datestamp
2020-02-19 05:01:04
Abstract :
Dalam dunia perbankan, bank diperbolehkan menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satunya adalah jasa pemberian kartu kredit. Dalam prakteknya nasabah tidak membayar tagihan dan bunga dalam waktu tertentu, bank diperbolehkan menggunakan jasa penagih hutang. Debt Collector diatur secara khusus di dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara penerbit (bank) dengan pihak lain untuk melakukan penagihan hutang (Debt collector) harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit (Bank) terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama tersebut.Dalam praktik nya jasa penagihan hutang oleh pihak jasa penagih hutang terkadang menggunakan kekerasan bahkan ada beberapa kasus yang mengakibatkan debitur meninggal dunia. Hal ini sering terjadi salah satunya karena waktu yang lama dan begitu mahal nya biaya untuk beracara untuk menyelesaikan masalah hutang-piutang antara bank dengan debitur. Maka digunakanlah jasa penagih hutang (debt collector) sebagai jalan pintas. Untuk dapat menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan atau materi sebagai acuan yaitu data ? data maupun informasi yang di dapat melalui metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkap kebenaran melalui kegiatan ? kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis maka penulis memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan debt collector sebagai individu merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah dari korporasi untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana. Maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan juga kepada korporasi yang menggunakan jasa penagihan hutang tersebut. Kata Kunci : Debt Collector
Dalam dunia perbankan, bank diperbolehkan menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha. Salah satunya adalah jasa pemberian kartu kredit. Dalam prakteknya nasabah tidak membayar tagihan dan bunga dalam waktu tertentu, bank diperbolehkan menggunakan jasa penagih hutang. Debt Collector diatur secara khusus di dalam Pasal 17 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja sama antara penerbit (bank) dengan pihak lain untuk melakukan penagihan hutang (Debt collector) harus memuat klausul tentang tanggung jawab penerbit (Bank) terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerja sama tersebut.Dalam praktik nya jasa penagihan hutang oleh pihak jasa penagih hutang terkadang menggunakan kekerasan bahkan ada beberapa kasus yang mengakibatkan debitur meninggal dunia. Hal ini sering terjadi salah satunya karena waktu yang lama dan begitu mahal nya biaya untuk beracara untuk menyelesaikan masalah hutang-piutang antara bank dengan debitur. Maka digunakanlah jasa penagih hutang (debt collector) sebagai jalan pintas. Untuk dapat menunjang penelitian ini, penulis menggunakan beberapa bahan atau materi sebagai acuan yaitu data ? data maupun informasi yang di dapat melalui metode penelitian normatif. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkap kebenaran melalui kegiatan ? kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten. Berdasarkan hasil analisis maka penulis memandang bahwa tindak pidana yang dilakukan debt collector sebagai individu merupakan tindak pidana yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dengan korporasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya perintah dari korporasi untuk melakukan tindakan yang mengarah kepada tindak pidana. Maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan juga kepada korporasi yang menggunakan jasa penagihan hutang tersebut. Kata Kunci : Debt Collector
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
