Tinjauan Yuridis Terhadap Dibolehkannya Mantan Terpidana Korupsi Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Adelius, Hatovan
Subject
Criminal law and procedure
Datestamp
2020-02-20 08:51:40
Abstract :
Saat ini sedang maraknya perdebatan antara PKPU dengan peraturan Perundangundangan. PKPU melarang mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual dan narkoba untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative. Keselarasan antara peraturan yang ada saat ini menjadi kekeruhan didalam proses pemilihan umum. Sehingga perdebatan tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah Agung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang Dengan demikian kita akan mengerti bahwa letak kedudukan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada peraturan KPU ( asas lex spesialis derogaat lex generalis ) Kata Kunci : Terpidana Korupsi Boleh Mencalonkan Diri, Mantan Currently the debate is raging between PKPU with legislation. PKPU banned former convicted of corruption, sexual crimes and drugs to nominate themselves as members of the legislature. The harmony between the existing regulations becomes a turbidity in the election process. So the debate must be decided by the Supreme Court. The research method used in this study is to use a normative juridical approach, which is an approach that uses the positivist legis conception. Those who see the law are identical with written norms created and promulgated by the state institution or official Thus we will understand that the position of the legislation is higher than the KPU regulations (the principle of lex specialist derogaat lex generalis) Keywords : Convicted Corruption May Nominate, Former
Saat ini sedang maraknya perdebatan antara PKPU dengan peraturan Perundangundangan. PKPU melarang mantan terpidana korupsi, kejahatan seksual dan narkoba untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislative. Keselarasan antara peraturan yang ada saat ini menjadi kekeruhan didalam proses pemilihan umum. Sehingga perdebatan tersebut harus diputuskan oleh Mahkamah Agung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang Dengan demikian kita akan mengerti bahwa letak kedudukan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada peraturan KPU ( asas lex spesialis derogaat lex generalis ) Kata Kunci : Terpidana Korupsi Boleh Mencalonkan Diri, Mantan Currently the debate is raging between PKPU with legislation. PKPU banned former convicted of corruption, sexual crimes and drugs to nominate themselves as members of the legislature. The harmony between the existing regulations becomes a turbidity in the election process. So the debate must be decided by the Supreme Court. The research method used in this study is to use a normative juridical approach, which is an approach that uses the positivist legis conception. Those who see the law are identical with written norms created and promulgated by the state institution or official Thus we will understand that the position of the legislation is higher than the KPU regulations (the principle of lex specialist derogaat lex generalis) Keywords : Convicted Corruption May Nominate, Former
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
