Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Banding atas Putusan yang telah Dieksekusi (Studi Kasus Putusan No. 522/Pid-Sus/2017/PN.Mnd Jo Putusan No. 5/PID/2018/PT. MND Jo Putusan No. 957/K/Pid.Sus/2018)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Aritonang, Johanes Eduard Hasiholan
Subject
LAW
Datestamp
2023-09-05 08:17:10
Abstract :
Tesisi ini membahas tentang kewenangan penuntut umum dalam mengajukan banding atas putusan yang telah dieksekusi. Pada umumnya pengajuan banding dilakukan terhadap putusan yang belum dilakukan eksekusi. Namun dalam prakteknya upaya hukum banding diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah dilakukan eksekusi. Dan ironisnya pengajuan tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat fungsional yang mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum mengenai banding. Sebagaimana menurut ketentuan hukum acara pidana tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pegajuan upaya hukum banding atas putusan yang telah dieksekusi. Tindakan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan ketidak adilan dan ketidakpastian terhadap terdakwa yang telah menerima dan menjalankan putusan pengadilan. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisa yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat teraitur, runtun, logis, tidak tumoang tindih, efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah kewenangan penuntut umum dalam mengajuan banding atas putusan yang telah dieksekusi apakah hal tersebut dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan atau tidak. Kata kunci : Penuntuk umum, Banding, Putusan, Eksekusi. / This thesis discusses the authority of the public prosecutor in filing an appeal against a decision that has been executed. In general, appeals are made against decisions that have not yet been executed. However, in practice, appeals are filed against court decisions that have been executed. And ironically the submission was made by the Public Prosecutor as a functional official who understands the legal provisions regarding appeals. As according to the provisions of the criminal procedure law, there are no provisions governing the filing of an appeal against decisions that have been executed. The actions of the Public Prosecutor have created injustice and uncertainty for the defendants who have accepted and implemented the court's decision. This thesis uses a normative juridical research approach because it focuses on library research which essentially examines legal principles, legal systematization and legal synchronization by analyzing them. The data obtained were analyzed qualitatively, meaning that they systematically described the data in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping, effective sentences so as to facilitate data interpretation and understanding of the results of the analysis. Furthermore, the problem discussed in this thesis is the authority of the public prosecutor in filing an appeal against a decision that has been executed whether it is justified by the provisions of the lawor not. Keywords: Public Prosecutor, Appeal, Decision, Execution
Tesisi ini membahas tentang kewenangan penuntut umum dalam mengajukan banding atas putusan yang telah dieksekusi. Pada umumnya pengajuan banding dilakukan terhadap putusan yang belum dilakukan eksekusi. Namun dalam prakteknya upaya hukum banding diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah dilakukan eksekusi. Dan ironisnya pengajuan tersebut dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pejabat fungsional yang mengerti akan ketentuan-ketentuan hukum mengenai banding. Sebagaimana menurut ketentuan hukum acara pidana tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai pegajuan upaya hukum banding atas putusan yang telah dieksekusi. Tindakan Jaksa Penuntut Umum menimbulkan ketidak adilan dan ketidakpastian terhadap terdakwa yang telah menerima dan menjalankan putusan pengadilan. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisa yang dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat teraitur, runtun, logis, tidak tumoang tindih, efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah kewenangan penuntut umum dalam mengajuan banding atas putusan yang telah dieksekusi apakah hal tersebut dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan atau tidak. Kata kunci : Penuntuk umum, Banding, Putusan, Eksekusi. / This thesis discusses the authority of the public prosecutor in filing an appeal against a decision that has been executed. In general, appeals are made against decisions that have not yet been executed. However, in practice, appeals are filed against court decisions that have been executed. And ironically the submission was made by the Public Prosecutor as a functional official who understands the legal provisions regarding appeals. As according to the provisions of the criminal procedure law, there are no provisions governing the filing of an appeal against decisions that have been executed. The actions of the Public Prosecutor have created injustice and uncertainty for the defendants who have accepted and implemented the court's decision. This thesis uses a normative juridical research approach because it focuses on library research which essentially examines legal principles, legal systematization and legal synchronization by analyzing them. The data obtained were analyzed qualitatively, meaning that they systematically described the data in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping, effective sentences so as to facilitate data interpretation and understanding of the results of the analysis. Furthermore, the problem discussed in this thesis is the authority of the public prosecutor in filing an appeal against a decision that has been executed whether it is justified by the provisions of the lawor not. Keywords: Public Prosecutor, Appeal, Decision, Execution
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
