Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Diluar Pengadilan Melalui Arbitrase di Tinjau Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 202/
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sitorus, Andreas Christian
Subject
LAW
Datestamp
2023-10-05 05:32:45
Abstract :
Masyarakat Indonesia memiliki beragam perbedaan, sehingga didalam hidup masyarakat Indonesia sering kali memiliki permasalahan dalam berbisnis yang menimbulkan sengketa. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang memahami bagaimana etika dalam berbisnis agar tidak menimbulkan permasalahan sengketa bisnis. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan melalui arbitrase dan bagaimana kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglement ), sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui : buku - buku, karya ilmiah, dan bahan bahan yang berhubungan dengan penelitian,kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 tidak sesuai dengan pasal 72 ayat 4 Undang-UndangArbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, seharusnya pengadilan tinggiJakarta tidak dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase. / Indonesian society has a variety of differences, so that in life Indonesian people often have problems in doing business that cause disputes. This happens because many Indonesian people do not understand how ethics are in doing business so as not to cause business dispute problems. The formulation of the problem in this thesis is what are the procedures for resolving business disputes outside the court through arbitration and how is the authority of the court in canceling arbitral awards in accordance with law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research is a normative legal research using a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Civil Code, Law No. 30 of 1999, HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), while secondary legal materials are obtained through: Books, Scientific Works, and materials related to research. Then the collected legal materials were compiled and analyzed. The results of the study show that the decision of the Jakarta High Court Number 202/PDT/2015/PT.DKI of 2015 is not in accordance with Article 72 paragraph 4 of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, the Jakarta High Court should not be able to cancel the arbitral award.
Masyarakat Indonesia memiliki beragam perbedaan, sehingga didalam hidup masyarakat Indonesia sering kali memiliki permasalahan dalam berbisnis yang menimbulkan sengketa. Hal ini terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang memahami bagaimana etika dalam berbisnis agar tidak menimbulkan permasalahan sengketa bisnis. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana tata cara penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan melalui arbitrase dan bagaimana kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 30 tahun 1999, HIR ( Het Herziene Indonesisch Reglement ), sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui : buku - buku, karya ilmiah, dan bahan bahan yang berhubungan dengan penelitian,kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi JAKARTA Nomor 202/PDT/2015/PT.DKI Tahun 2015 tidak sesuai dengan pasal 72 ayat 4 Undang-UndangArbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa, seharusnya pengadilan tinggiJakarta tidak dapat melakukan pembatalan putusan arbitrase. / Indonesian society has a variety of differences, so that in life Indonesian people often have problems in doing business that cause disputes. This happens because many Indonesian people do not understand how ethics are in doing business so as not to cause business dispute problems. The formulation of the problem in this thesis is what are the procedures for resolving business disputes outside the court through arbitration and how is the authority of the court in canceling arbitral awards in accordance with law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research is a normative legal research using a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: Civil Code, Law No. 30 of 1999, HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), while secondary legal materials are obtained through: Books, Scientific Works, and materials related to research. Then the collected legal materials were compiled and analyzed. The results of the study show that the decision of the Jakarta High Court Number 202/PDT/2015/PT.DKI of 2015 is not in accordance with Article 72 paragraph 4 of the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, the Jakarta High Court should not be able to cancel the arbitral award.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
