Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan
(Studi Kasus Putusan Nomor 211/Pid.B/2015/PN.Ktg)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Siregar, Benedict Brando
Subject
Criminal law and procedure
Datestamp
2020-03-30 05:55:35
Abstract :
Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat), tidak berlandaskan kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara jelas tercantum di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Namun kenyataannya, keamanan dan ketertiban selalu terganggu dengan adanya hukum yang diabaikan dan seolah menentang hukum yang berlaku, contohnya Tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Biasanya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan pelaku yang tergolong rendah dan tidak memahami dampak yang ditimbulkan akibat persetubuhan terhadap anak. Pokok permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dalam putusan No. 211/Pid.B/2015/PN.Ktg? Serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara 7 tahun terhadap terdakwa? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang tujuannya untuk mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial. Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya Kata Kunci : Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan The country of Indonesia is a state based on law (rechtstaat), not based on mere power (machtstaat). This statement is clearly stated in the general explanation of the 1945 Constitution. This shows that Indonesia is a legal state. As a legal state, Indonesia accepts the law as an ideology to create order, security and justice and prosperity for its citizens. But in reality, security and order are always disturbed by the existence of laws that are ignored and seem to oppose applicable laws, for example criminal acts of intercourse with violence against children are one of the most common crimes. It is usually motivated by the low level of education of the perpetrators and does not understand the impact caused by intercourse with children. The main problems examined are: how to protect the child from the law as a victim of criminal acts of violence and force the child to make intercourse in decision No. 211 / Pid.B / 2015 / PN.Ktg? And what is the consideration of the judge regarding the imprisonment of 7 years in prison against the accused? The type of research used is a type of descriptive research whose purpose is to clarify a phenomenon or social event. The defendant has committed a crime by intentionally committing violence to commit intercourse with him
Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (rechtstaat), tidak berlandaskan kekuasaan belaka (machtstaat). Pernyataan tersebut secara jelas tercantum di dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Namun kenyataannya, keamanan dan ketertiban selalu terganggu dengan adanya hukum yang diabaikan dan seolah menentang hukum yang berlaku, contohnya Tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi. Biasanya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan pelaku yang tergolong rendah dan tidak memahami dampak yang ditimbulkan akibat persetubuhan terhadap anak. Pokok permasalahan yang diteliti adalah: bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dalam putusan No. 211/Pid.B/2015/PN.Ktg? Serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan sanksi pidana penjara 7 tahun terhadap terdakwa? Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang tujuannya untuk mengklarifikasi suatu fenomena atau kejadian sosial. Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya Kata Kunci : Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan The country of Indonesia is a state based on law (rechtstaat), not based on mere power (machtstaat). This statement is clearly stated in the general explanation of the 1945 Constitution. This shows that Indonesia is a legal state. As a legal state, Indonesia accepts the law as an ideology to create order, security and justice and prosperity for its citizens. But in reality, security and order are always disturbed by the existence of laws that are ignored and seem to oppose applicable laws, for example criminal acts of intercourse with violence against children are one of the most common crimes. It is usually motivated by the low level of education of the perpetrators and does not understand the impact caused by intercourse with children. The main problems examined are: how to protect the child from the law as a victim of criminal acts of violence and force the child to make intercourse in decision No. 211 / Pid.B / 2015 / PN.Ktg? And what is the consideration of the judge regarding the imprisonment of 7 years in prison against the accused? The type of research used is a type of descriptive research whose purpose is to clarify a phenomenon or social event. The defendant has committed a crime by intentionally committing violence to commit intercourse with him
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
