Optimalisasi Kinerja Penyidik dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Polres Matim – Polda NTT
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sugiarto, Joko
Subject
LAW
Datestamp
2024-01-26 03:47:56
Abstract :
Salah satu penyebab kehidupan bangsa kita masih jauh dari kata sejahtera adalah kasus korupsi, uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor, sebagai akibatnya berbagai kepentingan dan fasilitas publik yang seharusnya bisa membantu kesejahteraan rakyat menjadi tidak terealisasi secara sempurna. Penanganan kasus korupsi di Kepolisian semakin menurun dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Polri memiliki pencapaian yang rendah dibandingkan lembaga lainnya terhadap penyelesaian kasus korupsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur dan 2) menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yuridis normatif dan wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder yang kemudian dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Manggarai Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu prinsip efektif dan efisien, Perkaba Reskrim No. 01 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Hukum Polres Matim- Polda NTT dengan tetap melakukan peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara; pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi; penguatan budaya anti korupsi masyarakat; dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Pasal 25 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya upaya preventif dan upaya represif untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di wilayah Hukum Resort Manggarai Timur dengan manajemen risiko tindak pidana korupsi. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Resort Manggarai Timur adalah a) Sumber Daya Manusia (SDM), b) Fasilitas Sarana dan Prasarana, c) Hambatan Struktural, dan) Hambatan Kultural, e) Hambatan Instrumental, dan f) Hambatan Manajemen dan manajemen risiko hukum. Kata Kunci : Penyidik, Optimalisasi, dan Tindak Pidana Korupsi. / One of the reasons why our nation's life is still far from being prosperous is because of corruption. This money is state or people's money for various public purposes, which is then used for personal interests by corruptors. As a result, various public interests and facilities that should be able to help the welfare of the people are not realized perfectly. The handling of corruption cases by the police has decreased compared to previous years. The National Police has low achievements compared to other institutions in resolving corruption cases as part of the Indonesian criminal justice system and has a very important role in enforcing criminal law. The aim of thisresearch is to 1) analyze the obstacles faced by the police in tackling criminal acts of corruption in the jurisdiction of the East Manggarai Police and 2) analyze the police'sefforts in tackling criminal acts of corruption in the jurisdiction of the East ManggaraiPolice. The type of research used is empirical research with normative juridical data collection techniques and direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source, which is then analyzed qualitatively. The results of the research show that the East Manggarai Police Department handles criminal acts of corruption by implementing the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning the Investigation of Criminal Acts, namely effective and efficient principles, Perkaba Criminal Investigation No. 01 of 2022 concerning SOPs for the Implementation of Criminal Investigations. Optimizing the Eradication of Corruption in the Legal Area of the Matim Police-NTT Regional Police while continuing to improve the integrity and ethics of state administrators; strengthening and accelerating bureaucratic reform; strengthening society's anti-corruption culture; and firm, consistent, and integrated law enforcement in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in implementing Article 25 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes There are preventive and repressive efforts to minimize the occurrence of criminal acts of
Salah satu penyebab kehidupan bangsa kita masih jauh dari kata sejahtera adalah kasus korupsi, uang tersebut merupakan uang negara atau rakyat untuk berbagai kepentingan publik yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh para koruptor, sebagai akibatnya berbagai kepentingan dan fasilitas publik yang seharusnya bisa membantu kesejahteraan rakyat menjadi tidak terealisasi secara sempurna. Penanganan kasus korupsi di Kepolisian semakin menurun dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Polri memiliki pencapaian yang rendah dibandingkan lembaga lainnya terhadap penyelesaian kasus korupsi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur dan 2) menganalisis upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data yuridis normatif dan wawancara langsung dengan responden sebagai sumber data primer dan melalui studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder yang kemudian dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Manggarai Timur dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu prinsip efektif dan efisien, Perkaba Reskrim No. 01 Tahun 2022 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Hukum Polres Matim- Polda NTT dengan tetap melakukan peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara; pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi; penguatan budaya anti korupsi masyarakat; dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan terpadu sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan Pasal 25 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya upaya preventif dan upaya represif untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di wilayah Hukum Resort Manggarai Timur dengan manajemen risiko tindak pidana korupsi. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Resort Manggarai Timur adalah a) Sumber Daya Manusia (SDM), b) Fasilitas Sarana dan Prasarana, c) Hambatan Struktural, dan) Hambatan Kultural, e) Hambatan Instrumental, dan f) Hambatan Manajemen dan manajemen risiko hukum. Kata Kunci : Penyidik, Optimalisasi, dan Tindak Pidana Korupsi. / One of the reasons why our nation's life is still far from being prosperous is because of corruption. This money is state or people's money for various public purposes, which is then used for personal interests by corruptors. As a result, various public interests and facilities that should be able to help the welfare of the people are not realized perfectly. The handling of corruption cases by the police has decreased compared to previous years. The National Police has low achievements compared to other institutions in resolving corruption cases as part of the Indonesian criminal justice system and has a very important role in enforcing criminal law. The aim of thisresearch is to 1) analyze the obstacles faced by the police in tackling criminal acts of corruption in the jurisdiction of the East Manggarai Police and 2) analyze the police'sefforts in tackling criminal acts of corruption in the jurisdiction of the East ManggaraiPolice. The type of research used is empirical research with normative juridical data collection techniques and direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source, which is then analyzed qualitatively. The results of the research show that the East Manggarai Police Department handles criminal acts of corruption by implementing the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning the Investigation of Criminal Acts, namely effective and efficient principles, Perkaba Criminal Investigation No. 01 of 2022 concerning SOPs for the Implementation of Criminal Investigations. Optimizing the Eradication of Corruption in the Legal Area of the Matim Police-NTT Regional Police while continuing to improve the integrity and ethics of state administrators; strengthening and accelerating bureaucratic reform; strengthening society's anti-corruption culture; and firm, consistent, and integrated law enforcement in accordance with Law No. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in implementing Article 25 of Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes There are preventive and repressive efforts to minimize the occurrence of criminal acts of
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
