Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Purba, Basar
Subject
Jurisprudence. Philosophy and theory of law
Datestamp
2024-01-26 03:38:54
Abstract :
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus- Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam menganalisis putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk penulis menggunakan teori kemandirian hakim dalam memutus perkara yang dikaitkan dengan teori kerugian keuangan negara karena menyangkut adanya kerugian negara di dalamnya. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Hal berbeda apabila dalam penyaluran tidak ada unsur dari keuangan negara atau APBN, pelaku dapat dijerat dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melankukan pelanggaran administratif walaupun menurut perhitungan dalam pemeriksaan di persidangan terdapat adanya kerugian negara yang ditimbulkan, hal tersebut yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung yang putusannya menganulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Korupsi; Pertangungjawaban pidana. / Small and Medium Enterprises Credit (KUR) is one of the capital strengthening programs that has been the government's mainstay since 2014. The KUR program has a target to improve the prosperity of Small and Medium Enterprises (MSMEs) which is channeled through banks or other financial institutions appointed by the government. The scheme of this program is that the government provides interest subsidies taken from the State Revenue and Expenditure Budget (SREB). In practice, this program is used to commit criminal acts of corruption, one example of which is the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, then the question becomes what is the criminal responsibility of perpetrators of corruption in the crime of distributing Small and Medium Enterprises credit. What is the basis for the consideration of the Panel of Judges in Decision Number: 16/Pid.Sus - TPK/2019/PN Ptk in minimizing criminal acts of corruption. This thesis research is analytical and uses normative legal research methods, with a statutory approach. In analyzing the decision Number: 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk the author uses the theory of judge independence in deciding cases which are linked to the theory of state financial losses because they involve state losses in them. The research results obtained are that the distribution of people's business credit is part of the SREB so that criminal acts committed through KUR distribution are criminal acts of corruption, for example the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Things are different if there are no elements in the distribution from state finances or the SREB, the perpetrator can be charged with fraud and document falsification. Pontianak District Court Decision Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk released the defendant because the defendant only committed an administrative violation even though according to calculations in the examination at trial there was state loss caused, this is what made the Public Prosecutor file a cassation in The Supreme Court whose decision was annulled by the Supreme Court and then the defendant was sentenced to 4 years and 3 months in prison and has permanent legal force (inkracht van gewijsde). Keywords : Small and Medium Enterprises Credit; Corruption; Criminal liability.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program penguatan modal yang menjadi andalan pemerintah dari Tahun 2014, program KUR memiliki target untuk mensejahterakan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui Bank-Bank atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Skema program ini adalah pemerintah memberikan subsidi bunga yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada prakteknya program ini dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana korupsi salah satu contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus- Tpk/2019/Pn Ptk, kemudian menjadi pertanyaan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak korupsi dalam kejahatan penyaluran kredit usaha rakyat. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalam Putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam menganalisis putusan Nomor : 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk penulis menggunakan teori kemandirian hakim dalam memutus perkara yang dikaitkan dengan teori kerugian keuangan negara karena menyangkut adanya kerugian negara di dalamnya. Hasil penelitian yang didapat adalah penyaluran kredit usaha rakyat merupakan bagian dari APBN sehingga tindak pidana yang dilakakukan melalui Penyaluran KUR merupakan tindak pidana korupsi contohnya perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Hal berbeda apabila dalam penyaluran tidak ada unsur dari keuangan negara atau APBN, pelaku dapat dijerat dengan delik penipuan dan pemalsuan dokumen. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk melepaskan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya melankukan pelanggaran administratif walaupun menurut perhitungan dalam pemeriksaan di persidangan terdapat adanya kerugian negara yang ditimbulkan, hal tersebut yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung yang putusannya menganulir oleh Mahkamah Agung yang kemudian terdakwa dijatuhi pidana selama 4 tahun 3 bulan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat; Korupsi; Pertangungjawaban pidana. / Small and Medium Enterprises Credit (KUR) is one of the capital strengthening programs that has been the government's mainstay since 2014. The KUR program has a target to improve the prosperity of Small and Medium Enterprises (MSMEs) which is channeled through banks or other financial institutions appointed by the government. The scheme of this program is that the government provides interest subsidies taken from the State Revenue and Expenditure Budget (SREB). In practice, this program is used to commit criminal acts of corruption, one example of which is the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk, then the question becomes what is the criminal responsibility of perpetrators of corruption in the crime of distributing Small and Medium Enterprises credit. What is the basis for the consideration of the Panel of Judges in Decision Number: 16/Pid.Sus - TPK/2019/PN Ptk in minimizing criminal acts of corruption. This thesis research is analytical and uses normative legal research methods, with a statutory approach. In analyzing the decision Number: 16/Pid.Sus -TPK/2019/PN Ptk the author uses the theory of judge independence in deciding cases which are linked to the theory of state financial losses because they involve state losses in them. The research results obtained are that the distribution of people's business credit is part of the SREB so that criminal acts committed through KUR distribution are criminal acts of corruption, for example the case that has been decided by the Pontianak District Court Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk. Things are different if there are no elements in the distribution from state finances or the SREB, the perpetrator can be charged with fraud and document falsification. Pontianak District Court Decision Number: 16/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Ptk released the defendant because the defendant only committed an administrative violation even though according to calculations in the examination at trial there was state loss caused, this is what made the Public Prosecutor file a cassation in The Supreme Court whose decision was annulled by the Supreme Court and then the defendant was sentenced to 4 years and 3 months in prison and has permanent legal force (inkracht van gewijsde). Keywords : Small and Medium Enterprises Credit; Corruption; Criminal liability.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
