Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Lermatin, Hendrikus
Subject
LAW
Datestamp
2024-01-26 04:01:29
Abstract :
Pengaturan Undang-Undang tindak pidana korupsi, oleh Penguasa Militer/ Pemerintah dan Legislatif, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan oleh pejabat negara, marak di Indonesia, sebagai masalah serius yang merupakan extra ordinary crimes atau kejahatan luar biasa yang tersistimatis. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demi kepentingan diri sendiri, orang lain, perusahaan, dengan penyalahgunaan jabatan, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan pengadaan barang, dan gratifikasi. Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan adanya keterbatasan hukum pidana yang belum mampu memberikan perlindungan serta efek jerah kepada para pelaku tindak pidana, sehingga perlu politik kriminal dapat pula diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam pencegahan tindak pidan korupsi satu-satunya cara yang tepat yaitu melalui upaya nonpenal atau upaya preventif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadi masalah dan pembinaan sikap serta edukasi terhadap penyebab terjadinya tindalk pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan pada pada studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan G.P. Hoefnagels, dengan menitikberatkan pada kebijakan kriminal sebagai reaksi penanggulangan terhadap kejahatan yang rasional, dan teori Lowrence M. Friedman dengan struktur hukum/legal structure, substansi hukum/legal substance dan budaya hukum/ legal culture, untuk mewujudkan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Urgensi kebijakan nonpenal di luar hukum pidana penal, adalah usaha preventif yakni mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui pembinaan, pendidikan, sosial, budaya menuju kesejahteran masyarakat dari pada penerapan penal/hukum pidana yang sarat dengan balas dendam dan penderitaan Kata Kunci : Kebijakan, Politik Kriminal, Nonpenal dan Preventif. / Regulation of criminal acts of corruption, by the Military/Government and Legislative Authorities, to eradicate criminal acts of corruption, carried out by state officials, is widespread in Indonesia, as a serious problem which constitutes extra ordinary crimes or systematic extraordinary crimes. Corruption is an act that harms state finances or the state economy for the benefit of oneself, other people, the company, through abuse of position, bribery, extortion, fraudulent acts, clashes in procurement of goods, and gratification. In overcoming criminal acts of corruption in Indonesia to date this has occurred due to abuse of power and the limitations of criminal law which has not been able to provide protection and a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts, so it is necessary that criminal politics can also be implemented with the aim of providing protection to the Indonesian people. For this reason, the only appropriate way to prevent criminal acts of corruption is through non-penal or preventive efforts by carrying out prevention before problems occur and developing attitudes and education regarding the causes of criminal acts of corruption. The research method used is normative law, namely research based on literature study. This research uses the policy theory of G.P. Hoefnagels, by focusing on criminal policy as a rational response to crime, and Lowrence M. Friedman's theory with legal structure, legal substance and legal culture, to create laws that are just, certain and useful, based on Pancasila and the 1945 Constitution, for the sake of a policy to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia The urgency of non-penal policy outside of penal criminal law, is a preventive effort, namely preventing crime before it occurs through guidance, education, social, cultural towards community prosperity rather than the application of penal/criminal law which is full of revenge and suffering. Keywords : Policy, Criminal Politics, Nonpenal and Preventive
Pengaturan Undang-Undang tindak pidana korupsi, oleh Penguasa Militer/ Pemerintah dan Legislatif, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, dilakukan oleh pejabat negara, marak di Indonesia, sebagai masalah serius yang merupakan extra ordinary crimes atau kejahatan luar biasa yang tersistimatis. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara demi kepentingan diri sendiri, orang lain, perusahaan, dengan penyalahgunaan jabatan, suap-menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan pengadaan barang, dan gratifikasi. Dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia sampai saat ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan adanya keterbatasan hukum pidana yang belum mampu memberikan perlindungan serta efek jerah kepada para pelaku tindak pidana, sehingga perlu politik kriminal dapat pula diterapkan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Untuk itu dalam pencegahan tindak pidan korupsi satu-satunya cara yang tepat yaitu melalui upaya nonpenal atau upaya preventif dengan melakukan pencegahan sebelum terjadi masalah dan pembinaan sikap serta edukasi terhadap penyebab terjadinya tindalk pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan pada pada studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan G.P. Hoefnagels, dengan menitikberatkan pada kebijakan kriminal sebagai reaksi penanggulangan terhadap kejahatan yang rasional, dan teori Lowrence M. Friedman dengan struktur hukum/legal structure, substansi hukum/legal substance dan budaya hukum/ legal culture, untuk mewujudkan hukum yang adil, pasti dan bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945, demi kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Urgensi kebijakan nonpenal di luar hukum pidana penal, adalah usaha preventif yakni mencegah kejahatan sebelum terjadi melalui pembinaan, pendidikan, sosial, budaya menuju kesejahteran masyarakat dari pada penerapan penal/hukum pidana yang sarat dengan balas dendam dan penderitaan Kata Kunci : Kebijakan, Politik Kriminal, Nonpenal dan Preventif. / Regulation of criminal acts of corruption, by the Military/Government and Legislative Authorities, to eradicate criminal acts of corruption, carried out by state officials, is widespread in Indonesia, as a serious problem which constitutes extra ordinary crimes or systematic extraordinary crimes. Corruption is an act that harms state finances or the state economy for the benefit of oneself, other people, the company, through abuse of position, bribery, extortion, fraudulent acts, clashes in procurement of goods, and gratification. In overcoming criminal acts of corruption in Indonesia to date this has occurred due to abuse of power and the limitations of criminal law which has not been able to provide protection and a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts, so it is necessary that criminal politics can also be implemented with the aim of providing protection to the Indonesian people. For this reason, the only appropriate way to prevent criminal acts of corruption is through non-penal or preventive efforts by carrying out prevention before problems occur and developing attitudes and education regarding the causes of criminal acts of corruption. The research method used is normative law, namely research based on literature study. This research uses the policy theory of G.P. Hoefnagels, by focusing on criminal policy as a rational response to crime, and Lowrence M. Friedman's theory with legal structure, legal substance and legal culture, to create laws that are just, certain and useful, based on Pancasila and the 1945 Constitution, for the sake of a policy to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia The urgency of non-penal policy outside of penal criminal law, is a preventive effort, namely preventing crime before it occurs through guidance, education, social, cultural towards community prosperity rather than the application of penal/criminal law which is full of revenge and suffering. Keywords : Policy, Criminal Politics, Nonpenal and Preventive
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
