Rekonstruksi Assesmen Terpadu Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Marpaung, David
Subject
LAW
Datestamp
2023-12-12 10:32:17
Abstract :
ABSTRAK Judul : Rekonstruksi Assesmen Terpadu Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Meningkatnya jumlah kasus-kasus penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika dapat dikatakan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Oleh sebab itu untuk penanganannya pun yang luar biasa juga. Maka dari itu, perlu penanganan terhadap kejahatan narkotika dengan melalui BNN, pemerintah mengintefsikan upaya guna mencegah, memberantas dan rehabilitasi Pecandu dan penyalahguna Narkotika. Sistem asesmen terpadu bagi individu dengan ketergantungan Narkotika merupakan realisasi praktis dari keprihatinan terhadap pengelolaan masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor. 35/2009 tentang narkotika, seseorang yang mengalami ketergantungan, ibarat seseorang yang sedang menyeimbangkan dua sisi yang berbeda, satu sisi condong ke arah kesehatan dan sisi lainnya ke arah pertimbangan hukum. Dalam konteks kesehatan, penyalahguna Narkotika diibaratkan sebagai orang yang sedang bergulat dengan penyakit kronis yang membutuhkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan. Sebaliknya, dari sisi hukum, penyalahguna Narkotika dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dapat dijatuhi hukuman karena telah melanggar hukum yang telah ditetapkan, khususnya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini, yang menggabungkan rehabilitasi dengan tindakan penghukuman, sangat sesuai untuk menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dalam kerangka Undang- Undang Narkotika Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data deskriptif dari komunikasi verbal atau tertulis serta dari perilaku orang yang diamati. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme asesmen terpadu untuk merehabilitasi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika adalah mekanisme yang sesuai. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam putusan yang diberikan oleh hakim ketua dalam kasus-kasus yang melibatkan terdakwa. Terutama, putusan-putusan tersebut tidak mencantumkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan medis bagi penyalahguna Narkotika, yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pemidanaan. Harapan Penulis untuk kedepannya agar dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih jeli, teliti dan cermat. agar putusan yang dijatuhkan menunjukan rasa keadilan guna terwujudnya ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Kunci : Assesmen Terpadu, Rehabilitasi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. / ABSTRACT : Reconstruction of Integrated Assessment for Rehabilitation of Victims of Drug Abuse Drug misuse and illegal trafficking cases are on the rise and might be considered unusual crimes. Therefore, the handling is also extraordinary. Therefore, it is necessary to handle drug crimes through BNN, the government intends to prevent, eradicate and rehabilitate addicts and drug abusers. The integrated assessment system for individuals with drug dependency represents the practical realization of concerns regarding the management of drug abuse issues in Indonesia. According to Law Nomor. 35/2009 on Narcotics, a person with drug addiction is akin to someone balancing on two distinct facets, one leaning toward the realm of health and the other towards legal considerations. In the health context, drug abusers are likened to individuals grappling with chronic illness, requiring rehabilitation as a means of recovery. In contrast, from a legal perspective, drug abusers are viewed as subjects or offenders liable to punishment for transgressing the stipulated laws, specifically Law Nomor. 35/2009 on Narcotics. Consequently, the integration of these two approaches, combining rehabilitation with punitive measures, is highly suitable for addressing drug abuse cases in the framework of Indonesia's Narcotics Law. The research approach employed in this study is qualitative research, a method aimed at generating descriptive data derived from verbal or written communication as well as observable behaviors exhibited by individuals. The research also used tertiary, secondary, and primary data sources. The results of this study show that the integrated evaluation process is suitable for rehabilitating drug-abuse victims. Nomornetheless, there are deficiencies in the judgments rendered by the presiding judges in cases involving defendants. Especially Nomorteworthy is the absence of required social and medical rehabilitation for drug users in these judgments, which ought to be a crucial component of the sentencing procedure. The author hopes that in the future, in making decisions, judges will be more observant, thorough and careful. So that the verdict imposed shows a sense of justice in order to realize peace, welfare in social life. Keywords : Integrated Assessment, Rehabilita
ABSTRAK Judul : Rekonstruksi Assesmen Terpadu Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Meningkatnya jumlah kasus-kasus penyalahgunaan dan pengedaran gelap Narkotika dapat dikatakan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa). Oleh sebab itu untuk penanganannya pun yang luar biasa juga. Maka dari itu, perlu penanganan terhadap kejahatan narkotika dengan melalui BNN, pemerintah mengintefsikan upaya guna mencegah, memberantas dan rehabilitasi Pecandu dan penyalahguna Narkotika. Sistem asesmen terpadu bagi individu dengan ketergantungan Narkotika merupakan realisasi praktis dari keprihatinan terhadap pengelolaan masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor. 35/2009 tentang narkotika, seseorang yang mengalami ketergantungan, ibarat seseorang yang sedang menyeimbangkan dua sisi yang berbeda, satu sisi condong ke arah kesehatan dan sisi lainnya ke arah pertimbangan hukum. Dalam konteks kesehatan, penyalahguna Narkotika diibaratkan sebagai orang yang sedang bergulat dengan penyakit kronis yang membutuhkan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan. Sebaliknya, dari sisi hukum, penyalahguna Narkotika dipandang sebagai subjek atau pelaku yang dapat dijatuhi hukuman karena telah melanggar hukum yang telah ditetapkan, khususnya Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan ini, yang menggabungkan rehabilitasi dengan tindakan penghukuman, sangat sesuai untuk menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dalam kerangka Undang- Undang Narkotika Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data deskriptif dari komunikasi verbal atau tertulis serta dari perilaku orang yang diamati. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme asesmen terpadu untuk merehabilitasi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkotika adalah mekanisme yang sesuai. Meskipun demikian, terdapat kekurangan dalam putusan yang diberikan oleh hakim ketua dalam kasus-kasus yang melibatkan terdakwa. Terutama, putusan-putusan tersebut tidak mencantumkan sanksi berupa rehabilitasi sosial dan medis bagi penyalahguna Narkotika, yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pemidanaan. Harapan Penulis untuk kedepannya agar dalam menjatuhkan putusan, hakim lebih jeli, teliti dan cermat. agar putusan yang dijatuhkan menunjukan rasa keadilan guna terwujudnya ketentraman, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Kunci : Assesmen Terpadu, Rehabilitasi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. / ABSTRACT : Reconstruction of Integrated Assessment for Rehabilitation of Victims of Drug Abuse Drug misuse and illegal trafficking cases are on the rise and might be considered unusual crimes. Therefore, the handling is also extraordinary. Therefore, it is necessary to handle drug crimes through BNN, the government intends to prevent, eradicate and rehabilitate addicts and drug abusers. The integrated assessment system for individuals with drug dependency represents the practical realization of concerns regarding the management of drug abuse issues in Indonesia. According to Law Nomor. 35/2009 on Narcotics, a person with drug addiction is akin to someone balancing on two distinct facets, one leaning toward the realm of health and the other towards legal considerations. In the health context, drug abusers are likened to individuals grappling with chronic illness, requiring rehabilitation as a means of recovery. In contrast, from a legal perspective, drug abusers are viewed as subjects or offenders liable to punishment for transgressing the stipulated laws, specifically Law Nomor. 35/2009 on Narcotics. Consequently, the integration of these two approaches, combining rehabilitation with punitive measures, is highly suitable for addressing drug abuse cases in the framework of Indonesia's Narcotics Law. The research approach employed in this study is qualitative research, a method aimed at generating descriptive data derived from verbal or written communication as well as observable behaviors exhibited by individuals. The research also used tertiary, secondary, and primary data sources. The results of this study show that the integrated evaluation process is suitable for rehabilitating drug-abuse victims. Nomornetheless, there are deficiencies in the judgments rendered by the presiding judges in cases involving defendants. Especially Nomorteworthy is the absence of required social and medical rehabilitation for drug users in these judgments, which ought to be a crucial component of the sentencing procedure. The author hopes that in the future, in making decisions, judges will be more observant, thorough and careful. So that the verdict imposed shows a sense of justice in order to realize peace, welfare in social life. Keywords : Integrated Assessment, Rehabilita
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
