Peran Direktorat Polisi Perairan Korps
Kepolisian Air dan Udara Badan Pemelihara
Keamanan Polri dalam Mencegah Tindak
Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui
Jalur Laut Nusantara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Prabowo, Dhimas Aji
Subject
LAW
Datestamp
2023-12-13 09:13:58
Abstract :
Penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Direktorat Kepolisian Perairan Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Namun, Direktorat Kepolisian Perairan Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, personel, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan instansi terkait. Namun, Ditpolair Baharkam Polri menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain luas wilayah perairan laut Nusantara yang besar, teknologi yang digunakan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Untuk meningkatkan kontribusinya, Ditpolair Baharkam Polri perlu meningkatkan anggaran, personel, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan instansi terkait. Dengan peningkatan kontribusinya, Ditpolair Baharkam Polri dapat berperan lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam Polri memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam Polri memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam Polri memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam Polri. Selain itu, Ditpolair Baharkam Polri juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika. Kata Kunci: Ditpolair Baharkam Polri, Penanggulangan, Penyelundupan, Narkotika. / The smuggling of narcotics through maritime routes in Indonesia poses a significant threat to the safety and well-being of its citizens. The Indonesian National Police's Water Police (Ditpolair Baharkam Polri) plays a crucial role in preventing and combating this criminal activity. However, they face various obstacles, including budget limitations, staffing shortages, resource constraints, and cooperation with relevant agencies. To enhance their contributions, Ditpolair Baharkam Polri needs to increase their budget allocation, personnel, resources, and collaboration with relevant authorities. By improving their contributions, Ditpolair Baharkam Polri can effectively play a more substantial role in preventing and combating narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia, ultimately ensuring the security and well-being of the population. A normative legal approach was chosen for this study as it aimed to analyze the legislative regulations governing narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia. Secondary data sources were used to gain a broader understanding of the research issue, while primary data sources provided in-depth insights from knowledgeable informants. Qualitative juridical analysis was employed to analyze both secondary and primary data to address the research questions. Ditpolair Baharkam Polri plays a pivotal role in addressing narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions. This is evident through various legal, technical, and collaborative aspects. Legally, Ditpolair Baharkam Polri is vested with the authority to patrol, investigate, and prosecute narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions, as stipulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. From a technical perspective, they possess the skills and capabilities required for patrolling, investigating, and prosecuting narcotics smuggling in the maritime areas, acquired through training and education provided to their personnel. Moreover, they c
Penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Direktorat Kepolisian Perairan Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut. Namun, Direktorat Kepolisian Perairan Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, personel, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan instansi terkait. Namun, Ditpolair Baharkam Polri menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan tugasnya, antara lain luas wilayah perairan laut Nusantara yang besar, teknologi yang digunakan, dan kerja sama dengan instansi terkait. Untuk meningkatkan kontribusinya, Ditpolair Baharkam Polri perlu meningkatkan anggaran, personel, sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan instansi terkait. Dengan peningkatan kontribusinya, Ditpolair Baharkam Polri dapat berperan lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia, sehingga keamanan dan kenyamanan masyarakat dapat terjaga. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Data sekunder digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti, sedangkan data primer digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari narasumber yang kompeten. Analisis yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ditpolair Baharkam Polri memiliki peranan penting dalam menangani tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek yuridis, teknis, dan kerja sama. Dari aspek yuridis, Ditpolair Baharkam Polri memiliki kewenangan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari aspek teknis, Ditpolair Baharkam Polri memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika di wilayah perairan laut Nusantara. Kemampuan dan keterampilan tersebut diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada personel Ditpolair Baharkam Polri. Selain itu, Ditpolair Baharkam Polri juga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Bea Cukai, TNI AL, dan instansi lainnya untuk mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika lewat jalur laut di Indonesia. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkotika. Kata Kunci: Ditpolair Baharkam Polri, Penanggulangan, Penyelundupan, Narkotika. / The smuggling of narcotics through maritime routes in Indonesia poses a significant threat to the safety and well-being of its citizens. The Indonesian National Police's Water Police (Ditpolair Baharkam Polri) plays a crucial role in preventing and combating this criminal activity. However, they face various obstacles, including budget limitations, staffing shortages, resource constraints, and cooperation with relevant agencies. To enhance their contributions, Ditpolair Baharkam Polri needs to increase their budget allocation, personnel, resources, and collaboration with relevant authorities. By improving their contributions, Ditpolair Baharkam Polri can effectively play a more substantial role in preventing and combating narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia, ultimately ensuring the security and well-being of the population. A normative legal approach was chosen for this study as it aimed to analyze the legislative regulations governing narcotics smuggling through maritime routes in Indonesia. Secondary data sources were used to gain a broader understanding of the research issue, while primary data sources provided in-depth insights from knowledgeable informants. Qualitative juridical analysis was employed to analyze both secondary and primary data to address the research questions. Ditpolair Baharkam Polri plays a pivotal role in addressing narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions. This is evident through various legal, technical, and collaborative aspects. Legally, Ditpolair Baharkam Polri is vested with the authority to patrol, investigate, and prosecute narcotics smuggling in the Nusantara maritime regions, as stipulated by Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. From a technical perspective, they possess the skills and capabilities required for patrolling, investigating, and prosecuting narcotics smuggling in the maritime areas, acquired through training and education provided to their personnel. Moreover, they c
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
