Pertanggung Jawaban Perusahaan Angkutan Terhadap Pencemaran Laut yang Disebabkan oleh Tumpahan Minyak Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Romualdo, Robert Yulion
Subject
LAW
Datestamp
2023-12-21 09:15:35
Abstract :
Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama untuk meneliti lebih mendalam mengenai : Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut. Kedua, untuk meneliti lebih mendalam penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis, adapun tehnik analisis data yang digunakan melalui data-data terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat Sementara itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan sarana untuk memperoleh dokumen hukum yang diperoleh dari teks perundang-undangan dan pendekatan analitis. yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini, ertanggungjawaban perdata atas penegakan hukum lingkungan hidup demi mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kapal tanker. doktrin pertanggungjawaban strict liability yang tertuang dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai strict liability dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.kedua, Dalam gagasannya UUPPLH terkait penyelesaian cukup memadai jika pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh pihak pencemar dan korban pencemaran ialah Warga negara Indonesia, maka UUPPLH merupakan peraturan yang bersifat Umbrella Act. / The purpose of this observe is first to study in extra depth concerning: the responsibility of the transportation employer for oil spills in ship cargo at sea which result in oil pollutants within the sea. 2nd, to have a look at more deeply regulation enforcement via civil elements for businesses that result in oil spills in deliver cargo at sea which result in oil pollutants in the sea based totally at the attitude of Indonesian country wide regulation.This research is normative legal research that considers research to analysis, while data analysis techniques are used through data collected from legal materials with descriptions through sentences Meanwhile, this research is also descriptive by using the approach of collecting legal documents in this research. documentary method. The documentary method is a means of obtaining legal documents obtained from statutory texts and an analytical approach. effective, orderly, and logical to simplify the analysis of the results of the problem formulation. The conclusion of this research is civil responsibility for enforcing environmental law to obtain compensation and environmental restoration costs due to pollution and environmental damage caused by tankers. The doctrine of strict liability as contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management adheres to the principle of absolute liability or what is often known as strict liability, which can be interpreted as a principle of responsibility that views mistakes as irrelevant to the dispute. related to adequate settlement if the pollution that occurs is caused by the polluter and the victim of pollution is an Indonesian citizen, then the UUPPLH is a regulation that is an Umbrella Act.
Tujuan dari penelitian ini yaitu Pertama untuk meneliti lebih mendalam mengenai : Pertanggungjawaban Perusahaan Angkutan terhadap tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut. Kedua, untuk meneliti lebih mendalam penegakan hukum melalui aspek perdata bagi perusahaan yang mengakibatkan tumpahnya minyak muatan kapal di laut yang mengakibatkan pencemaran minyak di laut berdasarkan perspektif hukum nasional Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempertimbangkan penelitian kepada analisis, adapun tehnik analisis data yang digunakan melalui data-data terkumpul dari bahan hukum dengan uraian melalui kalimat-kalimat Sementara itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan Pengumpulan dokumen hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumenter. Metode dokumenter merupakan sarana untuk memperoleh dokumen hukum yang diperoleh dari teks perundang-undangan dan pendekatan analitis. yang efektif, teratur, dan logis sehingga menyederhanakan analisis hasil terhadap perumusan masalah. Kesimpulan dari penelitian ini, ertanggungjawaban perdata atas penegakan hukum lingkungan hidup demi mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kapal tanker. doktrin pertanggungjawaban strict liability yang tertuang dalam Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut prinsip pertanggungjawaban mutlak atau yang sering dikenal sebagai strict liability dapat diartikan suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan.kedua, Dalam gagasannya UUPPLH terkait penyelesaian cukup memadai jika pencemaran yang terjadi diakibatkan oleh pihak pencemar dan korban pencemaran ialah Warga negara Indonesia, maka UUPPLH merupakan peraturan yang bersifat Umbrella Act. / The purpose of this observe is first to study in extra depth concerning: the responsibility of the transportation employer for oil spills in ship cargo at sea which result in oil pollutants within the sea. 2nd, to have a look at more deeply regulation enforcement via civil elements for businesses that result in oil spills in deliver cargo at sea which result in oil pollutants in the sea based totally at the attitude of Indonesian country wide regulation.This research is normative legal research that considers research to analysis, while data analysis techniques are used through data collected from legal materials with descriptions through sentences Meanwhile, this research is also descriptive by using the approach of collecting legal documents in this research. documentary method. The documentary method is a means of obtaining legal documents obtained from statutory texts and an analytical approach. effective, orderly, and logical to simplify the analysis of the results of the problem formulation. The conclusion of this research is civil responsibility for enforcing environmental law to obtain compensation and environmental restoration costs due to pollution and environmental damage caused by tankers. The doctrine of strict liability as contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management adheres to the principle of absolute liability or what is often known as strict liability, which can be interpreted as a principle of responsibility that views mistakes as irrelevant to the dispute. related to adequate settlement if the pollution that occurs is caused by the polluter and the victim of pollution is an Indonesian citizen, then the UUPPLH is a regulation that is an Umbrella Act.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
