Peranan Negara dalam Merawat Hubungan Gereja dengan Masyarakat Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Silitonga, Marudut Parulian
Subject
LAW
Datestamp
2024-02-01 05:32:26
Abstract :
ABSTRAK Judul Disertasi : PERANAN NEGARA DALAM MERAWAT HUBUNGAN GEREJA DENGAN MASYARAKAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kata Kunci : Peranan Negara, Hubungan, Gereja, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Peranan negara dalam hubungan gereja dan masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama atau salah satu agama, akan tetapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang berarti bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Agama dengan negara tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain, karena agama dan kepercayaan adalah sebagai modal dan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranan negara sebagai payung bersama ditengah keberagaman hidup masyarakat Indonesia harusnya dapat menjamin kebebasan beragama dimanapun diseluruh wilayah Indonesia tanpa ada paksaan dan halangan oleh pihak manapun. / ABSTRACT Title Disertation : THE ROLE OF THE STATE IN TREATING THE RELATIONSHIP WITH THE CHURCH WITH THE SOCIETY BASED ON PANCASILA AND THE 1945 ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Keyword : Peranan Negara, Hubungan, Gereja, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 The role of the state in the relationship between the church and Indonesian society which is diverse in diversity and based on Pancasila, whose first precept is Belief in the One and Only God, emphasizes that Indonesia is not a country based on religion or one religion, but Indonesia is a country that believes in God, which means it is not a secular country. separating religion from the state. Religion and state cannot be separated because both of them need each other, because religion and belief are the capital and spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The role of the state as a common umbrella in the midst of the diversity of Indonesian people's lives should be able to guarantee freedom of religion anywhere in all parts of Indonesia without any coercion or obstruction by any party.
ABSTRAK Judul Disertasi : PERANAN NEGARA DALAM MERAWAT HUBUNGAN GEREJA DENGAN MASYARAKAT BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Kata Kunci : Peranan Negara, Hubungan, Gereja, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Peranan negara dalam hubungan gereja dan masyarakat Indonesia yang berbhineka tunggal ika serta berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama atau salah satu agama, akan tetapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang berarti bukan negara sekuler yang memisahkan agama dengan negara. Agama dengan negara tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain, karena agama dan kepercayaan adalah sebagai modal dan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranan negara sebagai payung bersama ditengah keberagaman hidup masyarakat Indonesia harusnya dapat menjamin kebebasan beragama dimanapun diseluruh wilayah Indonesia tanpa ada paksaan dan halangan oleh pihak manapun. / ABSTRACT Title Disertation : THE ROLE OF THE STATE IN TREATING THE RELATIONSHIP WITH THE CHURCH WITH THE SOCIETY BASED ON PANCASILA AND THE 1945 ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Keyword : Peranan Negara, Hubungan, Gereja, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 The role of the state in the relationship between the church and Indonesian society which is diverse in diversity and based on Pancasila, whose first precept is Belief in the One and Only God, emphasizes that Indonesia is not a country based on religion or one religion, but Indonesia is a country that believes in God, which means it is not a secular country. separating religion from the state. Religion and state cannot be separated because both of them need each other, because religion and belief are the capital and spirit of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The role of the state as a common umbrella in the midst of the diversity of Indonesian people's lives should be able to guarantee freedom of religion anywhere in all parts of Indonesia without any coercion or obstruction by any party.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
