Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Hutabarat, Suhendra Asido
Subject
LAW
Datestamp
2024-02-07 06:16:59
Abstract :
ABSTRAK Judul Disertasi: PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA Pancasila sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa dan negara Indonesia mewajibkan segala hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk dengan sistem hukumnya. Dalam prakteknya bahwa putusan hakim dapat dibuat dengan menganut sistem common law dan civil law, hal ini mengindikasikan bahwa harus dikaji dan dibentuk suatu sistem bagaimana mengharmonisasikan sistem hukum yang berlaku. Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui a) Apakah penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum?; b) Mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?; c) Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Melalui penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif ditemukan bahwa semakin menguatnya pluralisme hukum dan inkonsistensi hakim di Indonesia dengan penerapan beberapa sistem hukum sekaligus yaitu hukum Islam, hukum adat, civil law dan common law maka mengacu pada supremasi Pancasila dalam Undang ? Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sehingga didalamnya harus selalu ada landasan kerangka batas yang ditetapkan oleh hukum (a fortiori), dan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law and rule of law). Perbaikan sistem meliputi sistem pendidikan hukum, pembaharuan sistem perundang-undangan atau kaidah hukum diseluruh lembaga hukum negara. Dalam sistem Pancasila sebagai grownnorm negara ditemukan adanya tujuan, keseluruhan (holism), saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, transformasi, adanya kecocokan satu sama lain (keterhubungan); dan adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Dalam sistem hukum Pancasila, hakim dalam putusannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dari Pancasila sebagaimana irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rumusan sumpah seorang hakim dalam memutuskan perkara serta dalam menjalankan tugas yustisialnya berdasarkan konsep independence of judiciary judicial accountability, integrity dan transparency atas prinsip legal responsibility dan social responsibility. Sistem Hukum Pancasila dibuat menjadi hukum progresif perspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang penegakan hukumnya didasarkan pada Undang - Undang yang kemudian dibentuk oleh lembaga legislatif, akan tetapi jika dalam perjalanannya undang-undang tidak mengatur atau tidak jelas pengaturannya atau tidak ada yurisprudensi maka barulah penegak hukum dalam hal ini kebebasan hakim dalam membuat pertimbangan dan Keputusan sendiri berdasarkan nilai-nilai keadilan. Ini akan menjadi solusi sistem hukum bisa diharmonisasikan. Pasal-pasal hukum di dalam hukum progresif adalah denyut nadi keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan sistem hukum pancasila. Penerapan sistem hukum melalui prismatika hukum melalui proses penyusunan, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan sumber-sumber hukum materiil dan formal. Penentuan sistem hukum pancasila didasarkan pada hakekatnya sudah memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis berdasarkan seluruh komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum dan tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori serta dalam menetapkan sistem hukum pancasila diukur dengan principles of legality. Kata Kunci: Pancasila, Hakim, Sistem Hukum Pancasila. / ABSTRACT Disertation Title: PANCASILA AS THE SOURCE OF ALL SOURCES OF STATE LAW TO REALIZE LEGAL CERTAINTY AND LEGAL JUSTICE IN JUDGES' DECISIONS REVIEWED FROM THE LEGAL SYSTEM THAT APPLIES IN INDONESIA Pancasila, as the way of life and identity of the Indonesian nation and state, requires that everything concerning the interests of the Indonesian nation and state be based on Pancasila, including its legal system. In practice, the judge's decision can be made by adhering to the common law and civil law systems; this indicates that a system must be studied and formed on how to harmonize the applicable legal system. This dissertation aims to find out: a) Does the application of legal certainty and enforcement by judges in Indonesia guarantee legal certainty and justice?; b) Why do court decisions in the practice of the legal system in Indonesia not guarantee substantial justice in accordance with Pancasila as the source of all sources of stat
ABSTRAK Judul Disertasi: PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM DITINJAU DARI SISTEM HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA Pancasila sebagai pandangan hidup dan identitas bangsa dan negara Indonesia mewajibkan segala hal yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara Indonesia berdasarkan Pancasila termasuk dengan sistem hukumnya. Dalam prakteknya bahwa putusan hakim dapat dibuat dengan menganut sistem common law dan civil law, hal ini mengindikasikan bahwa harus dikaji dan dibentuk suatu sistem bagaimana mengharmonisasikan sistem hukum yang berlaku. Disertasi ini bertujuan untuk mengetahui a) Apakah penerapan kepastian dan penegakan hukum oleh hakim di Indonesia sudah menjamin kepastian dan keadilan hukum?; b) Mengapa putusan pengadilan dalam praktek sistem hukum di Indonesia tidak menjamin adanya keadilan substansial sesuai dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara?; c) Bagaimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Melalui penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif ditemukan bahwa semakin menguatnya pluralisme hukum dan inkonsistensi hakim di Indonesia dengan penerapan beberapa sistem hukum sekaligus yaitu hukum Islam, hukum adat, civil law dan common law maka mengacu pada supremasi Pancasila dalam Undang ? Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara sehingga didalamnya harus selalu ada landasan kerangka batas yang ditetapkan oleh hukum (a fortiori), dan berdasarkan dengan dan oleh hukum (rule by law and rule of law). Perbaikan sistem meliputi sistem pendidikan hukum, pembaharuan sistem perundang-undangan atau kaidah hukum diseluruh lembaga hukum negara. Dalam sistem Pancasila sebagai grownnorm negara ditemukan adanya tujuan, keseluruhan (holism), saling berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, transformasi, adanya kecocokan satu sama lain (keterhubungan); dan adanya kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu. Dalam sistem hukum Pancasila, hakim dalam putusannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dari Pancasila sebagaimana irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai rumusan sumpah seorang hakim dalam memutuskan perkara serta dalam menjalankan tugas yustisialnya berdasarkan konsep independence of judiciary judicial accountability, integrity dan transparency atas prinsip legal responsibility dan social responsibility. Sistem Hukum Pancasila dibuat menjadi hukum progresif perspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang penegakan hukumnya didasarkan pada Undang - Undang yang kemudian dibentuk oleh lembaga legislatif, akan tetapi jika dalam perjalanannya undang-undang tidak mengatur atau tidak jelas pengaturannya atau tidak ada yurisprudensi maka barulah penegak hukum dalam hal ini kebebasan hakim dalam membuat pertimbangan dan Keputusan sendiri berdasarkan nilai-nilai keadilan. Ini akan menjadi solusi sistem hukum bisa diharmonisasikan. Pasal-pasal hukum di dalam hukum progresif adalah denyut nadi keadilan yang hidup di dalam masyarakat dengan sistem hukum pancasila. Penerapan sistem hukum melalui prismatika hukum melalui proses penyusunan, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan sumber-sumber hukum materiil dan formal. Penentuan sistem hukum pancasila didasarkan pada hakekatnya sudah memenuhi persyaratan filosofis, politis, yuridis, dan sosiologis berdasarkan seluruh komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum dan tidak melanggar asas lex superiori derogat legi inferiori serta dalam menetapkan sistem hukum pancasila diukur dengan principles of legality. Kata Kunci: Pancasila, Hakim, Sistem Hukum Pancasila. / ABSTRACT Disertation Title: PANCASILA AS THE SOURCE OF ALL SOURCES OF STATE LAW TO REALIZE LEGAL CERTAINTY AND LEGAL JUSTICE IN JUDGES' DECISIONS REVIEWED FROM THE LEGAL SYSTEM THAT APPLIES IN INDONESIA Pancasila, as the way of life and identity of the Indonesian nation and state, requires that everything concerning the interests of the Indonesian nation and state be based on Pancasila, including its legal system. In practice, the judge's decision can be made by adhering to the common law and civil law systems; this indicates that a system must be studied and formed on how to harmonize the applicable legal system. This dissertation aims to find out: a) Does the application of legal certainty and enforcement by judges in Indonesia guarantee legal certainty and justice?; b) Why do court decisions in the practice of the legal system in Indonesia not guarantee substantial justice in accordance with Pancasila as the source of all sources of stat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
