Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja Model CIPP di Kota Ambon
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Ete, Delta
Subject
EDUCATION
Datestamp
2024-03-27 02:06:00
Abstract :
Delta Ete , Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Model CIPP di Kota Ambon?.Kantor Kotamadya Ambon , Tesis ,Jakarta : Program Managemen Pendidikan Pascasarjana Univerisitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023 Guru merupakan motor penggerak yang memegang peranan penting baik dari segi Knowledge maupun koknitif pertumbuhan anak. Sebagai pilar utama dalam dunia pendidikan kesejahteraan guru masih sangat tertinggal. Kebijakan pemerintah yang diambil untuk menyetarakan hak guru yang telah melayani pada dunia pendidikan bertahun- tahun adalah dengan mebuat kebijakan yang dapat mempermudah seluruh guru yang terdaftar sebagai guru honorer untuk memiliki kesetaraan dengan semua ASN. Oleh sebab itu maka pemerintah membuat sebuah kebijakan sejak tahun 2021 untuk menyamaratan hak bagi setiap guru honorer yaitu dengan menetapkan Kebijakan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.kebijakan ini bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi semua guru honorer di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan peleksanaan seleksi PPPK di kota Ambon dengan menggunakan model CIPP atau conteks, input, proses dan produk pada kantor pemerintahan Kota Ambon selaku Pelaksana Kegiatan seleksi PPPK. Penelitian ini menggunakan model descriptive serta pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif. Data dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD kota Ambon serta pembagian kuesioner kepada setiap guru peserta PPPK. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja merupakan salah satu kebijakan yang baik yang membantu seorang guru honorer untuk mendapatakan hak yang sama dengan ASN namun juga meberitaukan bahwa kebijakan ini bukanlah kebiajakan yang mampu mengakomodir seluru guru honorer untuk dapat menerima hak tersebut penyebabnya adalah serng terjadi kendala teknis dilapangan baik dari segi pelamar maupun dari segi teknis oleh karena itu kebijakan ini yang masih akan terus dilakaukan diharapkan lewat evaluasi ini peserta maupun pihak pemerintah dalam hal ini panselna Pusat dapat memepertimbangkan hal hal kecil yang telah menjadi sebab dari kendala yang di hadapi dilapangan.kontribusi penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan proses sebuah kebijakan. Kata Kunci : Evaluasi , Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja , Model CIPP. / Delta Ete, EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY ON PPPK SELECTION IN AMBON CITY. Ambon Municipal Office, Thesis, Jakarta : Indonesian Christian University Postgraduate Education Management Program Jakarta, 2023 Teachers are the driving force that plays an important role both in terms of Knowledge and cognitive growth of children. As the main pillar in the world of education, teacher welfare is still very behind. The government policy taken to equalize the rights of teachers who have served in the world of education for many years is to make policies that can make it easier for all teachers who are registered as honorary teachers to have equality with all civil servants. Therefore, the government has made a policy since 2021 to equalize the rights for every honorary teacher, namely by establishing a PPPK Policy or Government Employee with a Work agreement.this policy aims to provide equal rights for all honorary teachers in Indonesia. This study aims to evaluate the PPPK selection policy in Ambon city using the CIPP model or context, inputs, processes and products at the Ambon City government office as the Implementer of PPPK selection activities. This study used a descriptive model and qualitative data collection. The data was conducted through interviews with the Head of the Education Office and the Head of the BKD in Ambon city as well as the distribution of questionnaires to each teacher participating in PPPK. This study explains that the selection of government employees with an employment agreement is one of the good policies that help an honorary teacher to get the same rights as ASN, but also tells that this policy is not a policy that can accommodate all honorary teachers to be able to receive these rights, because there are technical obstacles in the field both in terms of applicants and from a technical point of view, therefore this policy is not a policy that can accommodate all honorary teachers to be able to receive these rights. It is hoped that through this evaluation, participants and the government, in this case, the Central Committee can consider small things that have become the cause of the obstacles faced in the field.The contribution of this research can be one of the references for the government to consider the process of a policy. Keywords: Evaluation, Government employee with Work agreement, CIPP Mode
Delta Ete , Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Model CIPP di Kota Ambon?.Kantor Kotamadya Ambon , Tesis ,Jakarta : Program Managemen Pendidikan Pascasarjana Univerisitas Kristen Indonesia Jakarta, 2023 Guru merupakan motor penggerak yang memegang peranan penting baik dari segi Knowledge maupun koknitif pertumbuhan anak. Sebagai pilar utama dalam dunia pendidikan kesejahteraan guru masih sangat tertinggal. Kebijakan pemerintah yang diambil untuk menyetarakan hak guru yang telah melayani pada dunia pendidikan bertahun- tahun adalah dengan mebuat kebijakan yang dapat mempermudah seluruh guru yang terdaftar sebagai guru honorer untuk memiliki kesetaraan dengan semua ASN. Oleh sebab itu maka pemerintah membuat sebuah kebijakan sejak tahun 2021 untuk menyamaratan hak bagi setiap guru honorer yaitu dengan menetapkan Kebijakan PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.kebijakan ini bertujuan untuk memberikan hak yang sama bagi semua guru honorer di indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan peleksanaan seleksi PPPK di kota Ambon dengan menggunakan model CIPP atau conteks, input, proses dan produk pada kantor pemerintahan Kota Ambon selaku Pelaksana Kegiatan seleksi PPPK. Penelitian ini menggunakan model descriptive serta pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif. Data dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD kota Ambon serta pembagian kuesioner kepada setiap guru peserta PPPK. Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja merupakan salah satu kebijakan yang baik yang membantu seorang guru honorer untuk mendapatakan hak yang sama dengan ASN namun juga meberitaukan bahwa kebijakan ini bukanlah kebiajakan yang mampu mengakomodir seluru guru honorer untuk dapat menerima hak tersebut penyebabnya adalah serng terjadi kendala teknis dilapangan baik dari segi pelamar maupun dari segi teknis oleh karena itu kebijakan ini yang masih akan terus dilakaukan diharapkan lewat evaluasi ini peserta maupun pihak pemerintah dalam hal ini panselna Pusat dapat memepertimbangkan hal hal kecil yang telah menjadi sebab dari kendala yang di hadapi dilapangan.kontribusi penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk mempertimbangkan proses sebuah kebijakan. Kata Kunci : Evaluasi , Pegawai pemerintah dengan perjanjian Kerja , Model CIPP. / Delta Ete, EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICY ON PPPK SELECTION IN AMBON CITY. Ambon Municipal Office, Thesis, Jakarta : Indonesian Christian University Postgraduate Education Management Program Jakarta, 2023 Teachers are the driving force that plays an important role both in terms of Knowledge and cognitive growth of children. As the main pillar in the world of education, teacher welfare is still very behind. The government policy taken to equalize the rights of teachers who have served in the world of education for many years is to make policies that can make it easier for all teachers who are registered as honorary teachers to have equality with all civil servants. Therefore, the government has made a policy since 2021 to equalize the rights for every honorary teacher, namely by establishing a PPPK Policy or Government Employee with a Work agreement.this policy aims to provide equal rights for all honorary teachers in Indonesia. This study aims to evaluate the PPPK selection policy in Ambon city using the CIPP model or context, inputs, processes and products at the Ambon City government office as the Implementer of PPPK selection activities. This study used a descriptive model and qualitative data collection. The data was conducted through interviews with the Head of the Education Office and the Head of the BKD in Ambon city as well as the distribution of questionnaires to each teacher participating in PPPK. This study explains that the selection of government employees with an employment agreement is one of the good policies that help an honorary teacher to get the same rights as ASN, but also tells that this policy is not a policy that can accommodate all honorary teachers to be able to receive these rights, because there are technical obstacles in the field both in terms of applicants and from a technical point of view, therefore this policy is not a policy that can accommodate all honorary teachers to be able to receive these rights. It is hoped that through this evaluation, participants and the government, in this case, the Central Committee can consider small things that have become the cause of the obstacles faced in the field.The contribution of this research can be one of the references for the government to consider the process of a policy. Keywords: Evaluation, Government employee with Work agreement, CIPP Mode
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
