Abstract :
Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada semua negara di seluruh
dunia, dengan sektor kesehatan dan ekonomi yang paling terpengaruh. Penyebaran
virus yang cepat telah menyebabkan peningkatan aktivitas manusia di rumah,
mempengaruhi ekonomi dan mempengaruhi bisnis, pekerjaan, dan kehidupan sosial
secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia telah mengakui pandemi sebagai krisis
nasional dan darurat nasional. Secara ringkas, pandemi Covid-19 telah memiliki
dampak yang signifikan pada berbagai sektor, termasuk kesehatan, ekonomi,
kehidupan sosial, dan pekerjaan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah
untuk mengatasi krisis ini dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case
Approach). Bahan pustaka yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah
perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, website dan sebagainya
yang berkaitan dengan Covid-19, PHK, dan force majeure.
Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tidak
selalu disebabkan oleh keadaan yang memaksa atau force majeure; PHK harus
dibuktikan oleh perusahaan bahwa pandemi mempengaruhi kelangsungan
operasional perusahaan, yang berarti perusahaan harus melakukan PHK. Dalam hal
ini juga apa yang menjadi hak pekerja harus tetap diberikan kepada pekerja,
sehingga kelangsungan hidup pekerja dapat terjamin dan terpenuhi. Dan dalam
penegakan hukum, hakim sudah menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Covid-19, Force
Majeure. / The global impact of the Covid-19 pandemic has been substantial,
particularly affecting the health and economic sectors across all countries. The
virus's swift spread has resulted in heightened domestic activities, influencing
the economy and disrupting businesses, employment, and overall social life.
The Indonesian government has officially acknowledged the pandemic as a
national crisis and emergency. In summary, the Covid-19 pandemic has deeply
affected various facets, encompassing health, the economy, social interactions,
and employment. To address this crisis, the government has implemented
measures to mitigate its effects and safeguard the safety and welfare of the
workforce.
This study uses a method of normative jurisprudence with a legal
approach (Statute Approach) and a case approach. (Case Approach). The
library materials used in this writing are laws, court rulings, books, journals,
websites and so on related to Covid-19, termination of employment, and force
majeure.
The findings of this research indicate that a company undergoing the
challenges of the Covid-19 pandemic doesn't automatically qualify for force
majeure; the company is required to demonstrate that the pandemic
significantly impacts the viability of its operations, necessitating certain
actions. Additionally, the rights of the workers must be upheld in such cases,
ensuring their well-being and satisfaction. In legal proceedings, judges are
tasked with enforcing the law in accordance with the principles of justice and
the rule of law. Keywords : Termination of Employment, Covid-
19, Force Majeure.