Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam
Perspektif Ketatanegaraan Republik Indonesia Dilihat dari
UUD 1945 dan Konsep Negara Demokrasi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Butar-butar, Victor Julkifli
Subject
LAW
Datestamp
2024-04-19 03:34:43
Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan kaitannya dengan Negara Demokrasi. Selain itu juga untuk mengetahui implikasi yurudis dari adanya ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu pertama, UUD 1945 sebelum perubahan tidak ada pengaturan mengenai prosedur pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan namun dalam praktek yang terjadi, ada dua presiden yang diberhentikan di tengan masa jabatannya yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian setelah adanya perubahan UUD 1945 maka pengaturan mengenai alasan-alasan dan prosedur pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden sudah diatur lebih tegas yaitu diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan. Apabila DPR sebagai lembaga legislatif dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya berpendapat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka pendapat tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif untuk memeriksa dan memutus. KATA KUNCI : impeachment, negara demokrasi, UUD 1945
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1945 baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan kaitannya dengan Negara Demokrasi. Selain itu juga untuk mengetahui implikasi yurudis dari adanya ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan yang diatur dalam UUD 1945 setelah perubahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian yang bersifat preskriptif merupakan penelitian hukum dalam rangka untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu pertama, UUD 1945 sebelum perubahan tidak ada pengaturan mengenai prosedur pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden dalam masa jabatan namun dalam praktek yang terjadi, ada dua presiden yang diberhentikan di tengan masa jabatannya yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian setelah adanya perubahan UUD 1945 maka pengaturan mengenai alasan-alasan dan prosedur pemberhentian presiden dan/ atau wakil presiden sudah diatur lebih tegas yaitu diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 hasil perubahan. Apabila DPR sebagai lembaga legislatif dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya berpendapat bahwa presiden dan/ atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka pendapat tersebut harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudikatif untuk memeriksa dan memutus. KATA KUNCI : impeachment, negara demokrasi, UUD 1945
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
