Strategi Masyarakat Sipil dalam Mempengaruhi
Perubahan Kebijakan Pemerintah : Studi Advokasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada
Tahun 2017 Terhadap Implementasi UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Lobo, Petraritos Antarixoni Ami Kana
Subject
SOCIAL SCIENCES
Datestamp
2024-10-04 10:22:24
Abstract :
Pajak dan retribusi daerah yang dimuat dalam UU No.29 tahun 2009 merupakan payung hukum bagi pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat. Pungutan yang terdiri atas pajak dan retribusi merupakan pemasukan terbesar bagi negara, kehadiran pajak dan retribusi daerah juga tidak hanya soal budget tetapi pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang perjalalan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah selama ini, terdapat masalah yang sangat signifikan yaitu adanya pasal-pasal yang bermasal dalam implementasinya antara lain yaitu Pasal 32 ayat 1,2,3, pasal 35 ayat 1, tentang pajak Hotel, pasal 37 ayat 1,2,3, pasal 40 ayat 1, tentang Pajak restorant, pasal 54 ayat 1,2, pasal 55 ayat 1,2,3,4 tentang Pajak penerangan jalan. Pasal-pasal ini begitu memberatkan para pelaku usaha didaerah dan juga membuat pemerintah daerah merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut. Masalah terkait dengan implementasi UU ini, menarik perhatian KPPOD sebagai civil society untuk melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh KPPOD bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar merubah UU tersebut. Sebagai salah satu civil society yang mempunyai fokus terhadap otonomi daerah dalam hal ini adalah dalam sektor ekonomi, KPPOD memiliki 2 pilihan strategi advokasi yang akan dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yaitu pra advokasi dan advokasi. Pra advokasi terdiri dari mapping kebijakan, kajian berbasis bukti, pelibatan stekholder sejak awal, dan berjejaring. Sedangkan untuk avokasinya terdiri atas diskusi media, seminar, roadshow ke kementrian lembaga/DPR, dan dokumentasi kajian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang analisisnya menekankan kepada nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, landasan teori yang digunakan adalah teori civil society dan teori advokasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU No.28 Tahun 2009 titik beratnya masih pada fungsi budgeter dari pajak dan retribusi. Kedua pengutan ini masih berlandaskan pada pendapatan bagi daerah daripada menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya kualitas palayanan dan infrastruktur yang semestinya dinikmati publik sebagai pembayar pajak. Titik berat dari UU ini terlihat dari adanya pasal-pasal yang memberatkan masyarakat terutama para pelaku usaha. Masalah ini ditemukan oleh KPPOD ketika turun lapangan, sehingga KPPOD merasa bahwa UU tersebut harus di advokasi agar pemerintah dapat membuat UU baru yang bisa mengakomodir perjalanan pajak dan retribusi di daerah. Ketika upaya advokasi dilakukan KPPOD dengan berbagai strategi, saat itu pemerintah sedang menyiapkan draf revisi UU No.28 tahun 2009 dimana isi draf ini sama sekali tidak menjawab persoalan dari UU yang lama, sehingga pemerintah dan DPR menyepakati bahwa draf revisi ini tidak dilanjutkan dan tidak masuk ke progleknas tahun 2020. Kata Kunci: strategi advokasi KPPOD, Masyarakat Sipil, Kebijakan Pemerintah. / Taxes and local levies contained in Law No.29 of 2009 are a legal umbrella for the government in collecting taxes to the public. Levies consisting of taxes and levies constitute the largest revenue for the country, the presence of local taxes and levies is not only a matter of budget but local taxes and levies are directed to meet services to the public. During the course of Law No.28 of 2009 concerning regional taxes and levies, there have been very significant problems, namely the existence of articles originating in their implementation, including Article 32 paragraphs 1,2,3, Article 35 paragraph 1, concerning hotel taxes , article 37 paragraph 1,2,3, article 40 paragraph 1, concerning restorant tax, article 54 paragraph 1,2, article 55 paragraph 1,2,3,4 concerning street lighting tax. These articles are so burdensome for business actors in the region and also make local governments feel disadvantaged by these articles Problems related to the implementation of this Act, attracted the attention of KPPOD as a civil society to conduct advocacy. Advocacy carried out by KPPOD aims to influence the government to change the law. As one of the civil society that has a focus on regional autonomy in this case is in the economic sector, KPPOD has 2 choices of advocacy strategies that will be carried out to influence government policies namely pre advocacy and advocacy. Pre advocacy consists of policy mapping, evidence-based studies, stakeholder involvement from the start, and networking. As for the avocation, it consists of media discussions, seminars, roadshows to the ministries / institutions of the DPR, and documentation of policy studies. This research uses a descriptive qualitative approach whose analysis emphasizes the value or meaning containe
Pajak dan retribusi daerah yang dimuat dalam UU No.29 tahun 2009 merupakan payung hukum bagi pemerintah dalam memungut pajak kepada masyarakat. Pungutan yang terdiri atas pajak dan retribusi merupakan pemasukan terbesar bagi negara, kehadiran pajak dan retribusi daerah juga tidak hanya soal budget tetapi pajak dan retribusi daerah diarahkan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Sepanjang perjalalan UU No.28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah selama ini, terdapat masalah yang sangat signifikan yaitu adanya pasal-pasal yang bermasal dalam implementasinya antara lain yaitu Pasal 32 ayat 1,2,3, pasal 35 ayat 1, tentang pajak Hotel, pasal 37 ayat 1,2,3, pasal 40 ayat 1, tentang Pajak restorant, pasal 54 ayat 1,2, pasal 55 ayat 1,2,3,4 tentang Pajak penerangan jalan. Pasal-pasal ini begitu memberatkan para pelaku usaha didaerah dan juga membuat pemerintah daerah merasa dirugikan dengan pasal-pasal tersebut. Masalah terkait dengan implementasi UU ini, menarik perhatian KPPOD sebagai civil society untuk melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan oleh KPPOD bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah agar merubah UU tersebut. Sebagai salah satu civil society yang mempunyai fokus terhadap otonomi daerah dalam hal ini adalah dalam sektor ekonomi, KPPOD memiliki 2 pilihan strategi advokasi yang akan dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yaitu pra advokasi dan advokasi. Pra advokasi terdiri dari mapping kebijakan, kajian berbasis bukti, pelibatan stekholder sejak awal, dan berjejaring. Sedangkan untuk avokasinya terdiri atas diskusi media, seminar, roadshow ke kementrian lembaga/DPR, dan dokumentasi kajian kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang analisisnya menekankan kepada nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, landasan teori yang digunakan adalah teori civil society dan teori advokasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa UU No.28 Tahun 2009 titik beratnya masih pada fungsi budgeter dari pajak dan retribusi. Kedua pengutan ini masih berlandaskan pada pendapatan bagi daerah daripada menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya kualitas palayanan dan infrastruktur yang semestinya dinikmati publik sebagai pembayar pajak. Titik berat dari UU ini terlihat dari adanya pasal-pasal yang memberatkan masyarakat terutama para pelaku usaha. Masalah ini ditemukan oleh KPPOD ketika turun lapangan, sehingga KPPOD merasa bahwa UU tersebut harus di advokasi agar pemerintah dapat membuat UU baru yang bisa mengakomodir perjalanan pajak dan retribusi di daerah. Ketika upaya advokasi dilakukan KPPOD dengan berbagai strategi, saat itu pemerintah sedang menyiapkan draf revisi UU No.28 tahun 2009 dimana isi draf ini sama sekali tidak menjawab persoalan dari UU yang lama, sehingga pemerintah dan DPR menyepakati bahwa draf revisi ini tidak dilanjutkan dan tidak masuk ke progleknas tahun 2020. Kata Kunci: strategi advokasi KPPOD, Masyarakat Sipil, Kebijakan Pemerintah. / Taxes and local levies contained in Law No.29 of 2009 are a legal umbrella for the government in collecting taxes to the public. Levies consisting of taxes and levies constitute the largest revenue for the country, the presence of local taxes and levies is not only a matter of budget but local taxes and levies are directed to meet services to the public. During the course of Law No.28 of 2009 concerning regional taxes and levies, there have been very significant problems, namely the existence of articles originating in their implementation, including Article 32 paragraphs 1,2,3, Article 35 paragraph 1, concerning hotel taxes , article 37 paragraph 1,2,3, article 40 paragraph 1, concerning restorant tax, article 54 paragraph 1,2, article 55 paragraph 1,2,3,4 concerning street lighting tax. These articles are so burdensome for business actors in the region and also make local governments feel disadvantaged by these articles Problems related to the implementation of this Act, attracted the attention of KPPOD as a civil society to conduct advocacy. Advocacy carried out by KPPOD aims to influence the government to change the law. As one of the civil society that has a focus on regional autonomy in this case is in the economic sector, KPPOD has 2 choices of advocacy strategies that will be carried out to influence government policies namely pre advocacy and advocacy. Pre advocacy consists of policy mapping, evidence-based studies, stakeholder involvement from the start, and networking. As for the avocation, it consists of media discussions, seminars, roadshows to the ministries / institutions of the DPR, and documentation of policy studies. This research uses a descriptive qualitative approach whose analysis emphasizes the value or meaning containe
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
