Implementasi dan Pengaturan Hak Angket Berdasarkan
Hak-Hak Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif
Hukum Tata Negara
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Hutajulu, Alfiando
Subject
LAW
Datestamp
2024-05-07 03:11:41
Abstract :
Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga negara yang masuk kedalam ranah legislatif karna dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada hakikatnya ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya. Misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang. Penelitian ini termasuk metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang diperoleh. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara independen yang masuk kedalam ranah eksekutif, timbulnya lembaga negara independen tersebut banyak membawa implikasi terhadap posisi institusional, independensi lembaga negara independen, hubungan dengan lembaga negara lainnya, politis ketegangan hubungan dengan DPR dan pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen. KPK sendiri melakukan pelaksanaan suatu Undang-Undang yang merupakan hasil dari produk DPR tersebut sehingga DPR berhak melakukan pengawasan melalui Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang secara khusus KPK melakukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Hak Angket, Impelementasi terhadap Lembaga Negara Independen. / The People's Representative Council is a state institution that enters into legislative realm because the people's representative council holds the power to form laws and has legislative functions, budget functions, and functions supervision. In carrying out its functions, the House of Representatives has: the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express an opinion. In essence the third These functions have a close relationship and these three functions are always in contact with other functions. For example, when the DPR produces a law that then agreed together with the President, then the DPR must hold a function Supervision of the implementation of Law products. This research includes normative juridical methods. The data used is The author obtained the data source through literature study. Literature study This is done by reading, comparing and analyzing materials literature which is important for exploring and developing data obtained. The Corruption Eradication Commission is a state institution independence that enters the executive realm, the emergence of state institutions This independence has many implications for institutional positions, independence of independent state institutions, relationships with other state institutions, political tensions in relations with the DPR and institutional oversight of independent state institution. The Corruption Eradication Commission itself carries out the implementation of a law which is the result of the DPR's product so that the DPR has the right carry out supervision through the Right of Inquiry to carry out investigations into implementation of a law that the Corruption Eradication Commission specifically carries out Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Crimes Corruption Crime. Keywords: Right to Inquiry, Implementation of State Institutions Independent.
Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga negara yang masuk kedalam ranah legislatif karna dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pada hakikatnya ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan yang erat dan ketiga fungsi ini selalu bersentuhan dengan fungsi lainnya. Misalnya ketika DPR menghasilkan Undang-Undang yang kemudian disetujui bersama dengan Presiden, maka DPR harus mengadakan fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan produk Undang-Undang. Penelitian ini termasuk metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah penulis memperoleh sumber datanya melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, membandingkan serta menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang penting untuk menggali serta mengembangkan data-data yang diperoleh. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga negara independen yang masuk kedalam ranah eksekutif, timbulnya lembaga negara independen tersebut banyak membawa implikasi terhadap posisi institusional, independensi lembaga negara independen, hubungan dengan lembaga negara lainnya, politis ketegangan hubungan dengan DPR dan pengawasan kelembagaan terhadap lembaga negara independen. KPK sendiri melakukan pelaksanaan suatu Undang-Undang yang merupakan hasil dari produk DPR tersebut sehingga DPR berhak melakukan pengawasan melalui Hak Angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang yang secara khusus KPK melakukan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci : Hak Angket, Impelementasi terhadap Lembaga Negara Independen. / The People's Representative Council is a state institution that enters into legislative realm because the people's representative council holds the power to form laws and has legislative functions, budget functions, and functions supervision. In carrying out its functions, the House of Representatives has: the right of interpellation, the right of inquiry, and the right to express an opinion. In essence the third These functions have a close relationship and these three functions are always in contact with other functions. For example, when the DPR produces a law that then agreed together with the President, then the DPR must hold a function Supervision of the implementation of Law products. This research includes normative juridical methods. The data used is The author obtained the data source through literature study. Literature study This is done by reading, comparing and analyzing materials literature which is important for exploring and developing data obtained. The Corruption Eradication Commission is a state institution independence that enters the executive realm, the emergence of state institutions This independence has many implications for institutional positions, independence of independent state institutions, relationships with other state institutions, political tensions in relations with the DPR and institutional oversight of independent state institution. The Corruption Eradication Commission itself carries out the implementation of a law which is the result of the DPR's product so that the DPR has the right carry out supervision through the Right of Inquiry to carry out investigations into implementation of a law that the Corruption Eradication Commission specifically carries out Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Crimes Corruption Crime. Keywords: Right to Inquiry, Implementation of State Institutions Independent.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
