Abstract :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyebab dari
lemahnya fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR RI). DPR RI dinilai tidak maksimal dalam menjalankan fungsi
legislasi padahal kewenangan yang diberikan kepada DPR sudah sangat
besar setelah adanya amandemen UUD 1945.
Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan penyajian
data secara deskriptif, dan analisis kualitatif dengan menggunakan metode
deduktif yaitu dengan menguraikan hal yang bersifat umum menuju ke hal
yang bersifat khusus. Data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa
data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa hal yang yang
menyebabkan lemahnya fungsi legislasi DPR RI, disamping karena
regulasi pengaturan pembentukan Undang-undang yang tidak memaksa
untuk lembaga legislatif berkinerja maksimal, juga karena motivasi dan
komitmen moral dari anggota DPR RI yang dinilai masih minim hal
demikian diakibatkan tidak adanya keseriusan dari anggota DPR RI untuk
memperbaiki tata hukum di Indonesia sebagai akibat dari pengaturan dari
perekrutan bakal calon anggota DPR RI yang masih buram, akibatnya
masyarakat disediakan pilihan bakal calon anggota DPR RI yang belum
tentu teruji kapasitas dan kapabilitasnya. / The purpose of this study is to examine the causes of the weak
functioning of the legislature of the Indonesian House of Representatives
(DPR RI). The DPR RI is considered not optimal in carrying out the
legislative function even though the authority granted to the DPR has been
very large after the amendment of the 1945 Constitution.
This research was conducted in a juridical-normative manner by
presenting data descriptively, and qualitative analysis using a deductive
method that is by describing general things leading to specific things. The
data used in the study are in the form of data obtained from library
materials.
Based on the results of the study there are a number of things that
cause the weakness of the legislative function of the DPR RI, in addition
to regulations governing the formation of laws that do not force the
legislative body to perform optimally, also because of the motivation and
moral commitment of members of the DPR RI which are considered to be
minimal. the seriousness of members of the DPR RI to improve the legal
system in Indonesia as a result of the regulation of the recruitment of
prospective candidates for DPR RI who are still opaque, as a result the
community is provided with the choice of prospective members of the
DPR RI whose capacity and capabilities have not been tested.