Abstract :
Di era globalisasi dewasa ini perkembangan ilmu dan teknologi maju
dengan pesatnya. Hal ini juga terjadi di dalam sistem perbankan Indonesia
dimana pada salah satu produk perbankannya telah menghadirkan uang
elektronik (Electronic Money) sebagai alat pembayaran. Hal tersebut telah
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang
Uang Elektronik (Electronic Money). Namun kehadiran uang elektronik
ternyata masih perlu dikaji khususnya pada aspek perlindungan hukum
terhadap pengguna uang elektronik selaku konsumen.
Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan terkait
bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam
praktik teknologi finansial dan bagaimana pengaturan sistem uang elektronik
dalam pembayaran digital di Indonesia dan secara Internasional. Melalui
metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan
mempergunakan bahan hukum sekunder penulis menjawab permasalahan
tersebut sehingga mampu memberikan pengetahuan secara umum kepada
pembaca dan khususnya bagi penulis.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu perlindungan
hukum bagi pengguna uang elektronik dapat dilakukan melalui upaya
preventif dan upaya represif, dan terdapat beberapa peraturan yang mengatur
sistem uang elektronik baik secara perundangan nasional maupun
internasional. / In this era of globalization, the development of science and
technology is advancing rapidly. This also happens in the Indonesian
banking system where one of the banking products has presented electronic
money (Electronic Money) to be used as a payment system. This has been
regulated in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 about
Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 11/12/PBI/2009
concerning Electronic Money. But, the presence of electronic money still
needs to be studied. Especially in the aspect of legal protection for users of
electronic money as consumers.
In this thesis, the writer raises the issue related to the legal protection
of electronic money users in the practice of financial technology and how to
regulate the electronic money system in digital payments in Indonesia and
internationally. Through the method of normative legal studies with a
juridical approach and using secondary legal materials, the author answer
these problems so as to be able to provide general knowledge to readers and
especially to writers.
Based on the results of the study, the author concluded that legal
protection for users of electronic money can be done through preventive and
repressive efforts, and there are several regulations governing the electronic
money system both nationally and internationally.