Implikasi Hukum terhadap Kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris Berstatus Demisioner dalam Suatu Perseroan Terbatas
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Suhardiman, Daniel
Subject
LAW
Datestamp
2024-05-21 07:47:17
Abstract :
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UU 40/2007?) mengatur segala sesuatu yang terkait sejak berdiri hingga bubarnya suatu Perseroan Terbatas. Dalam praktik, terjadi suatu keadaan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sehingga berstatus demisioner karena belum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) untuk mengangkat kembali atau menggantinya dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner ini tidak diatur dalam UU 40/2007 mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, disatu sisi keberadaan Direksi dan Dewan Komisaris sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas, termasuk melaksanakan kewajiban kepada para karyawan, mitra usaha, klien, bahkan negara. Azas hukum memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menemukan hukum (rechtsvinding) bilamana hukum tidak mengatur suatu keadaan. Azas kebebasan memutus dan budaya hukum yang melatarbelakangi pemikiran seorang hakim dapat menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan putusan antar hakim. Oleh karena itu selain solusi tersebut diatas, upaya pencegahan juga dapat ditempuh sebagai suatu solusi. Notaris memiliki peran yang besar dalam penyusunan anggaran dasar yang mampu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul karena Direksi dan Dewan Komisaris demisioner, pelaksanaan good corporate goverance sebagai budaya perusahaan, dan pelaksanaan fiduciary duties yang dilaksanakan dengan business judgement rule yang baik. / Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company (?Law 40/2007?) regulates all aspects related to Limited Liability Company from the establishment until the dissolution thereof. In practice, there is a situation when the Board of Directors and Commissioners have ended their term of services, and there has not been held a General Meeting of Shareholders (?GMS?) to reappoint or replace the Board of Directors and Commissioners leading to the demissioners status in the company. The demissioners status of the Board of Directors and Commissioners is not specifically regulated in the Law 40/2007. There is no specific stipulation relating to the responsibility and/or authority that may or may not be done by the demissioners Board of Directors and Commissioners. On the other hand, the existence of Board of Directors and Commissioners is needed to carry out the business activities of Limited Liability Company, including carrying out obligations to employees, business partners, clients and even the state. The legal principle provides authority to the Court to legal finding (rechtsvinding) when the law does not regulate any specific situation. The principle of judiciary independence in decision making and cultivates the law which becoming the background of a judges? opinion and this can be a factor that causes differences of decisions among judges. Therefore, in addition to the solutions mentioned above, prevention efforts can also be an option. The notary has a major role in preparing the articles of association that is capable of resolving problems that may arise due to the demissioners status of Board of Directors and the Commissioners, the implementation of good corporate governance as a corporate culture and fiduciary duties carried out with good business judgement rules.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UU 40/2007?) mengatur segala sesuatu yang terkait sejak berdiri hingga bubarnya suatu Perseroan Terbatas. Dalam praktik, terjadi suatu keadaan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sehingga berstatus demisioner karena belum diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (?RUPS?) untuk mengangkat kembali atau menggantinya dengan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Direksi dan Dewan Komisaris Demisioner ini tidak diatur dalam UU 40/2007 mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya, disatu sisi keberadaan Direksi dan Dewan Komisaris sangat dibutuhkan keberadaannya untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan Terbatas, termasuk melaksanakan kewajiban kepada para karyawan, mitra usaha, klien, bahkan negara. Azas hukum memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menemukan hukum (rechtsvinding) bilamana hukum tidak mengatur suatu keadaan. Azas kebebasan memutus dan budaya hukum yang melatarbelakangi pemikiran seorang hakim dapat menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan putusan antar hakim. Oleh karena itu selain solusi tersebut diatas, upaya pencegahan juga dapat ditempuh sebagai suatu solusi. Notaris memiliki peran yang besar dalam penyusunan anggaran dasar yang mampu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul karena Direksi dan Dewan Komisaris demisioner, pelaksanaan good corporate goverance sebagai budaya perusahaan, dan pelaksanaan fiduciary duties yang dilaksanakan dengan business judgement rule yang baik. / Law Number 40 year 2007 concerning Limited Liability Company (?Law 40/2007?) regulates all aspects related to Limited Liability Company from the establishment until the dissolution thereof. In practice, there is a situation when the Board of Directors and Commissioners have ended their term of services, and there has not been held a General Meeting of Shareholders (?GMS?) to reappoint or replace the Board of Directors and Commissioners leading to the demissioners status in the company. The demissioners status of the Board of Directors and Commissioners is not specifically regulated in the Law 40/2007. There is no specific stipulation relating to the responsibility and/or authority that may or may not be done by the demissioners Board of Directors and Commissioners. On the other hand, the existence of Board of Directors and Commissioners is needed to carry out the business activities of Limited Liability Company, including carrying out obligations to employees, business partners, clients and even the state. The legal principle provides authority to the Court to legal finding (rechtsvinding) when the law does not regulate any specific situation. The principle of judiciary independence in decision making and cultivates the law which becoming the background of a judges? opinion and this can be a factor that causes differences of decisions among judges. Therefore, in addition to the solutions mentioned above, prevention efforts can also be an option. The notary has a major role in preparing the articles of association that is capable of resolving problems that may arise due to the demissioners status of Board of Directors and the Commissioners, the implementation of good corporate governance as a corporate culture and fiduciary duties carried out with good business judgement rules.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
