Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asasi Manusia dalam
Putusan Hukuman Mati
(Studi kasus Putusan Nomor: 145PK/PID.SUS/2016/MA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Sirait, Efraim Hasudungan A
Subject
LAW
Datestamp
2024-05-24 07:25:32
Abstract :
Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa oleh karena itu pengingkaran atas-NYA berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungu, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang di terima oleh Negara Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia, sangat terkait dengan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana Kedudukan Hukum beradasarkan Asas hukum ?Lex Superior derogat legi Imperior? yang berarti Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan Hukum yang rendah. adanya Undang?undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dimana Hak-hak yang didapat setiap manusia dari ia Lahir sampai meninggal. dan itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Perumusan masalah yang terkandung dalam Penelitian ini adalah Konsep Hak Asassi Manusia terhadap pelaksanaan hukuman mati dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pidana Mati dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 145PK/PID.SUS/2016/MA Tanggal 22 Juli 2016. Penelitian ini merupakan Hukum Normatif. Hasil dari Penelitian ini bahwa Pidana Mati telah melanggar Instrumen?insturmen Hak Asasi Manusia Baik tingkat hukum Nasional maupun Internasional. / Human rights are a gift from God Almighty, therefore, to deny Him means to deny the dignity of humanity. The government is obliged and responsible for respecting, protecting, upholding, and promoting human rights as regulated in laws, statutory regulations, and international law on human rights accepted by the Republic of Indonesia. Human Rights are closely related to the Indonesian Constitution or the 1945 Constitution. The legal position is based on the legal principle "Lex Superior derogat legi Imperior" which means that higher laws override lower laws. the existence of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, where rights are obtained by every human being from birth to death. and it is absolute and inviolable. The formulation of the problem contained in this research is the concept of human rights on the implementation of the death penalty and the judge's legal considerations in deciding the death penalty in the case review number 145PK/PID.SUS/2016/MA dated 22 July 2016. This research is a normative law. The result of this research is that the death penalty violates human rights instruments both at the national and international legal levels.
Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa oleh karena itu pengingkaran atas-NYA berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungu, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, dan hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang di terima oleh Negara Republik Indonesia. Hak Asasi Manusia, sangat terkait dengan Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana Kedudukan Hukum beradasarkan Asas hukum ?Lex Superior derogat legi Imperior? yang berarti Hukum yang lebih tinggi mengesampingkan Hukum yang rendah. adanya Undang?undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dimana Hak-hak yang didapat setiap manusia dari ia Lahir sampai meninggal. dan itu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Perumusan masalah yang terkandung dalam Penelitian ini adalah Konsep Hak Asassi Manusia terhadap pelaksanaan hukuman mati dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Pidana Mati dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 145PK/PID.SUS/2016/MA Tanggal 22 Juli 2016. Penelitian ini merupakan Hukum Normatif. Hasil dari Penelitian ini bahwa Pidana Mati telah melanggar Instrumen?insturmen Hak Asasi Manusia Baik tingkat hukum Nasional maupun Internasional. / Human rights are a gift from God Almighty, therefore, to deny Him means to deny the dignity of humanity. The government is obliged and responsible for respecting, protecting, upholding, and promoting human rights as regulated in laws, statutory regulations, and international law on human rights accepted by the Republic of Indonesia. Human Rights are closely related to the Indonesian Constitution or the 1945 Constitution. The legal position is based on the legal principle "Lex Superior derogat legi Imperior" which means that higher laws override lower laws. the existence of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, where rights are obtained by every human being from birth to death. and it is absolute and inviolable. The formulation of the problem contained in this research is the concept of human rights on the implementation of the death penalty and the judge's legal considerations in deciding the death penalty in the case review number 145PK/PID.SUS/2016/MA dated 22 July 2016. This research is a normative law. The result of this research is that the death penalty violates human rights instruments both at the national and international legal levels.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
