Analisa Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/Pn
Mks Tentang Tindak Pidana Perbankan
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Simamora, Hezkiel Horison
Subject
LAW
Datestamp
2024-05-30 08:12:51
Abstract :
Sejarah perbankan yang usianya telah ribuan tahun sejak peradaban Babilonia telah menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban manusia. Sehubungan dengan aktivitas perbankan yang sangat rentan terhadap kejahatan, pihak bank diwajibkan untuk tetap menerapkan salah satu prinsip utama dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian. Berbagai upaya tetap harus dikedepankan dalam membina sistem perbankan yang sehat. Rumusan masalah dalam data penelitian ini, (1) Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Oknum Bank yang melakukan Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks dan (2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Perbankan yang dilkakukan oleh seorang Teller Bank menurut Ketentuan Hukum Pidana yang berlaku dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat kejahatan. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan termasuk kedalam kategori kejahatan. Seharusnya Terdakwa dapat dijerat Pasal 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menurut penulis hal tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini.Seharusnya Penuntut Umum dengan seminimal-minimalnya membuat surat dakwaam dalam bentuk Surat Dakwaan Primair Subsidair agar surat dakwaan tetap dapatmenjerat si pelaku apabila dakwaan yang pertama tidak terbukti. / The history of banking which is thousands of years old since the Babylonian civilization has shown that banking has a very important role in human civilization. In connection with banking activities which are very vulnerable to crime, banks are required to continue to apply one of the main principles in banking, namely the principle of prudence. Various efforts must still be put forward in fostering a sound banking system. The formulation of the problem in this research data, (1) Criminal Legal Consequences for Bank Persons who commit Banking Crimes in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks and (2) Proof of criminal elements in Banking Crimes that carried out by a Bank Teller according to the provisions of the applicable Criminal Law in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks. In accordance with the type of normative juridical research used, the legal materials used are sourced from secondary data. The secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.The nature of the crime committed by the Defendant is criminal. Article 49 paragraph (1) letter a is included in the category of crime. The defendant should be charged with Article 32 of the Information and Trsansaction Electronic Law because according to the author it can be applied in this case. the first is not proven.
Sejarah perbankan yang usianya telah ribuan tahun sejak peradaban Babilonia telah menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam peradaban manusia. Sehubungan dengan aktivitas perbankan yang sangat rentan terhadap kejahatan, pihak bank diwajibkan untuk tetap menerapkan salah satu prinsip utama dalam perbankan, yaitu prinsip kehati-hatian. Berbagai upaya tetap harus dikedepankan dalam membina sistem perbankan yang sehat. Rumusan masalah dalam data penelitian ini, (1) Konsekuensi Hukum Pidana terhadap Oknum Bank yang melakukan Tindak Pidana Perbankan dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks dan (2) Pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tindak Pidana Perbankan yang dilkakukan oleh seorang Teller Bank menurut Ketentuan Hukum Pidana yang berlaku dalam Putusan Nomor: 748/Pid.Sus/2019/PN Mks. Sesuai dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bersifat kejahatan. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan termasuk kedalam kategori kejahatan. Seharusnya Terdakwa dapat dijerat Pasal 32 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena menurut penulis hal tersebut dapat diterapkan dalam kasus ini.Seharusnya Penuntut Umum dengan seminimal-minimalnya membuat surat dakwaam dalam bentuk Surat Dakwaan Primair Subsidair agar surat dakwaan tetap dapatmenjerat si pelaku apabila dakwaan yang pertama tidak terbukti. / The history of banking which is thousands of years old since the Babylonian civilization has shown that banking has a very important role in human civilization. In connection with banking activities which are very vulnerable to crime, banks are required to continue to apply one of the main principles in banking, namely the principle of prudence. Various efforts must still be put forward in fostering a sound banking system. The formulation of the problem in this research data, (1) Criminal Legal Consequences for Bank Persons who commit Banking Crimes in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks and (2) Proof of criminal elements in Banking Crimes that carried out by a Bank Teller according to the provisions of the applicable Criminal Law in Decision Number: 748/Pid.Sus/2019/Pn Mks. In accordance with the type of normative juridical research used, the legal materials used are sourced from secondary data. The secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.The nature of the crime committed by the Defendant is criminal. Article 49 paragraph (1) letter a is included in the category of crime. The defendant should be charged with Article 32 of the Information and Trsansaction Electronic Law because according to the author it can be applied in this case. the first is not proven.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
