Pengendalian Risiko Implementasi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 oleh Komisi V
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Periode 2019 – 2024
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Tangketasik, Rinelda Bandaso
Subject
SOCIAL SCIENCES
Datestamp
2024-06-12 06:19:27
Abstract :
Pengendalian Risiko Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Oleh Komisi V DPR RI Periode 2019-2024, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022. Penelitian ini bertujuan memetakan variabel yang mempengaruhi implementasi dan mengindentifikasi risiko serta menentukan pengendalian risiko implementasi regulasi percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 2 konstruk utama yaitu pengendalian risiko yang mengacu pada paradigma Bow Tie Analysis (BTA) dan paradigma implementasi kebijakan. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian yaitu anggota Komisi V DPR RI Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan/pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi antara lain komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap yang berinteraksi secara simultan. Sedangkan risiko implementasi yang paling signifikan yaitu distorsi komunikasi antara kementerian terkait percetapan peningkatan konektifias jalan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Kementerian PUPR, Kementerian PN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri serta Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu, risiko yang paling signifikan yakni kelambanan dan kebingungan dari struktur birokrasi karena Standard Operational Procedure (SOP) yang panjang sehingga menimbulkan fragmentasi kewenangan antar kementerian dan lembaga terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI menerapkan beberapa langkah pengendalian melalui kontrol pencegahan dan mitigasi terhadap dampak dan konsekuensi dari distorsi komunikasi melalui sharing information dan rood mapping, pengendalian terhadap risiko ketimpangan melalui quality control dan supervisi. Adapun pengendalian risiko struktur birokrasi dilakukan pencapaian indikator kinerja serta kepemimpinan dan komitmen. Selain itu, pengendalian terhadap fregmentasi kewenangan antarlembaga dan kementerian terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, Komisi V DPR mendorong mitra kerja terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi karena terindikasi implementasi regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan belum dapat terwujud sebagaimana semangat revisi terhadap UU sebelumnya. Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian dan Risiko. / Rinelda Bandaso Tangketasik, Risk Control for the Implementation of Regulation 2/2022 about Roads by Commission V DPR RI for the 2019-2024 Period, Jakarta: Indonesian Christian University Postgraduate Program Jakarta, 2022. This research aims to map the variables that influence implementation and identify risks and determine controlling the risk of implementing regulations to accelerate the increase in regional road connectivity as stated in the regulation?s Republic of Indonesia 2/2022 about Roads. This research uses a qualitative method with 2 main constructs, namely risk control which refers to the Bow Tie Analysis (BTA) paradigm and the policy implementation paradigm. Meanwhile, the objects of research are members of Commission V DPR RI for the 2019-2024 period in carrying out supervisory/control functions. The results of this research show what the variables that influence implementation as following communication, bureaucratic structure, resources and attitudes which interacting simultaneously. Meanwhile, the most significant implementation risk is distortion of communication between ministries related to accelerating the increase in regional road connectivity as intended in Inpres Number 3/2023, namely the Ministry of PUPR, Ministry of PN/Bappenas, Ministry of Finance, Kemendagri and Governors including Bupati/Walikota, the most significant risk is slowness and confusion from the bureaucratic structure due to lengthy Standard Operational Procedures (SOP), which has led to fragmentation of authority between ministries and institutions related to accelerating the increase in regional road connectivity. Therefore, Commission V DPR RI implemented several control measures through preventive and mitigating controls on the impacts and consequences of communication distortions through information sharing and road mapping, controlling the risk of inequality through quality control and supervision. Meanwhile, bureaucratic structure risk control is carried out by achieving performance indicators as well as leadership and commitment. Apart from that, to control the fragmentation of authority between institutions and ministries regarding the acceleration of increasing regional road connectivity, Commission V of the DPR encourages work partners, especially the Ministry of PUPR and the Ministry of Finance, to carry out synchronization a
Pengendalian Risiko Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jalan Oleh Komisi V DPR RI Periode 2019-2024, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Jakarta, 2022. Penelitian ini bertujuan memetakan variabel yang mempengaruhi implementasi dan mengindentifikasi risiko serta menentukan pengendalian risiko implementasi regulasi percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 2 konstruk utama yaitu pengendalian risiko yang mengacu pada paradigma Bow Tie Analysis (BTA) dan paradigma implementasi kebijakan. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian yaitu anggota Komisi V DPR RI Periode 2019-2024 dalam melaksanakan fungsi pengawasan/pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi implementasi antara lain komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya dan sikap yang berinteraksi secara simultan. Sedangkan risiko implementasi yang paling signifikan yaitu distorsi komunikasi antara kementerian terkait percetapan peningkatan konektifias jalan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2023 yaitu Kementerian PUPR, Kementerian PN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri serta Gubernur dan Bupati/Walikota. Selain itu, risiko yang paling signifikan yakni kelambanan dan kebingungan dari struktur birokrasi karena Standard Operational Procedure (SOP) yang panjang sehingga menimbulkan fragmentasi kewenangan antar kementerian dan lembaga terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI menerapkan beberapa langkah pengendalian melalui kontrol pencegahan dan mitigasi terhadap dampak dan konsekuensi dari distorsi komunikasi melalui sharing information dan rood mapping, pengendalian terhadap risiko ketimpangan melalui quality control dan supervisi. Adapun pengendalian risiko struktur birokrasi dilakukan pencapaian indikator kinerja serta kepemimpinan dan komitmen. Selain itu, pengendalian terhadap fregmentasi kewenangan antarlembaga dan kementerian terkait percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, Komisi V DPR mendorong mitra kerja terutama Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan untuk melaksanakan sinkronisasi dan monitoring serta evaluasi karena terindikasi implementasi regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan jalan belum dapat terwujud sebagaimana semangat revisi terhadap UU sebelumnya. Kata Kunci: Implementasi, Pengendalian dan Risiko. / Rinelda Bandaso Tangketasik, Risk Control for the Implementation of Regulation 2/2022 about Roads by Commission V DPR RI for the 2019-2024 Period, Jakarta: Indonesian Christian University Postgraduate Program Jakarta, 2022. This research aims to map the variables that influence implementation and identify risks and determine controlling the risk of implementing regulations to accelerate the increase in regional road connectivity as stated in the regulation?s Republic of Indonesia 2/2022 about Roads. This research uses a qualitative method with 2 main constructs, namely risk control which refers to the Bow Tie Analysis (BTA) paradigm and the policy implementation paradigm. Meanwhile, the objects of research are members of Commission V DPR RI for the 2019-2024 period in carrying out supervisory/control functions. The results of this research show what the variables that influence implementation as following communication, bureaucratic structure, resources and attitudes which interacting simultaneously. Meanwhile, the most significant implementation risk is distortion of communication between ministries related to accelerating the increase in regional road connectivity as intended in Inpres Number 3/2023, namely the Ministry of PUPR, Ministry of PN/Bappenas, Ministry of Finance, Kemendagri and Governors including Bupati/Walikota, the most significant risk is slowness and confusion from the bureaucratic structure due to lengthy Standard Operational Procedures (SOP), which has led to fragmentation of authority between ministries and institutions related to accelerating the increase in regional road connectivity. Therefore, Commission V DPR RI implemented several control measures through preventive and mitigating controls on the impacts and consequences of communication distortions through information sharing and road mapping, controlling the risk of inequality through quality control and supervision. Meanwhile, bureaucratic structure risk control is carried out by achieving performance indicators as well as leadership and commitment. Apart from that, to control the fragmentation of authority between institutions and ministries regarding the acceleration of increasing regional road connectivity, Commission V of the DPR encourages work partners, especially the Ministry of PUPR and the Ministry of Finance, to carry out synchronization a
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
