Evaluasi Penerapan POJK Nomor 4/Pojk.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR Dana Multi Guna
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Kristen Indonesia
Author
Lukmetiabla, Smarjo Yardi
Subject
SOCIAL SCIENCES
Datestamp
2024-10-04 10:23:15
Abstract :
Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Government) merupakan komponen penting bagi semua jenis usaha, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan utama GCG adalah untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan produktivitas dalam organisasi, dan meminimalkan risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPR antara lain unsur transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, diatur secara tegas dalam POJK ini. Menurut undang-undang ini, BPR harus menerapkan prinsip tata kelola di setiap aspek bisnisnya, di setiap tingkat organisasi. Efektivitas dan fungsi komite-komite, pengelolaan benturan kepentingan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal batas maksimum kredit, rencana bisnis BPR, dan transparansi laporan keuangan dan non keuangan merupakan hal yang penting. semua indikator yang diperlukan untuk pelaksanaan tata kelola ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah mematuhi POJK No. 4/POJK.03/2015, khususnya terkait dengan tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan informasi mengenai proses tata kelola BPR melalui wawancara dengan manajemen PT dan BPR Dana Multi Guna. Setelah itu, data diperiksa dan dibandingkan dengan peraturan terkait untuk melihat apakah peraturan tersebut dipatuhi. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa PT. BPR Dana Multi Guna telah memenuhi seluruh arahan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang dituangkan dalam POJK No. 4/POJK.03/2015. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa BPR harus lebih berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesadaran akan hal tersebut. Hal ini penting agar BPR dapat meningkatkan kinerja, menurunkan potensi risiko, dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan secara efektif. / Implementing Good Corporate Governance (GCG) is important for all companies, including banks, in this case rural banks (BPR). GCG aims to protect stakeholder interests, improve performance, and prevent risks. In 2015, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation (POJK) no. 4/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance for Rural Banks. This POJK regulates the application of GCG principles in BPR, which include openness, accountability, responsibility, independence, and fairness. The POJK requires BPRs to implement governance in all their business activities at all organizational levels. The implementation of governance must at least be realized in the form of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, the completeness and implementation of committee duties or functions, handling conflicts of interest, implementing compliance functions, internal and external audits, and risk management, including control systems. internal and maximum credit limits, BPR business plans, and transparency of financial and non-financial conditions The purpose of this research is to evaluate whether BPR has implemented POJK NO.4/POJK.03/2015, especially in terms of implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners. This research uses an interview method with PT management. BPR: Multi-Purpose Fund to obtain data regarding the implementation of governance in BPR, then match and evaluate the results of the interview with existing regulations to determine whether they are in accordance with existing regulations. The results of the evaluation of the implementation of governance in accordance with POJK No. 4/POJK.03/2015, PT. BPR Dana Multi Guna has implemented the entire scope of governance as stated in the Financial Services Authority Regulation; however, BPR still needs to increase awareness and commitment to implementing good governance. well, so that BPR can protect the interests of stakeholders, improve performance, and prevent risks. Keywords: Governance, GCG, BPR, POJK BPR Governance
Tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (Good Corporate Government) merupakan komponen penting bagi semua jenis usaha, khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan utama GCG adalah untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan produktivitas dalam organisasi, dan meminimalkan risiko. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015. Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BPR antara lain unsur transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, diatur secara tegas dalam POJK ini. Menurut undang-undang ini, BPR harus menerapkan prinsip tata kelola di setiap aspek bisnisnya, di setiap tingkat organisasi. Efektivitas dan fungsi komite-komite, pengelolaan benturan kepentingan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan eksternal, manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal batas maksimum kredit, rencana bisnis BPR, dan transparansi laporan keuangan dan non keuangan merupakan hal yang penting. semua indikator yang diperlukan untuk pelaksanaan tata kelola ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Bank Perkreditan Rakyat (BPR) telah mematuhi POJK No. 4/POJK.03/2015, khususnya terkait dengan tugas dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris. Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan informasi mengenai proses tata kelola BPR melalui wawancara dengan manajemen PT dan BPR Dana Multi Guna. Setelah itu, data diperiksa dan dibandingkan dengan peraturan terkait untuk melihat apakah peraturan tersebut dipatuhi. Temuan evaluasi menunjukkan bahwa PT. BPR Dana Multi Guna telah memenuhi seluruh arahan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola yang dituangkan dalam POJK No. 4/POJK.03/2015. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa BPR harus lebih berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dan meningkatkan kesadaran akan hal tersebut. Hal ini penting agar BPR dapat meningkatkan kinerja, menurunkan potensi risiko, dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan secara efektif. / Implementing Good Corporate Governance (GCG) is important for all companies, including banks, in this case rural banks (BPR). GCG aims to protect stakeholder interests, improve performance, and prevent risks. In 2015, the Financial Services Authority (OJK) issued Financial Services Authority Regulation (POJK) no. 4/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance for Rural Banks. This POJK regulates the application of GCG principles in BPR, which include openness, accountability, responsibility, independence, and fairness. The POJK requires BPRs to implement governance in all their business activities at all organizational levels. The implementation of governance must at least be realized in the form of carrying out the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, the completeness and implementation of committee duties or functions, handling conflicts of interest, implementing compliance functions, internal and external audits, and risk management, including control systems. internal and maximum credit limits, BPR business plans, and transparency of financial and non-financial conditions The purpose of this research is to evaluate whether BPR has implemented POJK NO.4/POJK.03/2015, especially in terms of implementing the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners. This research uses an interview method with PT management. BPR: Multi-Purpose Fund to obtain data regarding the implementation of governance in BPR, then match and evaluate the results of the interview with existing regulations to determine whether they are in accordance with existing regulations. The results of the evaluation of the implementation of governance in accordance with POJK No. 4/POJK.03/2015, PT. BPR Dana Multi Guna has implemented the entire scope of governance as stated in the Financial Services Authority Regulation; however, BPR still needs to increase awareness and commitment to implementing good governance. well, so that BPR can protect the interests of stakeholders, improve performance, and prevent risks. Keywords: Governance, GCG, BPR, POJK BPR Governance
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
